Search for:

Refleksi Perempuan Pundungan, Hadapi Pandemi Covid-19

Dua tahun berlalu Pandemi Covid-19 meluluhlantakkan kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan berupaya keras bertahan dalam situasi yang sulit ini. Jutaan orang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tak sedikit warga masyarakat yang menjadi korban meninggal di masa Pandemi ini.

Pemerintah pun mengeluarkan berbagai macam aturan pembatasan aktivitas warga di luar rumah, WFH, Sekolah Daring, Penerapan Protokol Kesehatan dan sebagainya. Vaksin pun digenjot untuk membentuk dan menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah jatuh sakit, sehingga aktivitas warga di luar rumah secara bertahap bisa kembali menjadi normal.

Masa pandemi ini juga dialami oleh Perempuan di Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Dalam Diskusi bulanan yang digelar di Balai Desa Pundungan pada Sabtu 11/6, beberapa peserta mengaku kesulitan karena dampak ekonomi yang tidak mudah untuk dilewati. Tutik, salah seorang peserta menuturkan penghasilannya berjualan kue dan nasi mengalami penurunan. “Sebelum Pandemi banyak orang yang pesan makanan ke saya, di masa pandemi ini karena kegiatan tidak boleh dilakukan ya otomatis yang pesan makan tidak ada, penghasilan menjadi menurun, “ungkap Tutik.

Hal senada disampaikan oleh Rini Dwi Lestari menurutnya ekonomi warga banyak yang mengalami kesulitan, beberapa warga di PHK, ada yang dipotong gajinya dan sebagainya. Untuk mengatasi hal itu bantuan pemerintah di berikan kepada warga terdampak, misalnya bantuan UMKM, BLT Dana Desa BST dari Kemensos dan Bantuan Sembako dari Pemprov dan Pemkab.

Masih menurut Rini, Pemerintah Desa Pundungan memberikan perhatian khusus pada warga yang menjalani Isoman dengan pemberiatan bantuan Sembako, Susu, Buah-buahan hingga obat-obatan selama 14 hari masa Isoman. Ini dilakukan agar warga benar-benar mematuhi waktu isoman yang telah ditetapkan pemerintah.    Selain itu masalah lain yang muncul adalah adanya Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), Kekerasan Seksual pada anak dan KDRT. Sebagai informasi kegiatan Diskusi Komunitas Perempuan Pundungan ini terselenggara atas kerjasama Pemerintah Desa Pundungan, SPEK-HAM dan didukung oleh Global Fund for Women. Henrico Fajar/Divisi Kesmas.

Mendesak, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi untuk Masyarakat

Suasana FGD Pemetaan Persoalan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta

Demikian yang mengemuka dalam Focus Gruop Discusion (FGD) Pemetaan Persoalan Kesehatan Reproduksi yang digelar SPEK-HAM pada Senin 6/9 bertempat di sebuah restoran di Kota Solo.

Dikatakan Selfi Rawung Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas PPPAPM Kota Surakarta, bahwa salah satu persoalan dasar remaja saat ini adalah komunikasi dan edukasi. Menurutnya orang tua sering abai dalam menjalin relasi yang erat dengan anak-anaknya. “Saat di rumah masing-masing orang memegang HP, rumah menjadi sepi, sibuk sendiri-sendiri, kontrol terhadap HP milik anak pun jarang dilakukan, “ungkap Selfi.

Persoalan lain yang muncul adalah masih di temukannya kasus Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surakarta. Disampaikan Yuni dari Dinas Kesehatan ada 3 kasus AKI pada tahun 2021 ini. 2 diantaranya diakibatkan karena Covid-19. Sementara itu ditemukan pula sejumlah 47 kasus kehamilan pada remaja. Oleh karena itu sosialisasi persoalan kesehatan reproduksi bagi semua lapisan masyarakat mendesak dilakukan. 

Tak kalah mencengangkan adalah data kasus perkawinan anak, disampaikan Fitri Haryani, Koordinator Penanganan Kasus SPEK-HAM, angka perkawinan anak di Kota Surakarta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Tahun 2018: 42 kasus, 2019: 70 kasus, 2020: 143 kasus dan 2021 sampai dengan bulan Agustus: 104 kasus. Menurut Fitri pandemi Covid-19 saat ini berkontribusi dalam naiknya kasus tersebut, selain itu faktor penyalahgunaan internet dan media sosial pada remaja dapat memicu terjadinya seks bebas dan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).  

