Fajar, saat memfasilitasi tentang kesehatan reproduksi di SMP Negeri 5 Klaten
Prihatin dengan angka kasus pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Klaten, SPEK-HAM bersama dengan Puskesmas Klaten Tengah memberikan penyuluhan Seks, Seksual dan Seksualitas di SMP Negeri 5 Klaten pada jumat, 8/2. Kegiatan ini melibatkan siswa-siswi dari kelas VII yang berjumlah 8 kelas.
Belum berhenti di situ, beberapa siswa tampak tidak malu menyampaikan perasaan mereka saat mimpi basah pertama kali. “Perasaannya senang, enak, geli dan basah”, ungkap Alfian. Lebih lanjut mereka kompak menyampaikan bahwa orang tualah pihak yang pertama kali mendengarkan pengalaman mereka tentang mimpi basah.
Sementara itu menurut salah seorang fasilitator kegiatan Fajar Kristiarji dari SPEK-HAM, dalam kegiatan ini siswa perempuan lebih berani menyampaikan perasaannya terkait dengan seksualitas, misalnya saat menstruasi pertama kali, ciri-ciri masa pubertas baik dari segi psikis, sosial maupun perubahan fisik yang mereka alami.
“Pelajar perempuan lebih berani menyampaikan pengalaman seksualitasnya daripada pelajar laki-laki, mereka tidak sungkan. Beda dengan para cowok yang tertutup dan cenderung menganggap seksualitas sebagai hal yang negatif atau saru,” ungkap Fajar. Dia menambahkan selain untuk menekan angka kasus pernikahan dini, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman sejak dini terkait dengan seks, seksual dan seksualitas secara benar dan bukan menjadikannya sebagai sebuah hal yang tabu.
Para fasilitator program IPAS dan SPEK-HAM dan Puskesmas Klaten Tengah usai memberikan pendidikan berupa penyuluhan tentang seks, seksual dan seksualitas
Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Klaten tahun 2017 menyebutkan, angka dispensasi perkawinan atau pernikahan dini ada sejumlah 138 kasus. Kehamilan Tidak Diinginkan atau KTD menjadi faktor pemicu utama.
Belajar Fokus Meski Dengan Waktu Singkat
Dalam kelas pengenalan organ-organ reproduksi yang diampu oleh Atik, salah seorang fasilitator dari SPEK-HAM di program PEKERTi kerja sama dengan IPAS ini, banyak output yang didapat. Di antaranya adalah berbagai pertanyaan yang keluar dari mulut para siswa bahwa ketika semula menganggap seks itu kotor, seks itu jorok dan tidak pantas untuk dibicarakan lalu ketika dijelaskan mereka paham. Penjelasan tentang organ-organ reproduksi tersebut diterima dengan riang gembira. Meski dengan keterbatasan waktu saat mengajarkan yakni sekira 15-20 menit dalam satu sesi bahasan dan pembelajaran tersebut kemudian diputar, sehingga semua siswa mendapatkan pengetahuan yang sama.
Sebagai informasi di bulan Januari yang lalu, kegiatan serupa sudah dilakukan di MTs Negeri 2 Mlinjon Klaten dan direncanakan hari jumat 15 Februari 2019 penyuluhan akan dilakukan di SMP Santa Maria Klaten.
Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait dengan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), SPEK-HAM bersama Intervensi Pendidikan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia melalui program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Perempuan Terintegrasi (PEKERTi) melakukan pelatihan. Agenda kegiatan pelatihan HKSR bagi kader kesehatan di Kecamatan Bayat tanggal 17 s/d 18 Desember 2018 dan Kecamatan Klaten Tengah pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2018 dengan melibatkan 25 kader kesehatan di setiap kecamatan.
Dalam pelatihan yang dilakukan selama dua hari, kader kesehatan di Kecamatan Bayat dan Klaten Tengah diberikan pengetahuan tentang : Asuhan Paska Keguguran (APK). Dalam sesi ini peserta diajak untuk berpikir kritis dan membuka pikiran mengenai apa yang selama ini dimaksud dengan Aborsi dan Keguguran. Dari hasil curah pendapat peserta hampir semuanya masih memiliki persepsi bahwa aborsi berbeda dengan keguguran. Kata aborsi lebih dikonotasikan negatif dan dilekatkan pada nilai seseorang yang cenderung menganggap hal itu dosa. Ketika fasilitator menekankan untuk melihatnya dari sisi medis/kesehatan maka peserta baru menjadi lebih netral.
