Search for:

Temuan Kesehatan Reproduksi sebagai Sebuah Refleksi Bersama

Pelatihan kesehatan reproduksi dilakukan oleh SPEK HAM di 14 Kelurahan di Surakarta, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan IVA, IMS dan VCT di 14 Kelurahan yang sama pada tahun 2014. Dari total 531 peserta pemeriksaan IVA, IMS dan VCT, ditemui kasus IVA positif 39, IMS 269, VCT positif 1.

Adalah menjadi rekomendasi tersendiri bagi Dinas Kesehatan dan mitra-mitranya untuk bekerja secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk lebih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi dan juga untuk mewujudkan layanan kesehatan reproduksi yang merata di setiap wilayah, sebagai bentuk tanggungjawab Negara terhadap DSCN13951kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi harapan masyarakat, seperti yang diungkapkan salah satu peserta dalam pertemuan Jaringan Kota, Bu Maryam “Ketika kami mulai ikut kegiatan SPEK HAM maka kami menyadari pentingnya kespro dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemeriksaan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan SPEK HAM bisa kami monitor, karena setelah selesai pemerikaan, kami langsung diberi hasilnya. Yang saat ini menjadi pertanyaan kami adalah apakah Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan tidak bisa mendampingi, mengembangkan dan mendekatkan akses layanan kepada masyarakat? Bagaimana kalau dikembangkan layanan pemeriksaan ke Solo Utara, karena kalau harus ke sangkrah itu jaraknya jauh. Ini adalah bukan tanggung jawab satu komponen tetapi tangggung jawab kita bersama. Biasanya kalaupun mengundang Legislatif merekapun tidak bisa memberi solusi. Seperti hari ini, saya lihat daftar undangannya ada dari Legislatif tapi tidak ada perwakilan yang datang. Bagaimana kalau kita membuat gerakan untuk menanggapi hal ini?

Dalam kesempatan pertemuan Jaringan Kota untuk Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dharma Wanita Kota Surakarta, 22 Desember 2014 ini, Ibu Endang dari Bapermas memberikan tanggapan “Hal tersebut bisa kita lakukan advokasi. Advokasi bisa dilakukan untuk mengubah kebijakan. Advokasi bisa dilakukan ketika kebijakan Pemerintah belum pas, belum berpihak. Dalam konteks ini kita perlu memeriksa apakah kebijakan kespro sudah tepat atau belum. Kadang-kadang kebijakan sudah tepat tetapi sinerginya yang kurang tepat. Usulan bu Efi juga bagus sekali yaitu untuk mendekatkan akses layanan ke masyarakat dengan menyediakan mobil sesuai kebutuhan. Misalnya tadi juga manahan programnya sangat bagus tetapi ketika tenaganya kurang maka pelayanannya juga kurang maksimal.”

(nuel oei/spekham.org)

Sekolah Paralegal

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin hari semakin meningkat. Dari jumlah data pengaduan kasus yang masuk ke SPEK HAM Surakarta pada tahun 2014 sebanyak 36 kasus. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2013 sebanyak 30 kasus. Jumlah kasus tersebut adalah kasus yang HANYA masuk pada SPEK HAM. Bagaimana dengan kasus yang masuk kepada Lembaga-Lembaga peduli perempuan dan anak yang lainnya yang ada di Kota Solo? Dan sebanyak apa kasus yang terjadi di Indonesia Raya?

SPEK HAM sejak berdiri, 16 tahun yang lalu, dan sampai sekarang, masih selalu peduli dengan isu-isu kekerasan terhadap perempuan, mencoba untuk selalu membangun perspektif masyarakat, khususnya kelompok dampingan, untuk lebih tanggap dan peduli terhadap kekerasan yang menimpa perempuan, khususnya perempuan dan anak di lingkungan sekitar mereka tinggal.

DSCN1150 (Small)Mental pribadi yang penuh kepedulian sebagai ujung tombak dalam upaya penghentian kekerasan sudah dan terus dipupuk. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan adalah dengan menunjuk kader-kader pendamping kasus kekerasan (Paralegal) di setiap wilayah dampingan dan memberikan pembekalan kepada kader dan kepada masyarakat. Usaha pembekalan dengan membangun perspektif tentang gender dan tentang kekerasan sudah dilakukan pada Bulan November 2014 yang lalu dengan menghelat kegiatan Sekolah Paralegal yang dilakukan selama 2 hari di Hotel Margangsa.