Sumilir Wijayanti dari Bappeda Surakarta menyoroti tentang isu kesehatan reproduksi perempuan yang belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan pada masing-masing OPD. Menurutnya isu ini, masih kalah seksi dengan penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu pihak terus mendorong adanya internalisasi dari masing-masing pihak terkait agar kesehatan reproduksi bisa menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Sebagai informasi FGD Pemetaan Persoalan Kesehatan Reproduksi Perempuan ini didukung oleh GF For Women dan diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari Dinkes, DPPPAPM, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Bappeda, Dinas Pendidikan, Puskesmas Sangkrah, Sibela, Ngoresan, Gajahan, Duta Genre, PKK Kota Surakarta, Yayasan Kakak, Talitakum dan Paralegal Surakarta. Henrico Fajar/Divisi Kesmas SPEK-HAM.

Salah Satu Cara Agar Tak Tertular HIV Adalah Setia Pada Pasangan

Suasana Diskusi Perempuan Pundungan, Sabtu 18/9/2021 Di Balai Desa Pundungan,
Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten

Demikian yang mengemuka dalam Diskusi Komunitas Perempuan Pundungan pada Sabtu 18/9/2021 di Balai Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Sebanyak 25 orang mengikuti kegiatan yang digelar rutin setiap sebulan sekali ini.

Heruwati salah seorang peserta diskusi menyampaikan laki-laki dan perempuan harus saling setia dengan pasangannya masing-masing. Oleh karena itu menjaga komunikasi yang harmonis di dalam keluarga harus terus menerus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Senada, Hartini yang juga peserta diskusi ini menyampaikan tidak melakukan seks bebas juga menjadi kunci agar kita tidak terkena penyakit kelamin dan HIV-AIDS. “Selain itu kita juga harus menerapkan hidup sehat dengan berolahraga, tidak menggunakan narkoba suntik secara bergantian serta mamakai kondom saat melakukan hubungan seksual yang berisiko”, tambah Hartini.

Sementara itu Kristiarji Wibowo pendamping dari SPEK-HAM menyampaikan pentingnya edukasi yang benar tentang penyakit HIV-AIDS kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkeculi Dia menyebut masih ditemukan stigma dan diskriminasi pada orang dengan HIV. hal ini menurutnya bisa berdampak buruk pada keberlangsungan kehidupannya.

“Disaat banyak masyarakat yang paham tentang penyakit ini (HIV-AIDS) maka akan banyak orang melakukan gerakan pencegahan dan kalau sampai ada kasus HIV tentu saja harapannya warga akan ramai-ramai memberikan dukungan kepada mereka,” ungkap Kris. Ketua TP PKK Desa Pundungan, Rini Dwi Lestari berharap agar kita semua tidak perlu takut dan panik kalau menemukan penyakit ini. Kampanye dan edukasi bagi semua lapisan masyarakat harus terus dilakukan secara masif. Henrico Fajar/Divisi Kesmas SPEK-HAM

Kader Kesehatan Blumbang Gelar Pertemuan

Kader Kesehatan Blumbang berdiskusi bersama melihat persoalan kesehatan reproduksi yang dialami perempuan

Kader Kesehatan Perempuan Desa Blumbang kembali menggelar pertemuan rutin bulanan di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali pada Rabu pagi 18/8.

Pertemuan kali ini, Kader Kesehatan melakukan pemetaan persoalan Kesehatan Reproduksi (Kespro) perempuan. Beberapa persoalan Kespro yang muncul antara lain kasus keguguran pada ibu hamil, bumil risti, AKB, KTD, Gagal KB, HIV-ADS dan sebagainya.

Henrico selaku Fasilitator pertemuan, mengatakan beberapa persoalan kespro yang muncul,  akan menjadi bahan diskusi dengan pemerintah desa dalam menentukan program kesehatan reproduksi ke depan.

Rohma, Bidan Desa setempat mengatakan sejumlah kasus Kespro di tahun 2020 patut menjadi sorotan, yakni kasus stunting mencapai 8 kasus, bumil berisiko 5 kasus, bumil KEK: 2 kasus, keguguran dan gagal KB masing-masing 1 kasus.  

