Search for:

Bank Sampah Sumber Rejeki: Merawat Bumi, Menabung Investasi

Anggota Bank Sampah Sumber Rejeki sedang memilah sampah untuk ditimbang, Kamis (20/8/2026). (Foto: I.K Nino Sativara/SPEK-HAM)
Anggota Bank Sampah Sumber Rejeki sedang memilah sampah untuk ditimbang, Kamis (20/8/2026). (Foto: I.K Nino Sativara/SPEK-HAM)

Dari balik gedung-gedung tinggi tak jauh dari koridor Gatot Subroto, suara nyaring bersautan di memecah keheningan pagi. Di sudut gang tak jauh dari pos ronda tampak keramaian membawa tumpukan sampah anorganik untuk ditimbang. Pagi itu, Endang (54), petugas dari Bank Sampah Sumber Rejeki mencatat dengan rapi setiap sampah yang ditimbang. “Alhamdulilah lima kilo (kilogram)!,” ujarnya, Kamis (20/8/2026).

 

Kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitas warga RW 02 Kemlayan, Serengan, Surakarta setiap bulan sekali selama 8 tahun terakhir bersama SPEK-HAM. Kali ini hasil timbangan berhasil mencapai angka 25 kilogram. Sampah anorganik rumah tangga seperti kertas, kardus bekas, kantong plastik, hingga botol dan barang-barang bekas turut ditimbang. “Dari sampah yang sudah ditimbang nanti dikumpulkan jadi satu,” ungkap Endang.

 

Kader perempuan yang sudah aktif bersama Bank Sampah Sumber Rejeki sejak lama itu dengan penuh antusias mengarahkan para warga yang datang untuk menimbang. Pada musim-musim tertentu jumlah sampah yang dikumpulkan warga bisa membeludak, khususnya pasca hari raya. “Setelah lebaran atau natal itu bank sampah penuh. Karena rutinitas kita kan sebulan sekali, jadi tertahan karena libur. Setelahnya numpuk banyak, tapi gak masalah malah rejeki,” ungkap Endang.

 

Harapan Penghidupan Berkelanjutan

 

‘Sumber Rejeki’, persis seperti namanya kegiatan penimbangan dan pengumpulan sampah di RW 02 Kemlayan ini memberdayakan ekonomi lewat tangan-tangan para perempuan. Sampah yang berhasil terkumpul akan dijual ke pengepul. Hasilnya kemudian ditabung ke dalam kas koperasi yang setahun sekali akan dibagikan lagi secara proporsional ke anggota. “Sekali penimbangan itu rata-rata ya sekitar Rp 500 ribuan,” tambah Endang.

 

Ketua Bank Sampah Sumber Rejeki, Dumasariganti Nasution bercerita jika awalnya kegiatan tersebut menimbulkan pertentangan di masyarakat. Ketika SPEK-HAM masuk mendampingi pada 2018, perlahan namun pasti persepsi masyarakat kian berubah dan menjadi antusias. “Wah dulu pertama ya dihujat sana sini, ada yang bilang kok seperti pemulung. Ya kita nggak fokus ke situ, yang penting berjalan dulu,” ujar Duma.

 

Praktik Baik Perempuan Berdaya

 

Perjalanan panjang dan konsistensi kemudian membuktikan Bank Sampah Sumber Rejeki. “2019 kita sempat menang lomba bank sampah tingkat kota. Dapat juara harapan,” tambah dia. Saat ini jumlah anggota aktif terdapat 25 orang. Tak hanya menerima sampah dari warga RW 02, praktik baik ini berhasil memantik inisiatif dari warga tetangga lainnya.

 

“Warga RW 01 ada yang ikut ke sini juga dulu di awal. Nah sekarang mereka punya sendiri. Alhamdulilah kegiatan kita menginspirasi tetangga lain,” terang Duma. Hal senada diungkapkan oleh pendamping kelompok perempuan dari SPEK-HAM, Sopeadmin. Pria yang akrab disapa “pakdhe” ini dengan telaten mendampingi Bank Sampah Sumber Rejeki.

 

“Dulu kita ajak menabung sampah sedikit di awal. Semakin ke sini ada perkembangan bagus, bahkan punya tempat pengumpulan yang baik, sampai sudah bekerja sama dengan pengepul dan jadi tambahan ekonomi untuk warga,” tandasnya.