Kemudian fasilitator memperkenalkan dengan Asuhan Paska Keguguran (APK) yang komprehensif. Ini merupakan sesuatu yang baru bagi peserta karena selama ini jika terjadi aborsi/keguguran maka layanan yang diberikan hanya standar (dari sisi penanganan saja). Padahal jika bicara APK Komprehensif maka mencakup konseling, penanganan, layanan kontrasepsi, layanan kesehatan dan kerjasama dengan unsur masyarakat lain. Dalam sesi ini banyak peserta yang berbagi pengalaman bahwa metode aborsi yang dilakukan adalah Kuret yang kebanyakan membawa pengalaman rasa sakit bagi pengguna. Kemudian oleh fasilitator diperkenalkan metode baru yaitu vacuum yang menekan atau menghilangkan rasa sakit bagi pengguna karena salah satu tujuan dari APK adalah menghilangkan rasa sakit (selain menekan angka kematian ibu).
Asuhan Paska Keguguran menjadi jembatan untuk pembahasan terkait Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Dalam sesi ini peserta dibukakan pikirannya bahwa tidak selamanya kehamilan itu berakhir dengan kelahiran. Ada beberapa kondisi dimana perempuan memutuskan untuk menghentikan kehamilannya seperti Kehamilan Tidak Diinginkan, Kehamilan Tidak Direncanakan dan Kehamilan Tidak Tepat Waktu. Sesi ini sebanyak-banyaknya menggali pendapat dan pengalaman peserta terkait kasus-kasus KTD
Peserta juga diajak untuk melihat bahwa terjadinya KTD juga tidak bisa lepas dari pengetahuan tentang Organ Reproduksi. Fasilitator dalam sesi ini mengajak peserta untuk mengenali lebih dalam mengenai organ reproduksi perempuan dan laki-laki dan juga bagaimana proses pembuahan dan kelahiran. Peserta pada awalnya merasa malu-malu ketika diminta untuk mengenali organ reproduksi bahkan ada beberapa peserta yang mengatakan bahwa merasa kesulitan jika harus menjelaskan mengenai organ reproduksi dan fungsinya kepada anaknya.
Fasilitator dalam sesi ini juga mengenalkan tanda-tanda dan gangguan kehamilan, dan ditegaskan bahwa setiap perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda ketika menghadapi kehamilan baik tanda-tanda maupun gangguannya. Maka dari itu agar tidak terjadi tanda-tanda dan gangguan kehamilan perlu adanya perencanaan kehamilan yang matang, dan perencanaan kehamilan tentunya ada peran pasangan dalam menentukan alat kontrasepsi. Materi mengenai kontrasepsi diberikan agar peserta memahami bahwa untuk mencegah terjadinya KTD adalah dengan penggunaan kontrasepsi yang mempunyai metode beragam. Pemilihan metode kontrasepsi yang akan digunakan harus diserahkan kepada pengguna dengan sebelumnya mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya (mengenai : cara kerja, efektivitas) yang merupakan salah satu hak.
Pengalaman penggunaan kontrasepsi yang beragam haruslah dihargai dan tidak semua perempuan mempunyai pengalaman yang sama. Sesi ini juga menjelaskan fungsi kontrasepsi selain untuk mencegah kehamilan juga untuk mencegah tertularnya Inveksi Menular Seksual (IMS) dan HIV. (Danang)
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan audiensi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali pada 7/9 di kantor Dinas Kesehatan Boyolali. Disampaikan sebelumnya ada 4 puskesmas yang bisa melayani IVA tes, yaitu: Puskesmas Boyolali 1, Puskesmas Karanggede, Puskesmas Nogosari, Puskesmas Ngemplak. Sementara itu ditahun 2017 ini ada penambahan 11 layanan, yaitu Puskesmas Musuk 1 dan Musuk 2, Puskesmas Sawit 1 dan Sawit 2, Puskesmas Banyudono 1, Puskesmas Simo, Puskesmas Andong, Puskesmas Ampel 1, Puskesmas Wonosegoro 1 dan Puskesmas Selo.
Sherly J. Kilapong, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, menyampaikan bahwa penambahan layanan IVA tes ini untuk merespon permintaan warga masyarakat khususnya perempuan. Masih menurut Sherly, kelima belas Puskesmas ini harapannya mampu mendekatkan akses layanan bagi perempuan pedesaan yang menurutnya masih banyak yang belum terpapar informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi.