Suasana diskusi bersama Sekretaris Desa Blumbang

Menanggapi beberapa temuan kasus tersebut, Iwan Setiawan selaku Sekretaris Desa Blumbang,  menyampaikan bahwa Pemerintah Desa selama ini telah menganggarkan lewat anggaran dana desa untuk mendukung program Kespro. Diantara Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil, peningkatan sarana dan prasarana kegiatan posyandu hingga pemberian insentif bagi kader kesehatan desa. “Warga harus merasakan manfaat dari kegiatan atau program yang dijalankan, di bulan September nanti kita akan mengadakan pelatihan kesehatan reproduksi”, ujar Iwan. Dia menambahkan kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan bersama SPEK-HAM serta melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu hamil beserta suaminya dan masyarakat umum lainnya. Henrico Fajar/Divisi Kesmas SPEK-HAM

Soroti Implementasi PP Nomor 61 Tahun 2014, SPEK-HAM Gelar Diskusi Publik

  • FGD via Zoom Meeting
  • FGD tentang PP No.61 Tahun 2014

Isu tentang kesehatan reproduksi belum menjadi perhatian dari pemerintah, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik bertema implementasi PP nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada Kamis, 26/8 lewat media zoom meeting.

Rahayu Purwaningsih, Direktur SPEK-HAM yang menjadi Narasumber Kegiatan ini, menyatakan di Jateng Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi. Tahun 2018 tercatat 421 kasus, 2019: 416 dan 2020: 530 kasus. Menurutnya program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng harus dievaluasi kembali untuk melihat tingkat keberhasilannya. Dibutuhkan peran dari banyak pihak, pemerintah maupun swasta dan tentu saja dukungan dari pasangan atau suami.

Dibagian lain soroton publik terhadap Peraturan Pemerintah ini adalah tentang kontroversi pada pasal 75 yang menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila ada kedaruratan medis dan/atau korban perkosaan.

Masih menurut Rahayu, aborsi dilarang dalam KUHP dan semua pihak yang terlibat akan mendapatkan sanksi kurungan pidana, namun pada Undang-Undang Kesehatan No. 36 dan pada PP No 61 Tahun 2014 tindakan aborsi masih bisa dilakukan dengan beberapa pra-syarat. “Tindakan ini memerlukan assessment yang teliti dari pihak medis dan tanpa adanya paksaan. Namun dalam PP No. 61 tahun 2014, aborsi hanya dapat dilakukan kurang dari 42 hari, sedangkan banyak kasus perkosaan yang tidak berani melapor secepatnya, “ungkap Rahayu.  

Sementara itu dr. Retno dari Puskesmas Sangkrah menyampaikan bahwa selama ini pihaknya sudah melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi bagi calon pengantin, pemeriksaan kesehatan yang meliputi Hemoglobin (Hb), golongan darah, vaksinasi dan sebagainya. Hal ini sebagai upaya untuk menurunkan angka kasus kesehatan reproduksi.   

Peserta lain Sumilir Wijayanti dari Bappeda Surakarta, menyatakan akses pemenuhan hak perempuan dan anak terus kita dorong, misalnya dengan program kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah. Menurutnya program kesehatan reproduksi perlu mendapat dukungan serius dari para pihak yang mengampu, termasuk melakukan internalisasi isu ini di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah. Diskusi Publik ini melibatkan 28 orang yang terdiri dari berbagai macam unsur, Bappeda Surakarta, Dinas Kesehatan Surakarta, Dinas PPPAPM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Unit PPA Polres Surakarta, UPT PTPAS, RSUD, Ngipang, RSUD. Moewardi, Puskesmas Sangkrah, Puskesmas Manahan, Yayasan KAKAK, Talitakum, Kader Kesehatan Kelurahan Purwosari, Kader Kesehatan Kelurahan Gilingan, Kader Kesehatan Kelurahan Sewu, Radio Immanuel dan Solopos. Henrico Fajar-Divisi Kesmas SPEK-HAM

Soroti Implementasi PP Nomor 61 Tahun 2014, SPEK-HAM Gelar FGD Multistakeholder

Isu tentang kesehatan reproduksi belum menjadi perhatian dari pemerintah, apalagi di masa pandemi Covid-19 saat ini. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Multistakeholder tentang PP nomor 61 tahun 2021 tentang Kesehatan Reproduksi pada Selasa, 4/5 di Griya Mbah Lurah, Pokak, Ceper, Kabupaten Klaten.

Suasana Focus Group Discussion (FGD) Multistakeholder tentang PP nomor 61 tahun 2021 tentang Kesehatan Reproduksi.