 

Praktik baik yang dilakukan warga RW 02 Kemlayan menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tak hanyaberhenti di level edukasi semata, namun juga aksi nyata yang mampu berdampak terhadap kehidupan sosial. Melalui pendampingan SPEK-HAM, Bank Sampah Sumber Rejeki menjadi lumbung penghidupan berkelanjutan bagi para kader perempuan di RW 02 Kemlayan, Surakarta.***

 

Ketika Perempuan Jelok Meretas Sekat Gender dan Kekerasan

Kader perempuan di Desa Jelok, Boyolali tampak sedang menyusun dokumen dalam diskusi layanan berbasis komunitas pada Kamis (13/8/2026). (Foto: Magang UNS/SPEK-HAM)
Kader perempuan di Desa Jelok, Boyolali tampak sedang menyusun dokumen dalam diskusi layanan berbasis komunitas pada Kamis (13/8/2026). (Foto: Magang UNS/SPEK-HAM)

 

BOYOLALI – Di Desa Jelok, Boyolali stereotype lama masih membendung ruang gerak perempuan. Anggapan bahwa perempuan tak elok pulang malam sementara laki-laki bebas melangkah, hingga narasi bahwa tempat perempuan hanyalah di dalam rumah, masih menjadi realita keseharian. Namun, kesadaran baru mulai menyala dari sudut desa ini.

 

 

Kamis (13/8) suasana hangat menyelimuti jalannya diskusi bertajuk “Regular Discussion For Community Based Service” yang berlangsung di balai desa. Dipandu oleh Henrico Fajar, staf SPEK-HAM, kelompok perempuan dan kader setempat berkumpul untuk membedah akar ketidakadilan gender, kekerasan berbasis gender (KBG), hingga pemahaman mendasar mengenai perbedaan seks biologis dan konstruksi sosial gender. “Materi ini diharapkan dapat membuka wawasan kita semua tentang kesetaraan gender di Desa Jelok,” tutur Karni, salah seorang kader dalam sambutannya penuh harap.

 

Diskusi berlangsung interaktif.

 

 

Henrico menegaskan bahwa kapasitas dan kepemimpinan seseorang tidak boleh dibatasi oleh gender. Perempuan memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk memimpin, baik di dunia kerja maupun organisasi. “Suatu pekerjaan tidak dibatasi oleh gender, tidak hanya laki laki tetapi perempuan juga bisa, tidak hanya di pekerjaan di organisasi perempuan juga bisa menjadi pemimpin,” ungkapnya.

 

 

Isu sensitif pun turut dikupas, seperti fakta bahwa penyebaran HIV kerap menyerang ibu rumah tangga akibat perilaku berisiko pasangan di luar rumah, hingga meluruskan stigma maskulinitas. “Seorang laki-laki itu harus tegas, tetapi selalu disalahartikan dengan kekerasan,” ungkap Henrico mendobrak pemahaman keliru yang selama ini mengakar.

 

 

Tak sekadar menjadi ruang edukasi, forum ini menandai langkah konkret pembentukan Layanan Berbasis Komunitas di Desa Jelok, Boyolali. Layanan ini nantinya akan memuat berbagai lini, mulai dari pencegahan, kampanye, sosialisasi, hingga pencatatan kasus. Berbekal pengalaman SPEK-HAM dalam menangani kasus perundungan anak di Simo bersama dinas dan psikolog, para kader diajarkan pentingnya prinsip kerahasiaan, layanan medis, pendampingan hukum, serta sistem rujukan.

 

 

Ke depan, serangkaian rencana aksi telah disiapkan, antara lain seperti edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan KDRT, sosialisasi bagi remaja, hingga pembentukan tim paralegal desa. SPEK-HAM menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi penguatan kapasitas kader di Desa Jelok.

 

 

Pelan tapi pasti, lewat kolaborasi berkelanjutan ini, Desa Jelok tengah merajut asa baru untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif dalam melindungi perempuan serta anak.***

Membangun Asa Usai Bencana: Kelompok Wanita Tani di Kampung Sewu Bangkit bersama SPEK-HAM

Anggota KWT Dewi Sri, Kampung Sewu tengah merabuk tanaman di selasar teras rumah. (Foto: SPEK-HAM)
Anggota KWT Dewi Sri, Kampung Sewu tengah merabuk tanaman di selasar teras rumah. (Foto: SPEK-HAM)

SURAKARTA- Bayang-bayang luapan Bengawan Solo masih teringat di benak Iwuk, warga Kelurahan Kampung Sewu, Jebres, Surakarta yang wilayahnya sempat lumpuh diterjang banjir besar pada 2007. Kala itu air setinggi 3 meter menutup setinggi pintu rumahnya. Berminggu-minggu setelah banjir, lingkungan sekitar tak terurus. Lumpur dan tanah menguasai jalanan.