Sementara itu Anik Sulistyowati, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari penambahan layanan IVA tes tersebut adalah tentang penggunaan alat Kreoterapi yang saat ini berjumlah 5 buah. “Penggunaan alat Kreoterapi memang belum bisa digunakan untuk tahun ini, karena butuh anggaran yang besar untuk melatih tenaga medis yang mencapai 60 juta untuk sekali kegiatan, kedepan akan kita usulkan anggarannya”, kata Anik.
Fatmawati, salah seorang kader kesehatan dari Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel menyambut baik adanya penambahan layanan puskesmas tersebut. Dia berharap agar layanan yang diberikan puskesmas bukan hanya layanan pengobatan saja tetapi juga layanan pencegahan penyakit utamanya kesehatan reproduksi. “Saat ini kan masih banyak perempuan yang belum mendapat informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi, mudah-mudahan dengan banyaknya layanan bisa menjawab masalah ini”, ungkap Fatma.
Dalam kesempatan ini, Rahayu Purwaningsih dari SPEK-HAM menyampaikan harapannya agar sebaran layanan yang sudah ada di 15 Puskesmas bisa ditambah lagi. “Harapannya bisa dilayani di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, sehingga layanan dapat mendekat ke perempuan-perempuan pedesaan”, ungkap Ayu. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah merupakan wujud dari tanggungjawab negara kepada warga negaranya.
Sebagai informasi, audiensi ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
“Reproduksi adalah siklus untuk setiap kehidupan manusia sehingga sangat penting untuk diperhatikan,” pernyataan itu muncul pada sambutan pembuka Ibu Ariani Indriastuti, SH. selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Surakarta dalam acara Jaringan Kota.
Jarkot Kesehatan Reproduksi
Ibu Aryani menegaskan, diskusi dalam jaringan ini nantinya tidak hanya terfokus pada kesadaran isu kesehatan reproduksi saja tapi juga sadar akan adanya Keluarga Berencana, dan KB semakin berhasil di kota Surakarta.
Kegiatan jaringan kota yang dihadiri oleh Komisi 1 DPRD Kota Surakarta, Ibu Hartanti, dan perwakilan dari Walikota Surakarta, Kepala Dinas Kesehatan, serta masyarakat Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan Surakarta yang terdiri dari perwakilan 51 kelurahan yang ada di Surakarta merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Kota lewat DPPKB sebagai media untuk saling berdiskusi dan memberikan solusi tentang temuan kasus kesehatan reproduksi perempuan (ibu rumah tangga) di Surakarta.
Selain jaringan kota (Jarkot), dukungan dana dari pemerintah diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pelatihan dasar kesehatan reproduksi bagi kader-kader 51 Kelurahan, dan akses layanan kesehatan reproduksi (pemeriksaan IVA, IMS, VCT) pada 1.104 orang perempuan dari 42 kelurahan. DPPKB memberikan kepercayaan penuh kepada SPEK-HAM Surakarta untuk melakukan pendampingan serta mengawal program pemerintah sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat langsung.
Kegiatan pelatihan dan akses layanan tersebut melahirkan 102 perempuan kader kesehatan di 51 kelurahan, dan kelompok peduli kesehatan reproduksi yang terdiri dari 1.050 perempuan dari 42 kelurahan, serta 1.104 ibu rumah tangga mengakses layanan klinik kesehatan reproduksi dan mengetahui kondisi kesehatannya yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surakarta.
Dukungan pemerintah telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi para perempuan untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi di Kota Surakarta. Pengaruh yang mendasar yang bisa dirasakan adalah banyaknya ibu rumah tangga yang mengakses tes IVA dan tes IMS di 42 kelurahan. Hal ini memberikan potret realita kondisi kesehatan reproduksi perempuan yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh semua pihak.
