Proses Refleksi BUMDes dipimpin ibu Kepala Desa Cluntang
BUMDes yang diberi nama LENTERA tersebut sudah berdiri sejak tahun 2017 atas inisiasi masyarakat dan pemerintah desa, yang dalam proses pembentukannya didampingi oleh SPEK-HAM. BUMDES yang memiliki tiga unit usaha dibentuk atas pertimbangan potensi yang dimiliki oleh Desa Cluntang Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Tiga unit usaha tersebut adalah Unit Usaha Wisata, Unit Usaha Peternakan dan Pertanian, serta Unit Keuangan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam). Dari tiga unit tersebut telah berjalan beberapa kegiatan antara lain pengembangan Camping Ground dan selfie spot ditempat yang popular akan pengunjung Tikungan Cinta (TC), serta rencana pengembangan Pusat Pembelajaran Pertanian, dll.
BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, terlebih perempuan. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengelola BUMDes menjadi nilai positif yang seringkali terlupakan. Selama ini focus dari BUMDes melulu soal keuntungan. Berbeda dengan BUMDes Lentera yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam membentuk dan mengelola, saat ini usaha desa tersebut sudah meningkatkan akses ekonomi pada perempuan. Ada 10 perempuan dapat membuka usaha di kawasan wisata Tikungan Cinta yang dikelola oleh BUMDes, 5 perempuan membuka usaha catering jika ada event acara di Kawasan Tikungan Cinta, 52 perempuan (49%) sebagai anggota koperasi Arta Lentera.
Namun demikian dari hasil refleksi bersama yang diselenggarakan pada 27 Februari 2020 yang lalu, dalam prakteknya BUMDes Lentera belum dapat optimal mencapai tujuan tersebut. Beberapa factor penyebab kurang maksimalnya kinerja BUMDes seperti kepengurusan yang kurang optimal, terdapat beberapa pengurus yang smasih belum terlihat komitmennya dalam menjalani tugas memajukan BUMDes Lentera.
Usaha potensial yang kedepan lebih dikembangkan lagi adalah Koperasi Simpan Pinjam dan usaha wisata. Dengan perencanaan tersebut, BUMDes dan pemerintah desa perlu menyiapkan kader-kader baru yang mampu berkomitmen dalam pengembangan BUMDes Lentera. Dukungan dan sinergi pemerintah desa sangat diharapkan untuk mengembangkan unit usaha BUMDes ke depan, penyertaan modal masih menjadi tantangan dari banyaknya pekerjaan rumah penyelesaian infrastruktur desa. Dalam kebijakan yang mengatur, kepemilikan modal 51 % adalah dari desa. Jika dikelola dengan managemen yang efektif dan efisien, maka ke depan BUMDes bisa menjadi sumber pendapatan desa dalam melakukan program pembangunan secara otonom. Nila- Manager Divisi SL
SRI di tengah-tengah para perempuan penggerak di komunitasnya.
“Tiga tahun dengan hal-hal yang dianggap kecil, ternyata sekarang berdampak besar bagi perempuan “
Tiga tahun lalu tepatnya Februari tahun 2017, sesuatu yang dianggap tidak nalar oleh akal sehat terjadi. Di bulan Januari 2017 ada teman dari Washington DC USA ibu Nelly Vandoor datang ke rumah Noko Alee, pegiat komunitas dari Yayasan SPEK-HAM. Sebulan kemudian Ibu Wilhelmina dan temannya dari Belanda datang ke rumah Noko Alee juga. Beberapa bulan kemudian Ibu Claudya dan temannya dari Jerman turut bertandang pula.
Di balik kehadiran orang-orang mancanegara tersebut ada persahabatan yang telah dijalani Noko seperti dengan Haryani Saptyaningtyas yang sejak tahun 2000 berteman dalam gerakan dan isu-isu hak anak. Haryani Saptaningtyas banyak berproses dengan buruh anak dan Noko Alee sangat concern di isu anak jalanan. “Semua diawali dengan komitmen dan rasa cinta,”begitu kata Haryani Saptyaningtyas yang saat ini juga mengambil studi di Belanda untuk program doktoralnya.