 

 

Ingatan lampau itu mendorong Iwuk untuk tak henti ikut memberdayakan warga kampungnya lewat Kelompok Wanita Tani (KWT) Dewi Sri yang tumbuh bersama pendampingan Yayasan SPEK-HAM. “Sejak 2005 sebenarnya sudah berdiri. Baru setahun kemudian kami mendapat dana pemberdayaan. Jumlahnya tidak banyak, tapi sudah cukup untuk melangkah,” ujar dia. Jumat (30/7/2026) pagi.

 

 

Tak jauh dari Iwuk berdiri, sejumlah anggota KWT Dewi Sri tampak sibuk mengubah galon bekas menjadi kebun sayur. Kampung Sewu adalah kawasan padat penduduk yang nyaris tidak menyisakan tanah kosong untuk bercocok tanam. Keterbatasan lahan tak menyurutkan semangat para kader perempuan itu untuk menanam.

 

 

“Solusinya, anggota KWT memanfaatkan galon-galon bekas sebagai media tanam pengganti lahan. Tomat, terong, cabai, dan kacang panjang jadi pilihan utama karena tomat dan terong dikenal cepat panen, sementara cabai meski lebih rentan penyakit tetap bisa dipangkas dan pulih kembali,” ungkap Iwuk.

 

 

Saat panen tiba, hasilnya lebih banyak dijual ke sesama anggota dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. “Saat harga cabai sedang mahal, sebelum uangnya diputar kembali untuk membeli bibit baru, kita jual untuk memenuhi rumah tangga anggota KWT,” terang salah seorang kader perempuan.  Siklus modal kecil namun efektif ini terbukti menjaga kebun mereka tetap hidup.

 

 

Bangkit dari Bencana bersama SPEK-HAM

 

 

Keterlibatan SPEK-HAM dalam perjalanan KWT Dewi Sri bermula justru dari bencana, tepatnya pasca banjir yang melanda Surakarta pada 2007 lalu. Bencana itu merendam hampir seluruh Kampung Sewu termasuk wilayah RW 1 dan RW 7 yang paling terdampak.

 

 

“Kami senang, jadi bersama SPEK-HAM dalam pendampingan itu bukan sekadar soal bertani. Ada pelatihan pembuatan pupuk, pemetaan wilayah pasca banjir, studi banding ke Boyolali dan Yogyakarta untuk belajar teknik menanam di lahan terbatas, termasuk kisah lahan pesisir laut yang ternyata tetap bisa ditanami,” ungkap Iwuk.

 

 

Selain memberdayakan masyarakat di sektor pertanian dan ketahanan pangan, SPEK-HAM turut mendampingi pembentukan paralegal sebagai garda depan penanganan kasus KDRT. “Bagi anggota KWT, kehadiran SPEK-HAM inilah yang justru memantik semangat untuk membentuk kelompok tani perempuan sebagai wujud nyata dari ilmu yang mereka dapatkan,” ujar Rini, anggota lainnya.

 

 

Rini menceritakan bagaimana pengetahuan yang diperoleh dari pendampingan terasa begitu berharga, karena datang tanpa harus mengeluarkan biaya sekolah formal. Baginya, bekal ilmu itulah yang kemudian bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kelompok perempuan di Kampung Sewu secara keseluruhan.

 

 

Memiliki tanaman sendiri di pekarangan membuat para kader perempuan KWT Dewi Sri tak perlu lagi membeli sayur saat harga sedang tinggi, cukup memetik dari galon di rumah. “Kesibukan merawat tanaman, menyiram, memupuk seminggu sekali, memangkas daun yang sakit juga menjadi bentuk tanggung jawab yang kami lakukan bergantian, sebuah kepedulian kecil yang dirasakan berdampak besar bagi ketahanan pangan keluarga,” ungkap Iwuk.