Data yang didapatkan SPEK-HAM dari Puskesmas LKB (Manahan, Sangkrah, Kratonan, Stabelan, Gajahan, Penumping, Pajang, Purwodiningratan, Purwosari, Pucang Sawit) ada 49% atau sebanyak 545 perempuan mengalami persoalan kesehatan reproduksi, mulai jamur, bakteri, kencing nanah dan kandiloma. Dari 1.104 perempuan yang menjali tes IMS, ditemukan 27 perempuan mengalami gejala awal kanker leher Rahim, serta 2 orang perempuan HIV positif. Fakta ini menjadi refleksi pihak pemerintah kota yang disampaikan oleh Ibu Eny selaku perwakilan Walikota Surakarta. Walikota merasa prihatin dengan kondisi temuan kasus kesehatan reproduksi ibu rumah tangga. Harapannya kader-kader yang sekarang hadir di pertemuan jaringan kota ini tidak henti-hentinya melakukan pendampingan pada ibu rumah tangga guna tercapainya pengurangan kasus kesehatan reproduksi.
Kondisi kesehatan reproduksi perempuan dengan temuan kasus yang begitu banyak membuat ibu Hartanti, anggota DPRD dari Fraksi PDIP kota Surakarta yang sekarang ada di Komisi 1 DPRD angkat bicara. Beliau menyampaikan unek-uneknya, fasilitas kesehatan di Kota Surakarta sudah sangat mudah diakses masyarakat, tapi kondisi masyarakat yang kurang informasi membuat layanan yang sifatnya pencegahan jarang dilakukan. Biasanya kalau sudah sakit parah baru datang ke layanan. Beliau juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus HIV AIDS. Menurut informasi dan data dari KPAD Surakarta, jumlah perempuan yang dinyatakan positif HIV dan AIDS sampai tahun 2016 sebanyak 322. Kader kesehatan masih diharapkan untuk menjadi garda terdepan dalam proses pendampingan dan pemberi informasi di tengah masyarakat.
Ibu Hartanti juga meminta kerjasama. Beliau dan teman-teman berjuang di Dewan (DPRD) untuk penyusunan penganggaran, sedang teman-teman kader berjuang di tingkatan bawah untuk pendampingan. Dan mohon selalu informasikan kalau ada temuan-temuan kasus baru, serta kalau ada kurang maksimalnya layanan kesehatan.
Peningkatan kualitas serta kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan di Surakarta mengalami perubahan yang positif dan berpihak kepada masyarakat. Pada diskusi juga diinformasikan bahwa komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam isu kesehatan dituangkan dalam Perwali No. 25-A tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Layanan Kesehatan.
Pemerintah Kota Surakarta melalui Kepala Dinas Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada SPEK-HAM yang sudah melakukan mobilisasi masyarakat dalam kegiatan screening kesehatan reproduksi di 42 kelurahan sehingga kami Dinas Kesehatan bisa melihat dan ditemukan kasus-kasus kesehatan reproduksi perempuan di Kota Surakarta. Bentuk komitmen pada isu kesehatan reproduksi sesuai dengan Perwali No. 25-A tahun 2016 adalah membebaskan biaya layanan kesehatan yang menjadi program pemerintah (tes IVA dan tes IMS) dengan persyaratan membawa KTP, kartu keluarga dan keterangan domisili. Harapan pemerintah, dengan semakin dimudahkannya akses layanan kesehatan reproduksi, perempuan Kota Surakarta semakin meningkat derajat kesehatannya. (Antonius Danang Wijayanto – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
Hal tersebut disepakati dalam pertemuan Forum Peserta JKN Boyolali yang dilaksanakan pada kamis (23/3) di Warung Bamboo Arum, Boyolali. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan beberapa kecamatan yaitu Banyudono, Teras, Selo, Andong, Ampel, Sawit, Musuk, Boyolali, Sambi, Ngemplak dan perwakilan media massa.
Pertemuan Forum JKN BPJS Boyolali
Pos pengaduan dibentuk untuk merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan implementasi JKN-BPJS baik dilingkup masyarakat maupun layanan. Menurut Fajar Wibowo, warga Ampel, Boyolali, keluhan masyarakat terkait dengan implementasi JKN belum terwadahi dengan baik. “Forum ini harapannya menjadi wadah pengaduan berbasis masyarakat. Segala keluhan warga harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya Dinas Kesehatan dan BPJS,” ungkap Fajar. Masih menurut Fajar, selama ini pos pengaduan yang dibentuk oleh BPJS belum menyentuh pada masyarakat tingkat bawah seperti Desa, RW, dan RT.
Penerima Aduan Berbasis Masyarakat Implementasi JKN BPJS Kab. Boyolali
NO.