Pengalaman bertemu, lalu berdiskusi ini tentunya tidak hanya untuk diri pribadi, namun institusi dan peluang serta kesempatan yang ada juga diinformasikan oleh Noko kepada perempuan-perempuan yang kala itu baru Kelompok Perempuan Rukun Makmur Desa Musuk dan Kelompok Perempuan Sekar Putri yang juga berada di Desa Musuk. “Pertama saya ajak ibu-ibu anggota kelompok perempuan Rukun Makmur sekitar 6 orang, bertemu dengan kawan-kawan dari SRI Belanda di rumah saya. Mereka sangat senang dan antusias. Mereka bercerita tentang kegiatan mereka. Mengajak berkunjung ke kandang kambing maupun ke rumah mereka untuk melihat tanaman pekarangan, memperlihatkan warung sederhana yang dikelola kelompok.
Tamu dari SRI Belanda pun sangat antusias. Mereka bertanya cara membeli dan memelihara kambing, siapa yang menjual, siapa yang menerima uangnya, dan banyak cerita yang tentunya disambut sangat antusias oleh ibu-ibu Rukun Makmur maupun Sekar Putri” terang Noko Alee. Di tahun kedua tepatnya di tahun 2018, mereka juga datang kembali dan tidak hanya Rukun Makmur dan Sekar Putri yang ikut menyambut tetapi kelompok perempuan dari Cluntang pun ikut mengobrol dan bahkan mengajak untuk berkunjung ke Desa Cluntang yang berada di lereng Merapi.
Hingga pada 10 dan 11 Maret 2019, mereka datang kembali ke Kecamaan Musuk, untuk menyapa, memberikan senyuman penuh cinta. “Yang tiga tahun ditanamkan atas nama komitmen dan cinta,” kata Wilhelmina. Dan tidak hanya Rukun Makmur, Sekar Putri dan Putri Mawar yang ikut menyambut, tetapi bertambah ada Kelompok Perempuan Berkah Mandiri, Tim Peduli Tindak Pidana Perdagangan Orang (TP-TPPO), TC Management, Team Sekolah Tani, Bumdes Lentera unit usaha wisata yang ikut berdiskusi yang lokasinya pindah ke Dukuh Tutup Cluntang pada hari Minggu , 9 maret 2019 jam 12.00 s/d jam 16.00 WIB.
SRI bersama SPEK-HAM dan beberapa kelompok perempuan beraudiensi dengan Pemkab Boyolali
“Panggil kami SRI saja “, Wilhelmina menjawab pertanyaan saat SRI beraudiensi dengan Bapak Boni, Setda yang mewakili Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama SPEK-HAM dan beberapa kelompok perempuan di Kecamatan Musuk, Senin (11/3). “Di Indonesia khususnya Jawa nama Sri sangatlah popular apalagi orang-orang kampung pasti banyak yang bernama SRI,” katanya lagi. SRI sendiri singkatan dari Stitching Reggenteunttje Indonesie, adalah organisasi nirlaba, yang terdiri dari orang-orang Belanda, maupun orang Indonesia yang sudah naturalisasi dan menjadi penduduk Belanda dan sangat cinta dan peduli dengan gerakan perempuan Indonesia khususnya yang tinggal di pedesaan. SRI mensupport berbagai kegiatan pelatihan, refreshing program, penulisan buku untuk kisah perempuan pedesaan selama dua tahun. Dan di tahun 2019 ini mereka sepakat akan mensupport training untuk perempuan pengada layanan di Pos Pelayanan Terpadu (PPT) tingkat desa dan jambore produk komunitas.
Dalam kesempatan bertemu Pemerintah Kabupaten Boyolali, SRI juga banyak bercerita , hal-hal yang dianggap kecil di tiga tahun lalu, sekarang berdampak cukup besar dan jaringan perempuan yang di namakan Kembang Wangi sekarang sudah menyeluruh di 20 desa Di Kecamatan Musuk. “Ini sangat luar biasa,” kata Wihelmina dan Haryani dari SRI Belanda. “Respon pemerintah boyolali juga sangat luar biasa, sehingga perlu diperkuat pada jaringan yang lebih luas,” imbuhnya. Begitupun respon dari Ibu Dasih Wiryastuti dari Dinas DP2KBP3A Kabupaten Boyolali dan Bapak Chusnul dari Bappeda serta Bapak Boni dari Setda Boyolali yang mengapresiasi atas kerja-kerja perempuan di Kecamatan Musuk. SPEK-HAM sebagai lembaga yang menginisiasi, merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan kelompok. Banyak peluang yang akan didukung oleh SPEK-HAM seperti pembuatan PIRT produk, penganggaran desa dan akan dibantu untuk mengkomunikasikan kepada masing-masing kepala desa.
