“Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh,minat,pola perilaku dan juga penuh dengan masalah ( Hurlock, 1998 ).”
Remaja sangat rentan mengalami masalah psikososial, yakni masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial. Masalah psikis yang dihadapi remaja sekarang ini cenderung lebih ke arah negatif, dikarenakan fase ini adalah masa dimana keingintahuan yang tinggi dan rasa ingin coba-coba tanpa memikirkan dampak dari perbuatan yang dilakukannya.
Sebagai wujud kepedulian PPT Kelurahan Kemlayan dalam merespon kasus-kasus yang banyak terjadi di masyarakat yang korban dan pelakunya adalah remaja, dan sekaligus sebagai upaya pencegahan, PPT Kemlayan menggelar “Diskusi Interaktif Remaja”. Diskusi diadakan di Gedung Serba Guna RW I, diikuti oleh remaja Kemlayan yang tergabung dalam Karang Taruna, Forum Anak Pelangi Kemlayan, dan stakeholder setempat, beserta pengurus PPT Kemlayan.
SPEK-HAM sebagai narasumber mengupas tentang “Remaja Hebat, Bertanggung Jawab, dan Bermartabat”. Diskusi pada 11 Februari 2015 ini dikemas untuk tidak menggurui, melainkan berbagi tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Sharing disampaikan secara jujur dan bijaksana kepada remaja untuk mengantisipasi seks bebas, bahaya narkoba, dan pentingnya komunikasi setara orang tua dan anak. Dalam sharing tersebut terungkap adanya kasus-kasus remaja yang pernah terjadi di wilayah Kelurahan Kemlayan. (Ani Surtinah-CO Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat/spekham).
Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) adalah isu yang tidak pernah surut dan menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk kelompok bantuan hukum seperti SPEK-HAM. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini menunjukkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas setiap tahunnya. Peningkatan kualitas kekerasan, ditunjukkan dengan makin beragamnya modus dan bentuk kekerasan yang terjadi. Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tidak berbanding lurus dengan pendidikan untuk membangun perspektif masyarakat dalam memberikan dukungan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan. Masyarakat sekitar korban yang seharusnya bisa diberdayakan untuk menguatkan korban, selama ini masih kurang mendapat informasi mengenai hukum, maupun hal tekhnis sederhana yang bisa membantu korban untuk mendapat layanan yang menjadi haknya. Melalui penyuluhan hukum di Karangasem dan Wonorejo yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 2015, diharapkan adanya pemahaman baik, masyarakat maupun Stakeholder setempat terhadap instrumen hukum penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga dapat membantu korban dalam mengakses keadailan. Penyuluhan hukum ini diikuti oleh Stakeholder Kelurahan setempat, Pengurus LPMK, Unsur PKK, PPT, Karang Taruna, serta tokoh masyarakat. Adapun materi yang disampaikan meliputi pengenalan SPEK-HAM secara kelembagaan termasuk program dan kerja-kerja yang dilakukan, salah satunya adalah adanya bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, serta sosialisasi terkait Undang-undang perlindungan perempuan dan anak. (Ani Surtinah – CO Divisi PPKBM/spekham)
“Salah satu hambatan penuntasan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan adalah lemahnya akses korban terhadap keadilan, serta Penegak Hukum yang belum berperspektif korban.”
Surakarta. Rabu, tanggal 18 Maret 2015, bertempat di Aula SDN Karangasem IV, Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat (PPKBM) melakukan Penyuluhan Hukum dengan Tema “Perwujudan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum Gratis”. Acara yang diadakan hasil kerjasama antara Kementrian Hukum dan HAM dan Spek-Ham ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap akses hukum.
Penyuluhan Hukum Gratis bagi Warga Kelurahan Karangasem
Acara yang berlangsung pada malam hari tersebut dihadiri oleh unsur dari Kelurahan Karangasem, Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Karangasem, Ketua Kelurahan Kota Layak Anak, Karang Taruna dan Forum Anak Kelurahan Karangasem. Menghadirkan narasumber dari Staff PPKBM dan Pengacara Pendamping SPEK-HAM, Ahcmad Bahrudin, SH. Acara yang dikemas secara gayeng tersebut membahas mengenai tindakan pertama yang bisa dilakukan masyarakat jika terjadi kekerasan terhadap perempuan. Menurut Bachrudin, ada beberapa hal yang bisa dilakukan jika terjadi kekerasan, antara lain :
1) Laporkan langsung ke Kepolisian (jika bentuk kekerasannya fisik) untuk bisa dimintakan visum.
2) Konsultasi dengan LBH/BKBH/Pengacara.
3) Konsultasi dengan LSM/NGO.