 

 

“Harapannya KWT itu tetap eksis ya. Tetap eksis, berkembang terus, jadi tanaman itu tidak berhenti. Jadi kalau sudah panen, ada bibit lagi.” Sebuah harapan agar pendampingan SPEK-HAM terus berlanjut, dan bantuan bibit datang lebih teratur, sehingga kebun-kebun galon di Kampung Sewu tak pernah benar-benar berhenti tumbuh.***

Bank Sampah Sadarela, Bukti Perempuan Gilingan Bergerak Jaga Lingkungan

Perempuan Gilingan berfoto bersama di Bank Sampah Sadarela pada Selasa, (28/7/2026). (Foto: Sustainable Livelihood/SPEK-HAM)
Perempuan Gilingan berfoto bersama di Bank Sampah Sadarela pada Selasa, (28/7/2026). (Foto: Sustainable Livelihood/SPEK-HAM)

 

Pagi itu Bank Sampah Sadarela di Kelurahan Gilingan, Surakarta mendadak ramai warga. Baju, celana, hingga sepatu tampak berjejer rapi di atas alas sederhana. “Monggo bu, monggo pak! Lima ribu saja,” teriak salah seorang warga yang menunggu di hadapan barang-barang tadi pada Selasa (28/7/2026).  Kegiatan thrifting atau jual beli barang bekas itu tak cuma memutar roda ekonomi lokal, melainkan turut menerapkan prinsip reuse untuk mengurangi sampah. Di sudut lainnya orang tua, kaum muda, bapak, ibu, hingga remaja tampak sinergi bergotong royong memilah berbagai macam sampah untuk dibuat menjadi komposter.

 

 

Sejak akhir 2025 lalu, kegiatan dampingan SPEK-HAM tersebut semakin berkembang. Menik, salah seorang pengurus Bank Sampah Sadarela, menyebut bahwa kesadaran warga untuk kembali bergerak muncul seiring dengan kondisi sampah yang semakin memprihatinkan.

 

 

“Selain program pemerintah untuk mengolah sampah, kita juga sadar kalau TPA Putri Cempo semakin penuh. Bagaimana kalau sampai tidak mampu mengangkut sampah kita?,” ujarnya. Lebih lanjut ia menambahkan, sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang besar, namun pengelolaannya tidak akan berjalan tanpa semangat dari warga sendiri. “Kalau punya kesadaran tanpa semangat, ya tidak bisa jalan,” tandasnya.

 

 

Fokus pada Sampah Anorganik dan Inovasi Warga

 

 

Berbeda dari pengelolaan sampah pada umumnya, Bank Sampah Sadarela tidak mengutamakan pengelolaan organik seperti maggot, karena perawatannya dinilai sulit, mahal, dan berisiko bagi kesehatan. Sampah anorganik menjadi fokus utama, sementara sampah organik diolah menjadi Pupuk Organik Cair (POC).

 

 

Sejak didampingi SPEK-HAM, Menik menyebutkan bahwa inovasi mulai bermunculan, mulai dari komposter galon bekas, budidaya ulat jerman, hingga lapak thrifting yang barangnya berasal dari sumbangan sukarela anggota. “Beda seperti dulu yang hanya pilah-pilah sampah,” kata Menik.

 

 

Mendobrak Stigma, Menguatkan Peran Perempuan

 

Kegiatan ini turut membuka ruang baru bagi perempuan. Proses melubangi galon menggunakan solder dan bor, yang selama ini identik dengan pekerjaan laki-laki, kini juga dilakukan oleh anggota perempuan. “Stigma masyarakat bisa berubah, jadi perempuan juga bisa berkontribusi setara. Apalagi bank sampah yang kotor-kotoran tidak identik dengan perempuan,” ujar Menik.

 

 

Meski baru berjalan efektif sekitar empat bulan manfaat langsung terasa. “Dampaknya langsung enak, karena rumah menjadi bersih dari sampah. Tidak bau,” katanya. Melalui kegiatan ini, SPEK-HAM bersama Bank Sampah Sadarela berkomitmen untuk terus tumbuh sebagai ruang belajar dan pemberdayaan warga, khususnya perempuan, dalam mengelola sampah sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan Kelurahan Gilingan. ***

Komnas Perempuan dan SPEK-HAM Perkuat Kolaborasi Ruang Aman di Kampus

Ketua Komisi Nasional Perempuan, Maria Ulfah Anshor bersama Pembina Yayasan SPEK-HAM, Indriyanti Suparno, dan Direktur SPEK-HAM, Rahayu Purwaningsih setelah sesi diskusi di Kantor SPEK-HAM, Karangasem, Laweyan, Surakarta, Kamis (6/8/2026). (Foto: I.K Nino Sativara/SPEK-HAM)
Ketua Komisi Nasional Perempuan, Maria Ulfah Anshor bersama Pembina Yayasan SPEK-HAM, Indriyati Suparno, dan Direktur SPEK-HAM, Rahayu Purwaningsih setelah sesi diskusi di Kantor SPEK-HAM, Karangasem, Laweyan, Surakarta, Kamis (6/8/2026). (Foto: I.K Nino Sativara/SPEK-HAM)

SURAKARTA- Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Maria Ulfah Anshor melakukan kunjungan kerja ke kantor SPEK-HAM yang beralamat di Jalan Srikoyo No.20 Karangasem, Laweyan, Surakarta pada Kamis (6/8/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi serta mendiskusikan situasi dan dinamika penanganan kekerasan terhadap perempuan di wilayah Surakarta dan sekitarnya.