NAMA
KECAMATAN
NO. TELP
1
Wiwit Sutanti
Ampel
085647400675
2
Endang
Banyudono
082138887374
3
Sumiatun
Banyudono
085647100243
4
Eti Dalyati
Musuk
081393725598
5
Mulatsih
Musuk
081548310834
6
Sutarni
Ngemplak
087812817131
7
Supartiningsih
Ngemplak
085842704332
8
Eko Bambang
Teras
085647468501
9
Sasanti
Boyolali
085728395281
10
Widodo
Boyolali
085647468501
11.
Fitri Haryani Junanto
Sawit
081548332290
12
Mawardi
Sambi
085725367803
13
Rahayu P
Andong
085642159760
Kegiatan ini juga menyoroti tentang uji coba layanan screening IVA yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk di Puskesmas Musuk pada 17 dan 28 Februari 2017. Hasilnya, dari 61 perempuan, sebanyak 15 perempuan (25%) terdeteksi mengalami kanker leher rahim stadium awal. Sementara itu sebanyak 13 perempuan terkena penyakit kelamin atau Infeksi Menular Seksual.
Dipaparkan oleh Rahayu Purwaningsih, pegiat kesehatan masyarakat dari SPEK-HAM, bahwa tidak semua layanan puskesmas di kabupaten bisa melaksanakan screening IVA dan IMS. Dikatakan Rahayu, layanan IVA tes dan IMS tes bisa diakses di Puskesmas Boyolali 1, Puskesmas Ampel 1, Puskesmas Banyudono dan RSUD. Pandanarang. ”Selain bisa melayani IVA tes dan IMS tes, keempat layanan tersebut juga bisa melayani VCT atau tes HIV,” ungkap Rahayu.
Forum JKN BPJS Boyolali
Masih menurut Rahayu, ketika diketemukan kasus kanker leher rahim stadium 2 atau 3 harus dilakukan kemoterapi sebagai langkah pengobatannya. Boyolali sudah memiliki alat untuk melakukan kemoterapi, tetapi tidak dapat digunakan karena tidak ada tenaga medis yang mampu menjalankannya. Selain itu juga karena Peraturan Bupati terkait dengan pengoperasian alat itu tak kunjung ada. “Alat tersebut tersimpan di Puskesmas Boyolali I, dokter yang sudah bersertifikat untuk menggunakan alat tersebut sekarang berdinas di Puskesmas Musuk I,” ungkap Rahayu. Dia berharap agar Perbup segera diterbitkan sehingga perempuan yang membutuhkan pengobatan bisa tertolong.
Widodo, warga Kecamatan Boyolali menyampaikan pandangannya terkait dengan kemoterapi. Menurutnya, kita harus mendesak agar alat itu bisa segera digunakan. “Kalau saya melihat data itu saja sudah miris, saya meminta ada tindaklanjut, tidak ada kata lain Perbup harus segera diterbitkan”, ujar Widodo. Masih menurut Widodo, pemerintah juga harus menjamin layanan Kespro di semua puskesmas dan rumah sakit daerah, sehingga harapannya layanan bisa merata.
Pada pertemuan kali ini juga disepakati dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali, dan menjadwalkan untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Boyolali untuk menyampaikan temuan kasus kesehatan reproduksi dan implementasi pelaksanaan JKN-BPJS.
Sebagai informasi, kegiatan pertemuan Forum Peserta JKN Boyolali ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu Riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, ujicoba layanan kespro, audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).(Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
Pernyataan tersebut mengemuka dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Kota Surakarta pada selasa (14/3). SPEK-HAM dan perwakilan Kader Kesehatan Kelurahan diterima langsung oleh Paulus Haryoto (Ketua Komisi IV), Asih Sunjoyo Putro (Wakil Ketua Komisi IV) dan sejumlah anggota Komisi IV, yaitu Slamet Widodo, Kristianto dan Siti Muslikah.
Rahayu Purwaningsih selaku Manajer Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM memaparkan tentang kemitraan yang dijalin bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta melalui program KIE dan Kesehatan Reproduksi sejak tahun 2013. Sebanyak 46 Kelurahan sudah mendapatkan pelatihan tentang kesehatan reproduksi. Tindak lanjut dari pelatihan adalah pemeriksaan Kespro pada kelompok perempuan/ibu rumah tangga di Kota Surakarta. Dari total peserta 1370 perempuan, 581 dinyatakan positif IMS (Infeksi Menular Seksual), 31 perempuan dinyatakan mengalami IVA positif dan 4 orang perempuan positif HIV.