Sebagai tindak lanjut dari Sekolah Paralegal pada bulan November 2014, dan sebagai bentuk usaha penguatan kemampuan kader dalam praktek penanganan kasus, SPEK HAM menghelat kembali Sekolah Paralegal selama 2 hari, 17-18 Desember 2014 di Hotel Margangsa, dengan peserta yang tidak berbeda dengan pelatihan sebelumnya, yaitu kader-kader yang sudah ditunjuk.

Harapannya adalah dari pelatihan ini akan muncul kader (Paralegal) yang melakukan usaha-usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik tingkat lokal maupun daerah serta para Paralegal mempunyai pemahaman bersama tentang kekerasan berbasis gender serta meningkatnya ketrampilan para Paralegal ini dalam melakukan penanganan kasus. (nuel oei/spekham.org)

Kunjungan Kementrian Lingkungan Hidup di “GRIYA LILIN“

Selasa, 2 Desember 2014 jam 10.10 WIB, kami mendapatkan telephone dari Badan Lingkungan Hidup Surakarta bahwa akan ada kunjungan dari Kementrian Lingkungan Hidup yang akan mendarat jam 11.00 WIB di Bandara Adi Sumarmo. Meski agak terburu-buru, tapi saya tetap menyanggupinya. Saya koordinasikan hal tersebut dengan team dari Griya Lilin yang terdiri dari Ibu Dwi S, Ibu Nana, Ibu Linda, Ibu Yulaikah, Ibu Haryani, Ibu Triyani Wahyuni, Ibu Jasmin, Ibu Makmis, Ibu Kedah.

Kami menunggu sejak jam 11 sampai team dari SPEK HAM juga datang, tetapi tamu juga belum datang sampai jam 13.00 WIB. Saya konfirmasi ke pihak Kelurahan Joyosuran, ternyata tamu dari Kementrian masih ada agenda di Balekota. Tanggal 3 Desember 2014, sekitar pukul 09.00 WIB, team dari Kemetrian Lingkungan Hidup Jakarta datang di Griya Lilin. Ada 3 orang dari Kementrian Lingkungan Hidup, 2 orang aktifis lingkungan hidup, 1 orang dari BLH Kota Surakarta dan 1 orang dari Kelurahan Joyosuran.

Diawali dengan perkenalan dari team yang diwakili Bapak Prayoga dari KLH , Bapak Mukti dari Team Adipura dan Bapak Bani dari BLH Kota Surakarta. Team Adipura tersebut ingin tahu bagaimana pengelolaan sampah dan limbah pada kegiatan home industry ini. Saya bersama Kunjungan Kementrian Lingkungan Hidup (Large)dengan teman-teman dari Griya Lilin saling menambahkan menjawab “Dalam kegiatan ini hampir tidak ada limbah, karena bahan utama lilin tidak ada yang dibuang, bahkan kami mengelola limbah sampah seperti kain perca, plastic, botol-botol yang kami padu padankan menjadi kerajinan seperti tempat tissue, tempat lilin, dan souvenir lainya”. Team Adipura sangat tertarik dengan tas-tas dan aksesoris yang terbuat dari plastik  bekas (plastik kresek). Hampir semua pengunjung yang datang ke Griya Lilin tertarik dengan hasil karya ibu-ibu di Kelompok Permata ini. Produk jenis itu sangat sulit pemasarannya. Paling kalau ada orang-orang asing yang kebetulan datang berkunjung di Kelompok Usaha Perempuan Griya Lilin ini yang membelinya. Lebih lanjut Ibu Eky menyampaiakan bahwa ke depannya, usaha kelompok perempuan ini masih banyak sekali kendala, dari penyadaran kepada warga untuk memilah sampah, memberikan ketrampilan dan setup pemasaran yang lebih menjamin keberlangsungan UKM-UKM di Joyosuran ini.