 

 

Diskusi ini turut dihadiri oleh perwakilan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dari berbagai institusi pendidikan dan keagamaan, di antaranya UIN Raden Mas Said, UIN Salatiga, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), serta Pondok Pesantren Al-Muayyad.

 

 

Dalam pemaparannya, Maria Ulfah Anshor menegaskan bahwa situasi kekerasan terhadap perempuan di daerah terus menjadi perhatian serius Komnas Perempuan. Pihaknya ingin memahami secara langsung kompleksitas yang dihadapi para pendamping dan aktivis di lapangan. “Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di institusi pendidikan merupakan garis depan dalam menciptakan ruang aman bagi para peserta didik, agar mereka dapat belajar tanpa rasa takut dari ancaman kekerasan,” ujar Maria.

 

 

Menanggapi hal tersebut, Direktur SPEK-HAM Surakarta, Rahayu Purwaningsih, menyambut baik kolaborasi antara Satgas PPKPT di lingkungan pendidikan dengan lembaga swadaya masyarakat independen. SPEK-HAM berkomitmen untuk terus memberikan bantuan dan penanganan kasus secara pro bono melalui berbagai program nyata.

 

 

Rahayu menilai, keterbukaan perguruan tinggi dalam menangani kasus kekerasan saat ini menunjukkan tren positif. “Pengalaman selama ini menunjukkan teman-teman di perguruan tinggi semakin terbuka. Makin banyak korban yang berani melapor adalah indikasi perbaikan situasi yang signifikan dibandingkan sebelumnya,” jelas Rahayu.

 

 

Meski keberanian korban untuk melapor meningkat, proses penanganan di lapangan tidak lepas dari tantangan kompleks. Ketua Satgas PPKPT UMS, Marisa Kurnianingsih, membagikan pengalamannya terkait kondisi psikologis para pelapor yang kerap tidak stabil saat menyampaikan aduan. Guna memastikan setiap laporan ditangani secara obyektif dan tepat sasaran, Satgas PPKPT UMS menerapkan mekanisme asesmen yang komprehensif.

 

 

“Kondisi psikologis pelapor sering kali berada pada posisi tidak stabil, bahkan kami pernah menerima laporan dari pelapor yang mengalami halusinasi. Oleh karena itu, kami tidak hanya menyiapkan tim konseling, tetapi juga menerjunkan tim psikolog untuk melakukan pemeriksaan awal guna memastikan laporan yang masuk didasarkan pada fakta,” ungkap Marisa.

 

 

Melalui pertemuan ini, para pemangku kepentingan berharap sinergi antara Komnas Perempuan, organisasi pengada layanan seperti SPEK-HAM, dan Satgas PPKPT di berbagai kampus dapat semakin solid dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.***

Ketika Mawar Tidak Lagi Sekadar Bunga: Cerita Perempuan Desa Menciptakan Nilai dari Komoditas Lokal

Kader perempuan sedang merapikan bunga mawar. (Foto: Miftahul Huda/SPEK-HAM)
Kader perempuan sedang merapikan bunga mawar. (Foto: Muhammad Ta’aruf Huda/SPEK-HAM)

Apa yang terlintas ketika mendengar bunga mawar?

 

Bagi sebagian besar orang, mawar identik dengan keindahan. Bunga ini hadir dalam rangkaian buket, dekorasi pernikahan, atau menjadi simbol kasih sayang. Nilainya sering kali berhenti pada bentuknya sebagai bunga segar. Ketika kelopaknya mulai layu, nilainya pun dianggap ikut memudar.

 

Namun, cara pandang itu berbeda di Desa Cluntang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Di desa yang dikenal sebagai salah satu sentra budidaya mawar ini, sekelompok perempuan melihat sesuatu yang lebih dari sekadar bunga. Bagi mereka, mawar bukan hanya hasil panen yang dijual kepada pasar, melainkan potensi lokal yang dapat diolah menjadi produk bernilai tambah dan membuka peluang ekonomi bagi perempuan.