“Luar biasa“, kata Wilhelmina di penghujung pertemuan dengan para pemangku kebijakan di Kabupaten Boyolali. Dan cerita ini pasti akan dibawa oleh mereka berdua ke Belanda, dan buku kisah dan cerita perempuan-perempuan Kecamatan Musuk juga akan bisa berbicara secara internasional. Sehingga hal-hal kecil yang selama ini dianggap biasa akan menjadi sesuatu yang besar di mata dunia, karena komitmen dan cinta menjadi kunci utama yang harus dimiliki para kader maupun pengerak di komunitas.
Siang itu pertemuan ditutup dengan makan bersama di sebuah rumah makan khas Boyolali yaitu Soto. Sambil bercerita banyak tentang berbagai hal para perempuan penggerak ini menikmati harinya. Dan di ujung perjumpaan Wilhelmina dan Yanie dari SRI mengucapkan pesannya , “Tetap semangat, tetap bergerak untuk perempuan, terus berikan cinta, dan kami akan banyak berbicara dengan teman-teman di dunia , sampai ketemu tahun depan yaaa…karena kalian bukan perempuan biasa. “ (Noko Alee)
Musuk – Boyolali. Sebanyak 64 perempuan dari sejumlah desa di Kecamatan Musuk dan Kecamatan Selo mengikuti kegiatan IVA tes di Puskesmas Musuk 1 pada jumat (17/2) dan selasa (28/2). Hasilnya, sebanyak 15 perempuan mengidap kanker leher rahim stadium awal, sementara itu sebanyak 13 perempuan lainnya terkena gangguan kesehatan reproduksi, seperti keputihan.
Petugas medis fungsional di Puskesmas Musuk 1, dr. Retno Setyaningsih mengapresiasi kegiatan ini, pihaknya tak menyangka jumlah peserta yang membludak. “Ini luar biasa ya, perempuan desa berbondong-bondong mau ikut IVA tes dan sadar akan pentingnya kesehatan reproduksinya”, ungkap Retno. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa upaya-upaya preventif harus selalu dilakukan, salah satunya dengan IVA tes.
Masih menurut Retno, terkait dengan hasil pemeriksaan IVA tes 7 perempuan mengidap kanker leher rahim tahap awal dan sebanyak 9 perempuan terkena gangguan kesehatan reproduksi, ia memberikan rekomendasi agar pasien kembali lagi ke Puskesmas setelah 3 bulan. “Untuk saat ini pasien saya minta untuk menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) di lingkungan rumah mereka”, ujarnya lagi.
IVA tes merupakan kepanjangan dari Inspeksi Visual dengan Asam Asetat yang merupakan cara sederhana mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. IVA tes bertujuan untuk mengurangi morbilitas atau mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan, selain itu untuk mengetahui kelainan yang terjadi pada leher rahim.
Beberapa pesersta IVA tes mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Marsini, salah satu warga Desa Musuk menyampaikan bahwa dia mengikuti kegiatan ini karena semata-mata untuk mengetahui kesehatan reproduksinya. “Perasaan saya tegang karena baru pertama kali ikut IVA tes, mudah-mudahan hasilnya baik”, ungkap Marsini. Ia menambahkan untuk saat ini masih banyak perempuan yang malu ikut IVA tes karena harus dibuka organ reproduksinya.
Sementara itu Narti, warga Desa Samiran Kecamatan Selo, mengungkapkan kelegaannya setelah mengikuti IVA tes. ”Lega karena hasilnya negatif IVA. Tadi sempat tegang, tapi bu dokter bilang suruh rileks”, ujar Narti. Dia berharap agar kegiatan IVA tes bisa dilakukan di Puskesmas Selo karena di sana masih banyak perempuan yang belum paham tentang pentingnya pemeriksaan IVA tes.
Sebagai informasi, kegiatan uji coba layanan Kespro ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
“Pentingnya Penyusunan Perencanaan Program yang Partisipatif, Menuju Desa Membangun yang Berkeadilan”
Desa Musuk menjadi salah satu bagian penting dari proses pembangunan kawasan di kecamatan Musuk. Wilayah ini cukup subur untuk kegiatan pertanian dan peternakan, didukung dengan ketersediaan sumber air yang melimpah di desa ini membuka kerjasama Pemerintah Desa Musuk dengan PDAM untuk pengelolaan sumber air sejak 4 tahun terakhir. Pasti kebijakan ini sudah dirancang melalui diskusi–diskusi panjang sehingga keputusan ini diambil, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga desa Musuk dan sekitarnya.