Ibu Nana lebih lanjut menjelaskan bahwa Griya Lilin ini masuk dalam kegiatan di KPJ, khususnya untuk pemberdayaan perempuannya. Selain untuk kegiatan UKM, ibu dua anak itu juga menjelaskan program pengelolaan lingkungan yang diwadahi dalam kegiatan merawat kali jenes, dimana kali dan bantarannya yang memiliki panjang 734 meter ini menjadi potensi yg baik  bagi perempuan karena ada tiga hal besar yang akan dilakukan yaitu normalisasi kali, penanaman tanaman pangan pinggir kali, dan pengelolaan sampah. Kesemuanya akan terkonsentrasi untuk penciptaan lingkungan di bantaran kali pada kususnya, dan di seluruh wilayah Joyosuran pada umumnya menjadi wilayah yang bersih dan nyaman. Harapan Ibu Eky, Ibu Nana dan teman-teman, setiap kunjungan dari Pemerintah seperti ini hendaknya bisa disampaikan keluhan dan kondisi kelompok UKM seperti Griya Lilin ini sehingga tidak hanya menjadi sekedar kunjungan kedinasan yang hanya ceremonial dan tugas dinas saja. (nocko alee/dok photo : kpj/spekham.org)

Warna-Warni Seksualitas Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi

Rabu, 3 Desember 2014, Talitakum bersama SPEK HAM Surakarta mengadakan diskus publik yang bertemakan “Warna-Warni Seksualitas Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi” bertempat di Griya Solopos. Acara ini mendatangkan 4 narasumber, yaitu  Reny Kistiyanti (Direktur Talitakum), Endang Listiani (Direktur SPEK HAM), Ichwan Prasetyo (Jurnalis Solopos), dan T.A Harry Prapanca (Dosen Psikologi Universitas Srajana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta).

IMG_20141205_074106Dalam pembahasan pertama, Reny Kristiyanti mengungkapkan tentang konsep SOGIEB yaitu singkatan dari Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, and Body. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagian besar dari seksualitas individu dan formula yang mudah untuk lebih mengerti tentang konsep seksualitas. Maka, sebenarnya sex dan gender adalah sesuatu hal yang berbeda dimana sex dibawa sejak lahir, bersifat universal, bersifat biologis, tidak berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan gender terbentuk secara sosial, bisa berubah dari waktu ke waktu, dan lebih kepada keragaman ciri. Yang diakui masyarakat kita hanya mengenal heterosexual yaitu pasangan lawan jenis namun bagaimana dengan perempuan yang tidak bisa mengambil kebijakan akan seksualitasnya? Perempuan non-mainstream sering mendapat deskriminasi masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Endang Listiani selaku Direktur SPEK HAM, bahwa perempuan non-mainsteam sulit untuk mendapat akses kesehatan ataupun akses informasi. Diskriminasi masih kental karena Undang-Undang di Indonesia seperti Undang-Undang Pornografi masih menganggap homoseksual adalah pelanggaran. Sedangkan dalam Undang-Undang kesehatan masih mengikat dengan pasangannya, yang berarti pasangan heteroseksual. Ini tentu akan menyulitkan homoseksual, khususnya perempuan non-mainstream atau lebih dikenal dengan lesbian untuk mengakses layanan kesehatan. Seharusnya jaminan kesehatan masyarakat sudah tidak bersyarat atau terikat dengan seksualitas. Hak mengakses kesehatan untuk kaum homoseksual harus ada.

Sedangkan menurut T.A Harry Prapanca  “Kepribadian tidak diturunkan secara genetik tetapi karena faktor lingkungan. Setiap orang sangat berpotensi menjadi homoseksual. Diskriminasi masyarakat yang kental juga dipengaruhi oleh media masa seperti koran. Masyarakat akan lebih percaya dengan hal yang diberitakan media masa.” Jurnalis Solopos Ichwan Presetyo mengatakan bahwa pendidikan gender juga harus ada dalam pers agar stigma yang ditunjukan dalam penulisan berita tentang homoseksual bisa berubah.