 

Kesadaran inilah yang mendorong Kelompok Wanita Tani (KWT) Putri Mawar mengembangkan berbagai produk olahan berbahan dasar mawar, salah satunya keripik mawar. Langkah tersebut lahir dari keyakinan bahwa potensi lokal akan memiliki nilai yang lebih tinggi ketika diolah melalui pengetahuan, kreativitas, dan kerja bersama. Namun, mengembangkan usaha berbasis potensi lokal bukanlah perjalanan yang mudah. Selain harus memastikan kualitas produk tetap terjaga, kelompok juga menghadapi tantangan membangun kepercayaan pasar. Tidak sedikit masyarakat yang masih merasa asing dengan gagasan mengonsumsi olahan berbahan dasar bunga mawar.

“Yang susah itu meyakinkan warga. Banyak yang masih bingung, kok mawar dimakan?” ujar Sri Mulyani, anggota KWT Putri Mawar.

 

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa inovasi tidak berhenti ketika sebuah produk berhasil diciptakan. Inovasi juga membutuhkan proses memperkenalkan cara pandang baru kepada masyarakat. Produk yang berbeda memerlukan edukasi, kesabaran, dan strategi pemasaran yang tidak sedikit.

 

Di sisi lain, kelompok juga harus berhadapan dengan fluktuasi harga mawar sebagai bahan baku utama. Ketika harga bunga meningkat, biaya produksi ikut naik, sementara harga jual produk tidak dapat disesuaikan secara drastis. Dilema ini menjadi tantangan yang kerap dihadapi pelaku usaha mikro yang mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.

 

Melihat tantangan tersebut, penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat desa. Tidak cukup hanya mendorong lahirnya produk inovatif, perempuan juga perlu memiliki akses terhadap pengetahuan, jejaring, strategi pemasaran, hingga penguatan kelembagaan agar usaha yang mereka bangun dapat bertahan dan berkembang.

 

Dalam proses inilah SPEK-HAM hadir sebagai mitra pendamping KWT Putri Mawar. Pendampingan tidak difokuskan pada peningkatan produksi semata, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi kelompok, mendorong pembelajaran bersama, memperluas cara pandang mengenai pengembangan usaha, serta mendukung perempuan agar memiliki posisi yang lebih kuat dalam mengelola sumber daya ekonomi di komunitasnya.

 

Bagi SPEK-HAM, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti pada meningkatnya pendapatan. Ketika perempuan memiliki ruang untuk belajar, mengambil keputusan, berinovasi, dan membangun usaha secara kolektif, mereka juga sedang memperkuat posisi tawar dalam keluarga maupun masyarakat. Karena itu, penguatan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Meski menghadapi berbagai tantangan, semangat anggota KWT Putri Mawar tetap terjaga.

“Harapannya kelompok kami tetap eksis, produk kami tetap laris, dan bisa membantu perempuan dari skala rumah tangga dulu saja,” tutur Sri Mulyani.

 

Harapan tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun, di baliknya tersimpan makna yang lebih besar. Cerita KWT Putri Mawar memperlihatkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak selalu dimulai dari program berskala besar. Ia dapat tumbuh dari keberanian melihat peluang pada potensi yang telah lama ada, kemudian mengolahnya menjadi sumber penghidupan yang memberi manfaat bagi banyak orang. Pada akhirnya, nilai terbesar dari mawar di Desa Cluntang bukan hanya terletak pada produk yang dihasilkan. Nilai itu juga hadir dalam keberanian perempuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan membuktikan bahwa inovasi berbasis potensi lokal dapat menjadi fondasi bagi ekonomi yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan. (Silviana Putri Kapidayanti, Mgg Sosiologi UNS)

Jurnalisme Harus Berpihak pada Korban Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Direktur SPEK-HAM, Rahayu Purwaningsih memberi perspektif pencegahan terhadap KBG kepada para jurnalis dan pegiat media pada Sabtu (25/7/2026) bertempat di Hotel Amrani Syariah, Solo. (Foto: Nino Sativara/SPEK-HAM)
Direktur SPEK-HAM, Rahayu Purwaningsih memberi perspektif pencegahan terhadap KBG kepada para jurnalis dan pegiat media pada Sabtu (25/7/2026) bertempat di Hotel Amrani Syariah, Solo. (Foto: Nino Sativara/SPEK-HAM)

SURAKARTA- Secangkir kopi mengawali pagi hari yang tenang para jurnalis di Hotel Amrani Syariah, Solo pada Sabtu (25/7/2026).  Bayang-bayang headline hingga mengejar jumlah kunjungan pembaca web (page view) sementara berhenti sejenak. Akhir pekan yang damai itu, jurnalis bersama pegiat media meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan bertajuk “Perspektif Pencegahan & Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG)” bagi insan pers.