Sunoko
Sebagai community organizer dan juga sebagai warga Musuk, saya tergelitik untuk melihat dari dekat bagaimana potensi desa yang sangat luar biasa ini bisa bermanfaat bagi warganya. Bila sebelumnya saya selalu bertanya kepada ibu-ibu, tetapi kali ini saya mencoba bertanya dengan warga-warga yang berada di dekat wilayah proyek pembuatan *embung, dari orang tua yang sekolah anak-anaknya harus berpindah dalam waktu yang cukup mendadak, sampai warga yang rumput gajah untuk pakan ternaknya mati karena terlindas truk-truk pengangkut tanah galian, serta salah satu warga yang masih digantung dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, sekaligus oleh kepala desa sendiri.
Berefleksi dari situasi ini, saya masih berfikir positif, karena proses sudah dijalani, bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepala desa kepada warga yang diwakili RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat sudah dilakukan dengah harapan informasi yang disampaiakan kepala desa bisa diteruskan kepada warga di tingkat RT, tetapi jika warga juga tidak tahu informasi secara utuh, siapa yang salah ?
Desa yang kaya akan potensi dan sumber daya alam ini, andaikata bisa diperlakukan lebih ramah dan manusiawi, sifat kepemilikan, gotong royong, tanpa pamrih yang dimiliki semua perangkat dan warga masyarakat sudah barang tentu kesejahteraan atas pemanfaatan sumber daya alam pasti dapat terwujud. Tetapi jika sumber daya alam hanya dimanfaatkan oleh segelintir kepentingan penguasa, tidak mustahil kemiskinan akan tetap membelenggu desa Musuk.
Belum terlambat, tapi bagaimana pemerintah desa bisa lebih dekat dan mendengar masyarakat karena mereka yang merasakan manfaat atau dampak pembangunan desa yang berkelanjutan dapat tercipta. Bagaimana rencana pembangunan desa baik jangka pendek, menengah dan panjang diperoleh dengan cara yang partisipatif melibatkan berbagai pihak. Seharusnya pemerintah Desa mampu menyampaikan informasi secara utuh tanpa ada saluran-saluran informasi yang tertutup, pasti pembagunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya bisa tercapai. Era UU Desa No. 6 tahun 2014 telah mendorong desa-desa membangun secara partisipatif sesuai kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan lagi era penguasa berkuasa dan mengklaim seluruh hasil pembangunan desa untuk kepentingan pihak tertentu. Disilah butuh peran kerjasama multipihak yaitu pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat, dan lembaga swadaya yang berkomitmen sesuai perannya masing-masing mengawal pelaksanaan pembangunan desa untuk kesejahteraan dan kemandirian warga desa. (spekham.org)
Boyolali , 4 Mei 2016
Catatan Sunoko-CO Divisi Sustainable Livelihood
*Embung atau cekungan penampung (retention basin) adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliranair hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).[1][2][3] Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika,[4] hingga pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.[5] (sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Embung )
“Inisiasi, komitment, dan peta potensi desa dalam mendukung program kawasan melalui BUMDesa“
Kecamatan Musuk yang merupakan satu diantara 19 kecamatan yang berada di kabupaten Boyolali, berbatasan dengan kecamatan Cepogo untuk wilayah barat, di sebelah selatan sudah berbatasan dengan kabupaten Klaten, serta memiliki jangkauan 7 KM dari pusat kota kabupaten Boyolali. Kecamatan yang juga berada di lereng Gunung Merapi ini memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan yang cukup diperhitungkan diantara 18 kecamatan lainnya. Menjadi salah satu penghasil susu sapi terbaik pada tahun 1994 s/d 1998, ternak sapi perah menjadi sangat populer kala itu. Hampir setiap KK memiliki sapi perah pada masa itu, ditunjang dengan keberadaan KUD yang menjadi penopang kehidupan pertanian maupun peternakan pada masanya, tetapi sejak 2001 fungsi KUD sudah tidak bisa menjadi andalan masyarakat di kecamatan Musuk dikarenakan layanan dan managemen KUD.