4) Konsultasi dengan lembaga terkait Pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, narasumber kedua, yakni Ani menjelaskan peran Divisi PPKBM SPEK-HAM dalam menangani kasus-kasus yang telah dilaporkan dan masuk Lembaga. SPEK-HAM memberikan bantuan hukum berupa pendampingan secara cuma-cuma kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam kaitan tersebut, Negara melalui Kementrian Hukum dan HAM bekerjasama dengan SPEK-HAM mendorong tertanganinya semua kasus kekerasan pada perempuan. Dalam acara yang juga dihadiri staff Kelurahan Karangasem tersebut juga dipaparkan bahwa Pemerintahan setempat (Kelurahan), tempat lembaga bantuan hukum berdomisili, berkewajiban mengeluarkan surat domisili sementara bagi orang terlantar jika orang tersebut menjadi korban kekerasan.
Pada hakikatnya, pertemuan di Kelurahan Karangasem itu diharapkan dapat mempererat kembali kerjasama dan komitmen antara stakeholder dan warga dalam memberikan penanganan secara dini pada korban kekerasan. (Laili Anisah – CO Penanganan Kekerasan/spekham)
Satu dari beberapa output yang dihasilkan dalam Sekolah Paralegal yang diselenggarakan oleh SPEK-HAM Surakarta pada Bulan November dan Desember 2014 adalah terbentuknya Forum Paralegal Solo Raya. Untuk pertama kalinya, anggota forum tersebut berkumpul kembali. Pertemuan diadakan di kantor SPEK-HAM, dihadiri oleh 14 Paralegal dari beberapa Kelurahan yang tersebar di Solo Raya, antara lain Kelurahan Sewu, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Kestalan, dan Kelurahan Sawahan Boyolali. Paralegal yang menjadi bagian dari forum ini adalah perempuan yang aktif sebagai kader pada Kelurahan masing-masing. Pertemuan 18 Februari 2015 tersebut bertujuan sebagai penguatan Paralegal dalam proses pendampingan korban.
Kegiatan didahului dengan sharing pengalaman yang telah dilakukan semenjak terbentuknya Forum Paralegal. Sharing dimulai oleh Ibu Rudi dari Kelurahan Sawahan yang menceritakan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekitar rumahnya, serta apa yang sudah dilakukan terhadap kasus-kasus tersebut. Sharing terus berlanjut hingga pada Ibu Titik dari Kelurahan Kemlayan. Menurut penuturan ibu-ibu, masih banyak hal yang menjadi problem saat menemui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya adalah korban merasa kekerasan adalah aib sehingga harus dirahasiakan, masalah penanganan pengaduan yang tidak berspektif korban, korban merasa bukan korban.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penguatan kepada Paralegal dalam menangani aduan korban. Penguatan disampaikan oleh Manajer Divisi PPKBM (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat) SPEK-HAM, Fitri Haryani. Dalam paparannya, Fitri menangkap beberapa poin yang disampaikan dalam sharing sebelumnya, seperti : korban dan keluarga akhirnya tidak mau dibantu lagi melaporkan kejadian pelecehan seksual. Fitri menekankan “Membantu korban kekerasan, tidak harus menyelesaikan hingga tuntas”.
Ada beberapa Tips yang diberikan oleh Fitri, terkait dengan penerimaan pengaduan Korban, yaitu:
Pengaduan yang diterima tidak harus diselesaikan sendiri sampai tuntas oleh penerima aduan, dalam hal ini anggota Paralegal.
Perlunya jaringan untuk menuntaskan kasus, seperti PPT, P2TP2A, SPEK-HAM, LBH dan lain-lain.
Merahasiakan identitas korban, meskipun dari keluarga penerima aduan sendiri.
Memberikan pilihan-pilihan penyelesaian kepada korban dan keluarganya.
Memberikan keleluasaan bagi korban dan keluarga korban untuk mengambil keputusan dan cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan kasus kekerasan.
Terpenting adalah memberikan perasaan nyaman kepada korban saat menerima aduan, serta tidak menghakimi.
Fitri juga menegaskan agar para Paralegal memberikan form pengaduan korban ke SPEK-HAM, karena data ini sangat penting untuk menunjukkan jumlah kekerasan yang terjadi setiap tahunnya. Data ini akan dipergunakan untuk advokasi kebijakan anggaran dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Harapannya, pertemuan ini menjadi pertemuan pembuka bagi pertemuan rutin bulanan selanjutnya. (Laili Anisah/spekham.org)
“Membangun kesadarkan warga Kelurahan Joyosuran untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya, serta mengajak para perempuan Joyosuran untuk melakukan pemilahan sampah, terutama sampah non organik yang mempunyai nilai jual, supaya bisa menambah penghasilan keluarga dan memberikan kesibukan positif bagi perempuan Joyosuran.”