 

Acara yang merupakan hasil kolaborasi antara SPEK-HAM dan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Kota Surakarta itu mengajak para wartawan untuk kembali belajar penulisan berita yang berpihak pada korban, khususnya korban kekerasan berbasis gender (KBG). Pada sesi pembuka, Direktur SPEK-HAM, Rahayu Purwaningsih mengungkap fakta mengejutkan mengenai situasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang terjadi belakangan ini.

 

“Jumlah data kasus yang dihimpun sumber pemerintah menunjukkan angka yang kecil. Ini berbeda dari temuan riil kami di lapangan, di mana banyak korban enggan melapor, atau bahkan hanya diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkap dia.

 

Data yang tidak sinkron ini selain tidak akurat dapat semakin mempersempit ruang bagi para korban untuk mau terbuka dalam melaporkan tindakan KBG yang dialami. Menambahkan keterangannya, Rahayu menyebut jika jurnalis bisa juga menjadi garis depan dalam mendeteksi adanya korban-korban yang belum terjangkau.

 

“Kawan-kawan semua ini jiwa-jiwa intelijennya kuat sekali dalam mencari informasi. Kemampuan itu sangat membantu kami jika nanti saat meliput di lapangan menemukan indikasi adanya korban yang belum terpantau,” tambah Rahayu.

 

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, hingga Minggu (26/7/2026) itu semakin menarik ketika para jurnalis dihadapkan pada situasi ketika liputan dan menemui korban. Kondisi korban yang rentan, perlu tindakan khusus dalam proses mencari informasi sebelum berita ditayangkan ke publik.

 

“Jurnalis harus berpihak pada korban. Tidak boleh melakukan eksploitasi hanya demi klik belaka, melainkan harus berperspektif untuk melindunginya dari trauma berkelanjutan di kemudian hari karena publikasi media massa,” ungkap Fitri Haryani, Manajer PPKBM SPEK-HAM.

 

Lewat kerja investigasi dan sensitivitas pencarian fakta, jurnalis mampu menembus tembok keheningan, menggali cerita yang terabaikan, dan memberi panggung bagi suara korban yang dibungkam. Media bukan sekadar melaporkan peristiwa, melainkan garda terdepan advokasi.

Ketika jurnalis menghadirkan ruang pemberitaan yang adil, aman, dan berperspektif korban, tulisan tersebut tak hanya mengungkap fakta, tetapi juga mendorong penegakan hukum, mengetuk kepedulian publik, dan membuka jalan keadilan bagi mereka yang tak terdengar.

“Berbicara mengenai topik-topik sensitif, pewarta harus cerdas dan bijaksana dalam memilih diksi. Ini tidak hanya untuk kebijakan redaksional semata, melainkan juga menghormati keberadaan korban, sekaligus menghindari bias-bias yang tidak perlu,” ujar Ayu Prawitasari, Redaktur Solopos yang berkesempatan menjadi narasumber materi etika peliputan jurnalistik pada hari kedua.

Ody, salah seorang pewarta dari kompas.com menyebut partisipasi terhadap pelatihan ini meningkatkan kapasitasnya sebagai asisten redaktur. Selain untuk memperkuat validasi dan verifikasi informasi yang diberikan dari para reporter di lapangan, meja redaksi harus dapat menjembatani peristiwa tanpa mengaburkan fakta dan tetap berpihak pada korban.

“Kasus-kasus KBG ini makin marak diberitakan. Saya pribadi jadi semakin percaya diri dalam melakukan kerja di dapur redaksi setelah mengikuti pelatihan ini, dan ke depan berkomitmen untuk menghindari diksi atau kalimat yang menyudutkan korban,” ungkap dia.

Pingkan, salah seorang peserta dari Ikatan Muda Muhammadiyah mendapatkan perspektif baru berkaitan dengan pencegahan terhadap KBG melalui kerja-kerja jurnalisme. “Saya menjadi paham bahwa pemberitaan terhadap kasus-kasus KBG tak melulu soal klik dan revenue semata. Ada etika dan moral, serta perspesi yang berpihak pada korban agar tidak memperburuk kondisi mereka ke depan,” tegasnya.