Situasi ini sedikit banyak berpengaruh pada penghidupan masyarakat dimana penopang penghidupan utama dari sektor pertanian dan peternakan yang tidak cukup menjanjikan untuk mencukupi kebutuhan hidup karena biaya untuk pertanian dengan hasil yang diperoleh kurang bisa menutup modal yang dikeluarkan, begitupun pada saat harga susu sapi tidak menutup dengan biaya pakan yang dikeluarkan petani setiap harinya, sehingga sejak tahun 2000 peternak beralih pada sapi pejantan yang harganya relatif stabil.
Saat ini, dengan adanya pemerintah yang baru era Presiden Jokowi, peluang desa untuk membangun sangat terbuka luas. Melalui UU Desa No. 6 tahun 2014 dengan kebijakan otonomi desa ini diharapkan setiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang mengolah potensi desa masing-masing baik di sektor pertanian, peternakan, sumber air, alam, kebudayaan, lembaga keuangan mikro mampu menjadi penopang pendapatan desa untuk pembangunan desa keberlanjutan. Melalui proses panjang setelah adanya sosialisasi tentang pembentukan BUMDes sejak tahun 2014, belum cukup menjadi daya ungkit para perangkat desa untuk bergegas menginisasi pembentukan wadah usaha desa ini.
Merespon kondisi tersebut maka SPEK-HAM bekerja sama dengan Pemerintah Boyolali melalui Pemerintah Kecamatan Musuk dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali menyelenggarakan kegiatan workshop tentang inisiasi pembentukan BUMDes pada tanggal 26 Mei 2016 yang melibatkan 20 desa di kecamatan Musuk.
Tujuan dari workshop adalah untuk membangun komitmen kepala desa dan perangkatnya untuk menginisiasi terbangunnya BUMDes dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan kebutuhan publik. Tahap awal yang harus dilakukan desa adalah pemetaan potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang meliputi potensi bidang peternakan dan pertanian, sumber-sumber air, kegiatan simpan pinjam, kegiatan usaha masyarakat seperti UMKM dan lain-lain. Potensi-potensi inilah yang kedepan dapat dikembangkan menjadi BUMDes yang mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes)
Kepala Desa Perempuan
Dalam proses pemetaan, masing-masing kepala desa masih berbeda dalam memotret dan melihat potensi yang mereka miliki. Desa Sangup, para perangkat melihat bahwa potensi alam seperti pegunungan, sumber air yang masih alami dan belum tergarap jika dikemas menjadi paket wisata cukup menjanjikan, tetapi tantangannya adalah pembangunan infrastruktur khususnya jalan, jembatan dan juga talut juga akan membutuhkan alokasi anggaran yang banyak bahkan perkiraan 4 tahun kedepan serapan dana masih akan terserap di bidang infrastruktur. Bagaimana kebijakan desa juga akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan, khususnya untuk perempuan anak dan remaja.
Hampir serupa dengan Kepala Desa Pager Jurang, Sumur dan juga Cluntang melihat bahwa potensi-potensi seperti pertanian dan peternakan mampu menjadi andalan karena ternak sapi dan kambing jumlahnya cukup besar dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pengelolaan air juga menjadi potesi yang akan dilirik desa Pager Jurang, tinggal memantapkan managemen pengelolaan yang terwadahi dalam unit-unit usaha BUMDes.
Melalui acara ini, kesadaran, peningkatan wawasan serta komitmen diharapkan akan muncul. BUMDes tidak terbentuk karena tekanan atau karena adanya kebijakan anggaran yang harus terserap, tetapi dikarenakan analisa yang panjang oleh perangkat desa bahwa kegiatan ini akan menjadi penopang keberlanjutan sebuah desa dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Setidaknya ada 5 desa yang akan segera menindaklanjuti untuk terbentuknya BUMDes ditahun 2016 ini yaitu Karang Kendal, Sangup, Musuk, Ringin Larik, dan Pager Jurang
Upaya ini sinergi dengan rencana strategis Bapermasdes dalam menyusun konsep besar pengembangan BUMDES di Boyolali tahun ini yang menjadi blue print bagi desa-desa dalam menginisasi dan mengembangkan BUMDes yang mandiri dan berbasis pada potensi lokal, tentunya melibatkan perempuan dan pemuda. (spekham.org)
Ditulis oleh Sunoko & editor oleh Nila Ayu Puspaningrum