SOLO – Minggu (25/01/2015). Kelompok Perempuan Joyosuran (KPJ) beserta Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK HAM) dan stakeholder terkait menyelenggarakan suatu acara yang menjadi puncak perayaan peringatan ulang tahun Kelompok Perempuan Joyosuran yang ke-3 “3 Tahun Kelompok Perempuan Joyosuran, Belajar Bersama Masyarakat”.
Flash Mob Dance
Acara tersebut dimulai sejak pagi hingga malam hari dan melibatkan semua perempuan Joyosuran, tidak terkecuali Bapak-bapak dan anak-anak. Beberapa acara telah terkonsep dengan rapi, mulai dari Flashmob Dance dan Kerja Bakti yang diselenggarakan pada pagi hari pukul 06.30 WIB yang bertempat di halaman Kelurahan Joyosuran serta diikuti oleh kurang lebih 100 perempuan warga Joyosuran. Selesai acara flashmob dance dilanjutkan penanaman tanaman oleh perempuan-perempuan dan laki-laki warga Joyosuran. Tanaman ditempatkan di bantaran Kali Jenes sebagai salah satu bentuk aktifitas dari kegiatan “Perempuan Merawat Kali”.
Cipta Makanan Non Beras
Acara selanjutnya yang tidak kalah menarik, yaitu Lomba Cipta Makanan Non-Beras yang diselenggarakan di rumah salah satu warga Joyosuran. Peserta yang terlibat adalah perempuan-perempuan yang mewakili RT dan RW nya dengan hasil karya cipta masakan non-beras kreasi baru mereka. Acara ini berlangsung hingga menjelang siang hari, sembari juga dilangsungkan proses penjurian Lomba Pengelolaan Sampah.
Proses penjurian lomba pemilahan sampah dilakukan dengan cara mendatangi tempat-tempat warga yang menjadi ketua dari masing-masing kelompok yang mengikuti lomba. Antusiasme warga Joyosuran sangatlah tinggi dalam mengikuti lomba pemilahan sampah tersebut, terbukti dengan banyaknya anggota kelompok yang mendaftar hingga mencapai kurang lebih 8 kelompok dari 12 RW yang ada di Kelurahan Joyosuran tersebut. Proses penilaian begitu panjang, dimulai dengan melihat langsung proses pemilahannya sampai dengan diskusi bersama masing-masing perwakilan kelompok bersama dewan juri yang ditunjuk dari beberapa elemen.
Pengelolaan Sampah
Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan, malam harinya diselenggarakan acara inti yaitu sarasehan bersama warga Joyosuran yang mengangkat tema “Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Lingkungan dan Pencegahan Bencana Banjir”. Acara sarasehan ini diikuti seluruh warga Joyosuran dan ikut serta mengundang narasumber dari Bapak Walikota Surakarta yang diwakilki oleh Bapak Camat Pasar Kliwon, perwakilan dari DKP, perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), serta Ketua PAGAR KAJEN (Paguyuban Warga Rekso Kali Jenes).
Talk show dibuka oleh moderator Nila Ayu Puspaningrum, selaku manajer divisi Sustainable Livelihood dan juga perwakilan dari SPEKHAM. Penampilan-penampilan music dari speky voice, vocal group FORAJOS (Forum Anak Joyosuran) serta mendatangkan band tamu dari Boyolali yang menambah semaraknya acara saraserah pada malam hari itu. Acara sarasehan yang mengangkat program pengelolaan sampah dalam perspektif lingkungan dan pencegahan bencana banjir tersebut memang pantas dilakukan di Kelurahan Joyosuran, karena sampah menjadi salah satu temuan persoalan di daerah tersebut. Berawal dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh perempuan yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Joyosuran (KPJ) pada tahun 2014, bahwa masih ada sampah yang dibuang ke selokan bahkan ke Kali Jenes yang pada akhirnya mengganggu saluran-saluran pembuangan.
Dampak dari pembuangan sampah secara liar sangat dirasakan oleh warga sekitar bantaran Kali Jenes yang dulu kerap terkena banjir. Situasi tersebut memunculkan keprihatinan bagi perempuan-perempuan Joyosuran untuk bisa mengatasinya. Dari masalah-masalah yang telah dihadapi oleh warga Joyosuran tersebut, selama kurang lebih 3 tahun, Kelompok Perempuan Joyosuran (KPJ) yang bekerjasama dengan SPEK HAM membantu warga Kelurahan Joyosuran untuk menanggulangi masalah sampah dengan berbagai program yang telah dijalankan. Maka dari itu, kegiatan sarasehan tersebut dilakukan untuk bisa menampung dan mendiskusikan berbagai keluh kesah warga mengenai masalah sampah kepada para narasumber yang lebih mengerti untuk penanganan masalah sampah.