Kegiatan pelatihan tersebut difasilitasi oleh UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund) yang merupakan satu-satunya mekanisme dana hibah global yang didedikasikan secara khusus untuk menangani segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat lokal, nasional, maupun regional. SPEK-HAM berkomitmen untuk terus melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap perspektif pencegahan dan penanganan KBG. ***

SPEK-HAM Menyapa Warga Nusukan Melalui Edukasi Hukum

Manajer Divisi PPKBM SPEKHAM, Fitri Haryani, menyampaikan materi edukasi hukum terkait UU TPKS dan UU Perkawinan kepada warga di Taman Cerdas Nusukan, Surakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: SPEK-HAM)
Manajer Divisi PPKBM SPEKHAM, Fitri Haryani, menyampaikan materi edukasi hukum terkait UU TPKS dan UU Perkawinan kepada warga di Taman Cerdas Nusukan, Surakarta, Kamis (23/7/2026). (Foto: SPEK-HAM)

SURAKARTA – Suasana Taman Cerdas Nusukan pada Kamis (23/7) pagi mendadak riuh oleh diskusi hangat warga. Di bawah naungan tempat berkumpulnya komunitas warga Surakarta tersebut, puluhan kader perempuan, tokoh masyarakat, dan warga setempat berkumpul untuk membedah dua aturan hukum penting yang dekat dengan keseharian mereka: UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

 

Diinisiasi oleh SPEKHAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia) Surakarta, kegiatan ini bukan sekadar penyuluhan hukum kaku berisi pasal demi pasal. Acara dikemas menjadi wadah dialog interaktif tempat warga saling bertukar cerita dan meluruskan berbagai prasangka hukum yang selama ini berkembang di masyarakat.

Menyisir Ketatnya Pengajuan Dispensasi Nikah

 

Mengawali pemaparannya, Manajer Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat (PPKBM) SPEKHAM, Fitri Haryani, menyoroti perubahan mendasar dalam UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatukan usia minimum pernikahan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun.

“Jika pada aturan lama usia minimal perempuan menikah adalah 16 tahun, maka dalam aturan baru ini disatukan menjadi 19 tahun. Ini langkah hukum penting untuk melindungi anak dari risiko kesehatan, hilangnya hak pendidikan, serta kerentanan sosial-ekonomi,” terang Fitri.

Tak hanya soal usia, Fitri menguraikan bagaimana mekanisme dispensasi nikah kini diperketat di pengadilan. Hakim tidak lagi bisa mengabulkan permohonan secara otomatis tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak, kesiapan mental, hingga rekomendasi dari para ahli seperti psikolog dan pendamping masyarakat.

Mengurai Ancaman Digital dan Mandat UPTD di Tingkat Tapak

 

Diskusi kian hangat ketika obrolan bergulir ke topik UU TPKS. Fitri mengingatkan peserta bahwa pola kekerasan di masyarakat terus berevolusi seiring perkembangan zaman.

“Saat ini makin banyak jenis kekerasan seksual yang muncul. Salah satunya yang sangat merebak adalah kekerasan di dunia maya atau berbasis elektronik,” ungkap Fitri di hadapan para peserta.

Menjawab tantangan tersebut, UU TPKS hadir tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi korban, tetapi juga memandatkan hadirnya infrastruktur pelayanan di tingkat lokal.

“UU TPKS yang baru ini menuntut adanya pembentukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di setiap wilayah hingga tingkat kelurahan untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual secara langsung dan cepat,” tegasnya.

Membongkar Mitos: Kekerasan Seksual Tidak Memandang Gender

 

Sesi tanya jawab menjadi puncak dinamika acara ketika seorang peserta melemparkan pertanyaan kritis mengenai sasarannya: Apakah kekerasan seksual hanya menyasar kaum perempuan saja?

Kutipan dan jawaban langsung dari Fitri meluruskan pemahaman yang selama ini keliru di masyarakat.

“Kekerasan seksual saat ini tidak lagi memandang gender, bisa menimpa siapa saja. Kendati demikian, perempuan tetap menjadi perhatian khusus dalam pendampingan karena secara kultural dan struktural masih termasuk dalam kelompok rentan,” pungkas Fitri.

Melalui pendekatan berbasis komunitas (community-based protection) seperti di Nusukan ini, SPEKHAM berharap warga tidak lagi merasa asing atau takut bersuara menghadapi isu kekerasan seksual dan pernikahan anak, demi mewujudkan ruang yang aman dan berkeadilan bagi semua.***