Membuka hak seksual memang masih dianggap kriminal di Indonesia. Strategi yang harus dilakukan adalah advokasi yang menggugah nurani seseorang tentang HAM.  Belajar untuk menghargai keragaman orientasi seksual juga harus ditumbuhkan. (indah sf/spekham.org/photo : indri suparno)

Menemukan Kembali Indonesia

“Menemukan Kembali Indonesia”

Suara Korban Membebaskan Belenggu Kekerasan Masa Lalu

“Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia harus diungkap dan dituntaskan penyelesaiannya. Tercatat dalam dokumentasi database Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), terdapat 900 lebih kasus dan 3000 lebih korban kekerasan dan pelanggran HAM berat, yang diantaranya adalah dengan ditemukannya 6 titik kuburan massal di Jawa Tengah” ungkap Winarso, Koordinator SekBer ’65 Surakarta dalam Peluncuran Buku dan Pemutaran Film “Menemukan Kembali Indonesia” yang dilaksanakan di Monumen Pers Solo, 26 November 2014.

Menemukan Kembali IndonesiaSalah satu hadirin, Rahman dari Gerakan Republik Indonesia (GRI) yang merupakan perkumpulan dari anak-anak dan keluarga PKI menuntut akan adanya pengakuan dan pemulihan nama baik dari Negara. Rahmat juga mengajak anak-anak dan keluarga dari korban pelanggaran HAM lainnya bersatu dan bergabung dalam usaha-usaha ini.

 “Negara harus melakukan pengakuan terhadap adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu dan masa sekarang, serta pengembalian nama baik korban dan keluarga korban kekerasan tersebut. Pengungkapan dan kemudian memotret serta mengurai pribadi-pribadi korban dan keluarganya secara detail, memotret bagaimana korban dan keluarganya bisa tegar dalam menghadapi kehidupan mereka, agar bisa dilakukan rehabilitasi secara tepat. Hasil dari potret ini juga bisa digunakan sebagai pembelajaran bagi generasi selanjutnya” tegas Vera Kartika Giantari, Anggota Komisi Warga, Komisi yang bertugas untuk mengumpulkan cerita dan kesaksian dari para korban pelanggaran HAM.

Peluncuran Buku dan Pemutaran Film “Menemukan Kembali Indonesia” merupakan salah satu kegiatan penyadaran bagi masyarakat bahwa ada hal-hal yang perlu diuangkap, terutama terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Kegiatan yang dihelat oleh Sekretariat Bersama ’65, Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran, serta Kementrian Komunikasi dan Informatika menghadirkan narasumber Winarso dari Sekretariat Bersama ’65 dan Vera Kartika Giantari dari Majelis Warga. (nuel/spekham.org)

Tentang KKPK

KKPK (Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran) adalah sebuah aliansi dari berbagai organisasi dan individu yang mendukung perjuangan dan penegakan HAM serta mendorong pertanggungjawaban Negara untuk penyelesaikan pelanggaran berat HAM. Pelanggaran berat HAM adalah kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, penderitaan fisik dan atau psikis yang berat, dan rusaknya martabat dan atau keluarga korban. Kekerasan yang dimaksud diantaranya termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual.

KKPK dibentuk tahun 2008, sebagai upaya advokasi dalam perumusan RUU KKR baru, setelah UU KKR 27/2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. KKPK mengusung nilai-nilai keragaman, transparan, akutantabilitas, dan demokratis. Dalam berkoalisi, KKPK memiliki prinsip untuk menjaga kesetaraan, solidaritas, imparsial/non-partisan, dialog, dan belajar dari pengalaman (evaluasi untuk memperbaiki kinerja).

KKPK menilai bahwa penyelesaian pelanggaran berat HAM tidak hanya berkaitan dengan pengakuan kebenaran, tetapi juga perlu mendorong berjalannya proses pengadilan, pemulihan/reparasi korban, dan memastikan agar pelanggaran tersebut tidak terulang.