Sementara itu Tri Murniati, Kader Kesehatan dari Kelurahan Keprabon menyampaikan harapannya agar Perwali No. 25A Tahun 2016 direvisi, mestinya layanan kesehatan juga mengatur pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual). “Melihat fakta tentang tingginya kasus IMS pada ibu rumah tangga, mestinya layanan IMS bagi ibu rumah tangga juga harus digratiskan”, ungkap Murni. Dia berharap agar setelah digratiskan maka akan banyak masyarakat Surakarta, khususnya perempuan berminat untuk mengikuti pemeriksaan IMS.
Keberatan terkait dengan Perwali No. 25A tahun 2016 ini juga disampaikan Dwi Firman, Kader Kesehatan asal Kelurahan Gilingan. Ia menyoroti tentang syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang harus menyertakan surat keterangan domisili. “Banyak warga yang keberatan kalau harus bikin surat keterangan domisili. Kita harus mencari surat pengantar dulu ke RT/RW baru ke kelurahan. Inikan butuh waktu lama”, keluh Dwi.
Menanggapi paparan temuan kasus Kespro tersebut, Paulus Haryoto, Ketua Komisi IV menyampaikan rasa keprihatinannya. Dia berjanji akan menyampaikan temuan tersebut kepada dinas terkait untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. “Mendengarkan paparan data Kespro tadi saya merasa miris dan prihatin, ini terjadi pada kelompok ibu rumah tangga yang seharusnya mendapatkan perlindungan kesehatan yang baik”, jelas Paulus. Dia menambahkan terkait dengan revisi Perwali No. 25A tahun 2016 pihaknya berjanji akan memperhatikan dan menyampaikan ke pihak eksekutif.
Sebagai informasi, Perwali No. 25A Tahun 2016 mengatur tentang program pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi warga kota Surakarta yang dibuktikan dengan KTP, KK dan Surat Keterangan Domisili. Layanan gratis meliputi: pemeriksaan IVA tes, pelayanan KB, pelayanan program TBC, pemeriksaan VCT, dan pemeriksaan laboratorium (general medical check up). (Henrico Fajar K.W-Divisi Kesmas SPEK-HAM/spekham.org)
Upaya peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu diadakan pembekalan lintas program dan lintas sektor yang terkait. Bicara pembangunan tentunya tidak lepas dari kependudukan dan kesehatan penduduk itu sendiri. Dalam kependudukan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk serta program kesehatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas masyarakat dalam peningkatan status kesehatannya maupun kualitasnya.
Menyadari akan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Surakarta bekerjasama dengan SPEK-HAM Surakarta melaksanakan kegiatan pelatihan “Advokasi dan KIE dalam Rangka Pedewasaan Usia Perkawinan” di 5 kelurahan yang ada di kota Surakarta (Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Laweyan, Kelurahan Timuran, Kelurahan Bumi dan Kelurahan Purwodiningratan) pada tahun 2017.
Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan organisasi-organisasi yang ada di keluraha-kelurahan (PPT, WPA, KTI, GSI, Posyandu, PKK, KLA, Forum Anak, Desa Siaga, KP Ibu). Program pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan tahun 2013-2016 yang sudah dilakukan di 41 kelurahan, yang mempunyai tujuan untuk membekali para kader yang ada di 51 kelurahan guna peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan hak-hak kesehatan perempuan serta kesehatan reproduksi remaja. Mereka dibekali dengan beberapa materi yang meliputi :
Kesehatan Reproduksi Remaja
Gender dan Kespro
Hak Seksual Perempuan dan Hak Kespro
HIV dan IMS
Pengendalian Penduduk dan Keluraga berencana
Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Surakarta, ibu Ariani Indriastuti, SH dan kemudian dilanjutkan oleh Kepala-Kepala Kelurahan (5 kelurahan) dengan paparan kegiatan yang ada di kelurahan masing-masing. Dalam sambutannya, ibu Ariani selaku kepala DPPKB memperkenalkan diri bahwa DPPKB dulu dikenal dengan BAPERMAS PP, PA dan KB. Berhubung Solo dinyatakan sebagai kota terpadat di Jawa Tengah maka untuk mengefektifkan kerja, khususnya untuk isu-isu pengendalian penduduk dan KB maka dibentuklah dinas baru yang namanya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB atau untuk lebih mudah dimengerti disingkat DPPKB.