Kegiatan kali ini dihadiri Dinkes, Dinsos P3AKB, Dispermasdes, P2TP2A, Camat Juwiring, PLKB Kecamatan Juwiring, Puskesmas Juwiring, Pemdes pundungan, TP PKK Pundungan, Karang Taruna Pundungan, Bidan Desa dan Posyandu Remaja Pundungan.

Danang Wijayanto Manajer Program Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM menyatakan implementasi PP nomor 61 tahun 2021 perlu ditegaskan kembali lewat sosialisasi dan edukasi, karena banyak pihak yang  belum paham tentang PP ini. “Kondisi Kabupaten Klaten yang masih berada di 10 besar Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Tengah, maka kita merasa perlu untuk mendiskusikan mengenai arah kebijakan dari isu kesehatan reproduksi yang tidak lepas juga dari kasus kekerasan seksual, “ungkap Danang.

Sementara itu Rahayu Purwaningsih, selaku Direktur SPEK-HAM menyatakan soroton publik terhadap PP ini adalah tentang kontroversi pada pasal 75 yang menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan apabila ada kedaruratan medis dan/atau korban perkosaan.

Menurutnya meskipun aborsi dilarang dalam KUHP, namun masih dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang kesehatan No 36 dan pada PP No 61 Tahun 2014. “Tindakan ini memerlukan assessment yang teliti dari pihak medis dan tanpa adanya paksaan. Namun dalam PP No 61 tahun 2014, aborsi hanya dapat dilakukan kurang dari 42 hari, sedangkan banyak kasus perkosaan yang tidak berani melapor secepatnya, “ungkap Rahayu.   

Sementara itu Danang Setiawan, selaku Kepala Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring menyatakan banyak pihak yang belum tahu tentang PP ini bahkan implementasinya pun bisa jadi belum berjalan. Oleh karena itu pihaknya berharap ada sosialisasi dari pemerintah hingga ke tingkat desa sehingga jejaring yang kuat dari para pihak bisa terbentuk. 

Namun pada sisi lain, Siti selaku PLKB Kecamatan Juwiring berpendapat PP ini sangat penting untuk dimplementasikan. Korban perkosaan pasti psikisnya berdampak dan hak-haknya terampas. Menurutnya jangan sampai implementasi PP ini menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melakukan aborsi.

FGD ini terselenggara atas kerja sama SPEK-HAM dan Pemerintah Kabupaten Klaten, selain menyoroti PP nomor 61 tahun 2014, kegiatan ini juga menyoroti tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), kehamilan pada remaja dan perkawinan anak. Peserta merasa prihatin dengan data-data tersebut dan berharap ada kerja-kerja nyata dari pemerintah, swasta dan masyarakat umum dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan reproduksi perempuan. Anna-Magang/Henrico Fajar-Divisi Kesmas SPEK-HAM 

Remaja Pundungan Bermain Ular Tangga Kespro

Lintang (15 tahun) bersama teman-teman sebayanya bergegas menuju Balai Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten pagi itu, Santu 27/2. Mereka akan mengikuti Pertemuan Remaja yang rutin digelar setiap bulan. Tepat pukul 10.00 acara dimulai. Tak seperti biasanya, ada hal menarik saat tim SPEK-HAM membawa alat permainan bernama Ular Tangga Kespro. Kespro merupakan singkatan dari Kesehatan Reproduksi.

Berbeda dengan Ular Tangga pada umumnya yang berukuran kecil. Ular Tangga yang satu ini memang didesain khusus berukuran 2×2 m, terdapat gambar organ reproduksi, informasi kespro dan setiap nomor terdapat daftar pertanyaan-pertanyaan seputar remaja.

Permainan dimulai, Henrico Fajar dari SPEK-HAM memandu permainan ini, dia membagi peserta menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6-7 orang. Mereka diminta untuk mimilih satu orang yang akan menjadi pemain.

Untuk menentukan langkah pemain, secara bergantian pemain mengambil dan melempar Dadu  Dini, memegang dan melempar Dadu berukuran besar itu, lalu muncullah angka 3, dia harus berjalan 3 langkah. Pertanyaanpun diberikan kepada dia dan kelompoknya. Apa yang dimaksud remaja? “Remaja adalah peralihan dari anak – anak menuju dewasa”, ungkap Dini.