Oleh karena itu KKPK mendorong agar Negara menjalankan kewajibannya dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM dan memastikan korban memperoleh hak mereka atas Kebenaran, Keadilan dan Reparasi; berupaya meningkatkan pemahaman dan inisiatif masyarakat mengenai pelanggaran berat HAM, termasuk kebenaran dari pelanggaran tersebut; dan berusaha menciptakan kondisi dan mekanisme agar masyarakat dapat mrngambil inisiatif untuk melakukan pemulihan korban. (www.kkpk.org)

Merawat Kali dengan Hati untuk Generasi yang Akan Datang

Pengelolaan Sampah Terpadu dengan Pengelolaan Tanaman Pangan Di Kelurahan Joyosuran Dalam Mendukung Pengelolaan Kali Jenes

Sampah, menjadi hal yang sangat popular di tiga bulan terakhir di Kelurahan Joyosuran, tepatnya sejak dilakukan pembaharuan pemetaan persoalan dan potensi sampah oleh Kelompok Perempuan. Hasil pemetaan tersebut mendapat respon baik dari pemerintah kelurahan, yang ditindaklanjuti dengan program perawatan Kali Jenes yang dikaitkan dengan resiko banjir di musim penghujan ini tahun ini.

Beberapa rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan adalah workshop pengelolan sampah dengan perspektif pengurangan resiko bencana. Kedua adalah pembentukan Paguyuban Ngrekso Kali Jenes (PAGAR KAJEN) pada tanggal 22 Desember 2014. Kelompok Perempuan Joyosuran (KPJ) mengambil peran yang cukup srategis dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam evaluasi kegiatan.

Langkah pertama untuk merealisasikan program pengelolaan Kali Jenes adalah dengan penyediaan infrastruktur untuk pemisahan sampah. Pemerintah Kelurahan Joyosuran menyedikan tong sampah di sepanjang Kali Jenes, dimana kebutuhan tong sekitar 60 buah, yang tersedia saat ini baru 20 buah bantuan dari dana CSR yang ada di Kelurahan Joyosuran, sedangkan kekuranganya akan diusahakan selanjutnya.

Untuk membangun perspektif di masyarakat dan membangun keterlibatan seluruh masyarakat dalam program Kali Jenes tersebut, PAGAR KAJEN dengan seluruh elemennya melakukan sosialisasi pada para stakeholder dan juga masyarakat di bantaran Kali Jenes. Sosialisasi tahap pertama melibatkan para RT dan RW di Joyosuran, dengan materi yang pertama Kebijakan Pemerintah Solo yang disampaikan oleh Perwakilan dari Kantor Lingkungan Hidup. Tentang Peraturan Pembuangan Sampah yang disampaikan oleh Lurah Joyosuran. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah oleh Ketua Paguyuban PAGAR KAJEN.

sos kj 9Di dalam kegiatan tersebut, Kelompok Perempuan Joyosuran menyampaikan materi tentang Sampah dan Pengelolaanya.  Sharing berdasarkan pengalaman KPJ dalam pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pemisahan, penjualan, sampai pemanfaatan limbah sampah untuk kerajinan yang memiliki nilai eonomis. Kegiatan dilaksanaan pada tanggal 8 Oktober 2014 di Balai Kelurahan Joyosuran. Ada usulan yang baik seperti perlunya mekanisme pengelolaan sampah yang efektif misalnya penyediaan tempat penampungan, petugas pengambil sampah.

Sosialisasi tahap dua akan dilakukan di tiga group, dengan sasaran warga di bantaran Kali Jenes dan juga RT dan RW yang berkepentingan akan wilayahnya. Group 1 meliputi RW 3 dan RW 2 yang bertempat di pinggir Jembatan Tempen, pelaksanakan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2014 dihadiri 86 orang. Kegiatan sosialisasi yang kedua dilaksanakan pada 15 Oktober 2014 bertempat di pinggir Kali RW 04, dengan melibatkan partisipan 75 orang  yang terdiri dari RT dan RW wilayah RW 04 dan RW 11, warga bantaran kali di sebelah kiri dan kanan Kali Jenes. Sedangkan sosialisasi ketiga, di group tiga dilaksanaan pada 17 Oktober 2014 di perempatan Jembatan Kali Jenes di RW 12, melibatkan 80 orang peserta yang terdiri dari warga bantaran kali, kelompok perempuan, CSR, dan tokoh masyarakat.

