Senin, (11/11)SPEK-HAM mengadakan FGD bersama para penyintas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tak hanya para penyintas, FGD juga menghadirkan mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP UNS. Mereka mendapat tugas penelitian dari dosen mata kuliah KDRT. Elizabeth Yulianti Raharjo, lawyer yang menjadi fasilitator FGD mengatakan bahwa KDRT itu adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dan itu bisa berupa […]
Menarik sekali ketika saya menghadiri rapat koordinasi penanganan kasus kekerasan seksual yang diadakan oleh SPEKHAM bersama jaringan yakni Unit PTPAS, pemerhati anak, advokat, paralegal, dan ibu korban. Rapat pada Senin (4/11) di Kantor Yayasan SPEKHAM tak hanya menggelar kasus, yang menimpa seorang anak, Alfa namanya (bukan nama sebenarnya) yang masih bersekolah di sekolah lanjutan, namun […]
Solo -Aksi demontrasi digelar di depan gedung DPRD Kota Surakarta pada hari Selasa, 17 September 2019 pukul 13.00 WIB. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Solo Dukung RUU P-KS menuntut agar pemerintah serius garap RUU P-KS. Pasalnya, menurut data dari Komnas Perempuan , kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat rentang […]
Sebagai tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kapasitas paralegal untuk perempuan korban kekerasan dan meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, SPEK-HAM bagian dari Forum Pengada Layanan (FPL) bekerjasama dengan MAMPU dalam program; Rehabilitasi Transformatif untuk Perempuan Korban Kekerasan: dari Inisiasi Komunitas ke Tanggung Jawab Negara, SPEK-HAM melakukan pelatihan selama dua hari (21-22/6). Pelatihan diikuti oleh […]
30 orang yang mewakili 15 komunitas dari Kabupaten Boyolali, Klaten dan Kota Surakarta dampingan SPEK-HAM berkumpul untuk saling berbagi pengalaman da;lam sebuah even Jambore Layanan Berbasis Komunitas dihelat pada Senin (29/4) di Hotel Pramesthi. Even jambore yang difasilitasi oleh Rahayu Purwaningsih, Direktur SPEK-HAM dan Fitri Haryani berlangsung dinamis dan menjadi diskusi di antara para peserta […]
Komitmen negara dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan selama ini banyak dinilai dari indikator sejumlah peraturan perundangan atau kebijakan yang dikeluarkan. Hanya sedikit orang yang memahami bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan sampai dalam bentuk seberapa besar anggaran yang harus disediakan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Bisa dikatakan bahwa anggaran adalah ujung dari komitmen politik negara terhadap urusan […]