Selain sebagai media perkenalan, ibu Aryani juga menyampaikan pesan untuk generasi muda yang diwakili oleh teman-teman KTI sebagai peserta tentang pentingnya kesehatan reproduksi di tingkat remaja dan adanya perencanaan dalam berumah tangga, terutama untuk usia pernikahan kalau bisa sesuai dengan ketentuan, 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
Upaya peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda di kota Surakarta di bidang kesehatan secara langsung akan dilakukan antara lain dengan pemeriksaan IVA tes guna melakukan deteksi dini kanker leher rahim serta IMS (Infeksi Menular Seksual) sebagai pintu utama masuknya virus HIV dan AIDS. Dua agenda ini diutamakan karena angka kematian yang disebabkan oleh kenker leher rahim menduduki peringkat pertama, dan penderita HIV AIDS juga didominasi oleh perempuan (ibu rumah tangga). Kegiatan ini dilakukan di 51 kelurahan yang nantinya akan diampu bersama dengan kader-kader kelurahan dengan dana anggaran dari kelurahan setempat pula, khususnya untuk isu Kespro.
Pelatihan kali ini diisi dengan materi-materi yang berkaitan dengan gender, kespro dan hak perempuan yang disampaikan oleh teman-teman dari FPL, AMPERA, JPPAS, serta SPEK-HAM. Sedangkan materi berkenaan dengan medis dibawakan oleh pihak Dinas Kesehatan; dr. Soewardji dari Puskesmas Manahan, dr. Retno dari Puskesmas Sangkrah, dan para dosen kedokteran UNS; dr. Andri dan dr. Istar. (Anthonius Danang Wijayanto/spekham.org)
Musuk – Boyolali. Sebanyak 64 perempuan dari sejumlah desa di Kecamatan Musuk dan Kecamatan Selo mengikuti kegiatan IVA tes di Puskesmas Musuk 1 pada jumat (17/2) dan selasa (28/2). Hasilnya, sebanyak 15 perempuan mengidap kanker leher rahim stadium awal, sementara itu sebanyak 13 perempuan lainnya terkena gangguan kesehatan reproduksi, seperti keputihan.
Petugas medis fungsional di Puskesmas Musuk 1, dr. Retno Setyaningsih mengapresiasi kegiatan ini, pihaknya tak menyangka jumlah peserta yang membludak. “Ini luar biasa ya, perempuan desa berbondong-bondong mau ikut IVA tes dan sadar akan pentingnya kesehatan reproduksinya”, ungkap Retno. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa upaya-upaya preventif harus selalu dilakukan, salah satunya dengan IVA tes.
Masih menurut Retno, terkait dengan hasil pemeriksaan IVA tes 7 perempuan mengidap kanker leher rahim tahap awal dan sebanyak 9 perempuan terkena gangguan kesehatan reproduksi, ia memberikan rekomendasi agar pasien kembali lagi ke Puskesmas setelah 3 bulan. “Untuk saat ini pasien saya minta untuk menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat) di lingkungan rumah mereka”, ujarnya lagi.
IVA tes merupakan kepanjangan dari Inspeksi Visual dengan Asam Asetat yang merupakan cara sederhana mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. IVA tes bertujuan untuk mengurangi morbilitas atau mortalitas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan, selain itu untuk mengetahui kelainan yang terjadi pada leher rahim.
Beberapa pesersta IVA tes mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Marsini, salah satu warga Desa Musuk menyampaikan bahwa dia mengikuti kegiatan ini karena semata-mata untuk mengetahui kesehatan reproduksinya. “Perasaan saya tegang karena baru pertama kali ikut IVA tes, mudah-mudahan hasilnya baik”, ungkap Marsini. Ia menambahkan untuk saat ini masih banyak perempuan yang malu ikut IVA tes karena harus dibuka organ reproduksinya.
Sementara itu Narti, warga Desa Samiran Kecamatan Selo, mengungkapkan kelegaannya setelah mengikuti IVA tes. ”Lega karena hasilnya negatif IVA. Tadi sempat tegang, tapi bu dokter bilang suruh rileks”, ujar Narti. Dia berharap agar kegiatan IVA tes bisa dilakukan di Puskesmas Selo karena di sana masih banyak perempuan yang belum paham tentang pentingnya pemeriksaan IVA tes.
Sebagai informasi, kegiatan uji coba layanan Kespro ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)