Dinamika yang terbangun dalam kegiatan ini adalah peran aktif dari peserta yang diundang, mereka sangat antusias, bahkan mereka membuat tawaran terhadap sanksi sosial pada warga baik yang dari Joyosuran maupun yang di luar Joyosuran apabila membuang sampah ke kali. Ada kesepakatan bersama tentang pengelolaan tanaman pangan di pinggir Kali Jenes dengan penanaman tanaman sayuran yang bisa di manfaatkan oleh warga. Membutuhkan peran serta semua pihak untuk mewujudkan program pengelolaan sampah terpadu tanaman pangan dalam mendukung pengelolaan Kali Jenes di Kelurahan Joyosuran.

Mari bergandeng tangan untuk lingkungan sehat di Joyosuran !!!

(nocko alee/spekham/dok. photo : KPJ)

Suara Perempuan Joyosuran untuk Kali Jenes

Peran Strategis Perempuan dalam Tata Kelola Lingkungan Berperspektif Bencana

Sampah dan pengelolaanya masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di wilayah perkotaan padat penduduk. Kelurahan Joyosuran, Pasar Kliwon yang termasuk sebagai wilayah padat penduduk juga merasakan dampak dari keberadaan sampah. Sampah menyebabkan tersumbatnya saluran pembuangan  limbah rumah tangga, yang sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan. Air yang seharusnya masuk saluran pembuangan menjadi tergenang di depan rumah warga, hal ini membuat warga tidak nyaman untuk beraktifitas.

Sejak tahun 2010, Kelompok Perempuan Joyosuran (KPJ) bersinergi dengan multi stakeholder di tingkat Kelurahan melakukan berbagai kegiatan untuk mengajak masyarakat untuk peduli terhadap persoalan lingkungan melalui gerakan bersama yang dinamai “Gerakan Cinta Bumi”. Gerakan ini mengajak keluarga untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah organik yang mudah diurai dengan non organik yang sulit diurai, selain itu pemilahan sampah juga dapat menambah ekonomi keluarga. Gerakan Cinta Bumi juga meliputi : memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk kegiatan tanaman pangan, pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga,

Sejalan dengan Gerakan yang diinisiasi oleh Kelompok Perempuan Joyosuran (KPJ), Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Pemerintah Kelurahan Joyosuran merancang Program “Pengelolaan Kali Jenes”, dengan merevitalisasi Kali Jenes yang selama ini kotor oleh limbah, baik rumah tangga maupun industri kecil. Menurut Dinas Kesehatan Kota Surakarta “Air minum di sekitar Kali Jenes mengandung bakteri e-colli, karena tingkat pencemaran Kali Jenes sudah sangat tinggi.

(http://www.solopos.com/2014/08/28/pencearan-air-di-solo-50-sumur-di-sekitar-kali-jenes-tercemar-limbah-530862).

Program pengelolaan Kali Jenes dicanangkan oleh Pemerintah Kelurahan pada tanggal 22 September 2014 di Balai Kelurahan Joyosuran. Acara tersebut dihadiri oleh unsur masyarakat, LPMK, LSM, kelompok-kelompok masyarakat, dan CSR (Pabrik Batik, Konveksi, BUMN, Provider Telekomunikasi, dan Bank). Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kelurahan mengukuhkan dengan pembentukan Paguyuban Merawat Kali/Lepen dengan pengurus :

Ketua               : Bapak Sukarno Hendri

Wakil Ketua     : Elfian

Seketaris         : Nana Misdiati (KPJ), Triyono

Bendahara      : Atik Sri Martini (KPJ)

Pelaksana        : Dwi S (KPJ), F. Sulastri Admoyo (KPJ), perwakilan dari 12 RW

Tim Monev      : H. Umar Said (Perwakilan CSR)

                             Pemerintah Kelurahan bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Konsep pengelolaan Kali Jenes akan melibatkan seluruh masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan kali. Sehingga semua warga, baik yang berada di pinggir kali maupun yang tidak, akan bertanggung jawab untuk memelihara kebersihannya. Dalam paparannya, Lurah Joyosuran Bapak Suwarno  menyampaikan bahwa program ini akan dilakukan mulai tahap jangka pendek, menengah dan panjang. Kegiatan akan dimulai dengan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan penguatan tentang pengelolaan sampah pada masyarakat luas. Kegiatan akan dijadwalkan pada awal Oktober 2014. KPJ memiliki peran yang strategis untuk membangun kesadaran kritis masyarakat tentang pengelolaan sampah yang dapat disinergikan dengan Gerakan Cinta Bumi.