Pemain lainnya, Putri mendapat giliran untuk melempar Dadu, lalu muncul angka 6 dengan pertanyaan apa yang diketahui tentang mimpi basah? “mimpi basah adalah keluarnya cairan sperma ketika sedang tidur,” ungkap Putri.

Demikian secara bergantian para pemain bermain sampai menuju garis finish. Puluhan remaja yang hadir dalam kegiatan ini mengaku senang. Rini salah seorang peserta mengaku mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi melalui permainan ini. “Informasi yang saya peroleh tentang menstruasi, organ reproduksi, masa pubertas, mencegah perkawinan dan sebagainya”, ungkap Rini.

Danang Setiawan, Kepala Desa Pundungan menyatakan kegiatan yang rutin digelar sebulan sekali ini, diharapkan muncul kader-kader sebaya di tingkat desa yang mampu mengedukasi teman-teman remaja. Selain itu, mampu berkontribusi pada penurunan angka kasus KTD, Perkawinan Anak dan Kekerasan Seksual. Sebagai informasi permainan ular tangga kespro dimaksudkan untuk membantu peserta memahami materi mengenai kesehatan rerpoduksi yang mencakup segala aspek. Kesehatan reproduksi merupakan suatu kesehatan fisik, mental, maupun sosial secara utuh dan solid. Henrico Fajar (Divisi Kesmas SPEK-HAM)

Perempuan Pundungan Ikuti Diskusi Kesehatan Reproduksi

Pemerintah Desa Pundungan bersama SPEK-HAM menggelar Diskusi Kesehatan Reproduksi (Kespro) pada Sabtu 16/1. Kegiatan yang diikuti Kepala Desa, Ketua TP PKK dan Kader Kesehatan ini dilaksanakan di Balai Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring.

Suasana Diskusi Kesehatan Reproduksi bersama Kelompok Perempuan di Balai Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten (sumber: dok. pribadi)

Kegiatan diawali dengan pemberian informasi tentang kasus kesehatan reproduksi di Kabupaten Klaten. Disampaikan Henrico Fajar dari SPEK-HAM bahwa data dari Dinas Kesehatan menyebutkan  Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Klaten tahun 2017: 18 kasus, 2018: 13 kasus, tahun 2019: 12 kasus dan tahun 2020 sampai bulan September: 12 kasus. Penyebab AKI antara lain pendarahan, Eklamsi, infeksi, dan lain-lain. Sementara itu Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2017: 162 kasus, 2018: 170 kasus dan 2019: 162 kasus. Kasus Abortus tahun 2017: 508 kasus, 2018: 442 kasus dan 2019: 465 kasus.

Perkawinan anak di Kabupaten Klaten pada tahun 2017: 130 kasus, tahun 2018: 112 kasus dan tahun 2019: 141 kasus. Jumlah remaja yang hamil di tahun 2017: 295 kasus, 2018: 450 kasus dan tahun 2019: 315 kasus. Sementara itu jumlah remaja yang bersalin di Kabupaten Klaten pada tahun 2017: 200 orang. 2018: 136 orang dan 2019: 144.

Sesi diskusi peserta (sumber: dok. pribadi)

Menanggapi data tersebut beberapa peserta menyatakan prihatin dan sedih. “Klaten itukan layanan kesehatan sudah tersedia dan cukup dekat, jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi kasus-kasus tersebut bisa terjadi,” ungkap Titik. Dia berharap sosialisasi dan edukasi tentang Kespro bisa ditingkatkan lagi.

Elizabeth Yulianti pandamping dari SPEK-HAM yang memandu Diskusi ini berhasil mengajak peserta untuk memetakan persoalan Kesehatan Reproduksi, antara lain kasus gagal KB, kanker payudara, KTD, keguguran, dan sebagainya. Hasil pemetaan tersebut akan digunakan untuk menyusun materi, sebagai bahan diskusi setiap bulan.

Danang Lurah Pundungan mengatakan akan mendukung setiap kegiatan yang melibatkan perempuan. “Kita ingin mencerdaskan perempuan, siapa tahu dari kita akan muncul narasumber terkait isu kesehatan reproduksi yang berani menyampaikan di desa-desa lainnya”, ungkapnya. Selain itu menurutnya dengan ada adanya pertemuan bulanan ini diharapkan kasus-kasus kesehatan reproduksi semakin berkurang.

Henrico Fajar – Divisi Kesmas SPEK – HAM