Berbarengan dengan kegiatan sosialisasi, akan dilakukan pemasangan tong sampah di sepanjang Kali Jenes yang panjangnya 750 M, dengan kebutuhan tong sebanyak 60 buah. Ada komitmen dari CSR yang menjadi salah satu sumber pendanaan yang akan membiayai kegiatan ini, selain juga ada anggaran dari APBD Kota Surakarta tahun 2015. Selain melibatkan warga Joyosuran, pengelolaan Kali Jenes juga akan dikoordinasikan dengan wilayah yang berbatasan dengan Joyosuran yaitu  Kelurahan Dawung  dan kelurahan Pasar Kliwon.

Semoga hasil pemetaan partisipatif ini tidak hanya sekedar data dan temuan masalah, tetapi menjadi sumber-sumber perencanaan program, sehingga suara-suara perempuan bisa lebih didengar melalui program-program berperspektif gender, bencana  dan berbasis lingkungan.

Oleh Noko Alle (CO Divisi Sustanable Livelihood)

Photo : Joshua Intan

Hari Ini Sampah, Besok Emas…!!!

Tabungan Sampah “Sumber Rejeki” RW II, Kelurahan Kemlayan, Surakarta.

Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh Negara di dunia. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa diapa-apakan lagi. Dari hari ke hari sampah itu terus menumpuk dan menjadi bukit sampah seperti yang sering kita lihat. Pendidikan dan kesadaran di bidang pengelolaan sampah kini semakin penting dari perspektif global dan manajemen sumber daya.

Pemilahan
Pemilahan Sampah

Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif pengelolaan. Program-program pengelolaan sampah kota harus disesuaikan dengan kondisi setempat agar berhasil, dan tidak mungkin dibuat sama dengan kota lainnya. Begitu juga kegiatan pengelolaan sampah yang dijalankan oleh komunitas perempuan di RW II Kelurahan Kemlayan, Solo. Bersama komunitas dampingan, SPEK HAM (Divisi Sustainable Livelihoods) di tanggal 14 September lalu melakukan program penimbangan sampah sebagai tabungan sampah, yang diharapkan mampu memberi dampak positif bagi lingkungan setempat. Program ini diberi nama tabungan sampah Sumber Rejeki.

Melalui kegiatan yang dilakukan, diaharapkan komunitas mampu melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang meliputi pemilahan sampah  ditingkat rumah tangga secara mandiri dan pemanfaatan sampah untuk peningkatan ekonomi komunitas. Program ini akan terus berlanjut setiap dua minggu sekali. Anggota yang mengikuti kegiatan program ini sebanyak 15 orang, yang terdiri dari komunitas perempuan RW II Kemlayan.

Adapun penggunaan uang hasil tabungan akan dimasukkan sebagai tambahan aset pra koperasi komunitas yang sudah ada. Program ini memiliki kepengurusan tersendiri dan memiliki pencatatan pembukuan yang terpisah dengan pembukuan yang ada. Adapun pembukuan yang dilakukan meliputi buku register anggota tabungan sampah, buku tabungan anggota, dan buku pencatatan jenis dan berat sampah anggota yang dikumpulkan.

“Melalui kegiatan tabungan sampah ini, anggota komunitas perempuan ini berharap supaya kampung kita lebih bersih, ibu-ibu juga mampu melakukan pemilahan sampah, dan  terlebih ini dapat membantu biaya belanja yang terkumpul dari tabungan sampah ini. Hasil penjualan pertama terkumpul Rp 70.000, diharapkan untuk kegiatan selanjutnya ibu-ibu akan lebih semangat dan tidak malas melakukannya kembali, karena ini merupakan kegiatan yang inspiratif” tegas ibu Ninuk (Pengurus tabungan sampah Sumber Rejeki).

(onie/photo : nuel/spekham.org)