Pembahasan masalah sampah dimulai dengan pemutaran film tentang proses pengangkutan sampah perkotaan di Luar Negeri yang sudah tersistematis dengan rapi. Dengan diperlihatkannya film tersebut menjadikan warga Kelurahan Joyosuran yang mengikuti acara sarasehan tersebut mempunyai keinginan agar negaranya atau khususnya kelurahannya sendiri bisa mengikuti proses pengangkutan sampah yang lebih tersistematis seperti dalam video yang diputar.
Diskusi berawal dengan dibukanya sesi tanya jawab oleh moderator, begitu semangatnya antusias warga terbukti dengan banyak warga yang menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah sampah di seputar lingkungan Joyosuran. Ada yang memberi kritikan bagi Pemerintah yang menangani masalah sampah di kota Solo dan ada juga yang menanyakan bagaimana solusi yang tepat untuk menanggulangi masalah sampah di daerah Joyosuran tersebut kepada para narasumber yang bertanggungjawab dan berkompeten dalam bidangnya. Penjelasan-penjelasan yang dipaparkan oleh para narasumber menjadikan warga mulai tahu dan mendapatkan tambahan ilmu tentang bagaimana mengelola sampah perkotaan terutama bagi rumah tangganya sendiri.
Sarasehan berlangsung dengan meriah dengan banyaknya pertanyaan yang muncul dan ditambah dengan pembawaan beberapa narasumber yang sedikit humoris semakin menambah hangatnya acara malam sarasehan tersebut.
Sebelum penutupan acara sarasehan pada malam hari tersebut, diadakan sesi pengumuman pemenang Lomba Pengelolaan Sampah, Lomba Cipta Makanan Non-Beras yang penjuriannya dilakukan pada pagi hari. Masing-masing lomba diambil Juara I, II, III dan Juara Harapan. Peserta yang memenangkan perlombaan tersebut masing-masing mendapatkan Trophy Walikota Surakarta, Sertifikat, Uang Pembinaan, serta beberapa bingkisan menarik. Acara sarasehan tersebut ditutup dengan ditampilkannya pertunjukan musik. (Defita&Murni– Mahasiswa Sosiologi UNS/spekham.org)
SOLO – Program “Pengembangan Perubahan Perilaku Masyarakat yang Berkelanjutan di 6 Kabupaten/Kota Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi” adalah program yang lebih difokuskan pada bidang sanitasi. Program ini akan mendukung program pemerintah yang berhubungan dengan program-program Sanitasi seperti Infrastruktur Sanitasi Perkotaan Pedesaan (USRI) dan SLBM yang telah berjalan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten. Dukungan yang bisa diberikan dari program ini berupa upaya-upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan memanfaatkan mekanisme perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kontribusiprogram ini adalah mendukung dan mengembangkan keberlanjutan dalam program-program sanitasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Untuk mendukung program ini, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pelatihan dengan peserta beberapa pihak dan komponen yang terlibat langsung dalam Program USRI. Salah satunya adalah kegiatan Training of Trainer Pemicuan Paska Konstruksi. Kegiatan ToT Solo Raya ( Kota Solo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo) ini dilakukan pada Tanggal 8 – 10 Oktober 2014. bertempat. Hotel D’Wangsa HAP Solo Jl.Brigjend Slamet Riyadi No.133 Surakarta dengan jumlah 26 orang. Tujuan dari TOT ini Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melatih dalam Pelatihan Pemicuan Bagi Masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan peran dan fungsinya.
Pemahaman Peserta tentang Program USRI Peserta berasal dari perwakilan unsur kesehatan (sanitarian) dan pokja IV PKK kecamatan. Sebagian besar telah mengetahui tentang keberadaan Program USRI di wilayahnya, namun tidak memahami proses pelaksanaan dengan baik karena saat sosialisasi awal dan pelaksanaan pembangunan infrastruksturnya mereka tidak dilibatkan. Tantangan yang muncul dari pelaksanaan Program USRI mengarahkan pada masih minimnya sosialisasi oleh faskel USRI sehingga muncul pro-kontra di masyarakat. Disamping itu keterbatasan lahan yang digunakan untuk lokasi IPAL komunal juga masih banyak ditemui. Kegiatan paska konstruksi belum diimbangi dengan musyawarah mufakat tentang biaya perawatan dan pemeliharaan sarana, terlebih jika didapati bangunan yang tidak berfungsi dikarenakan faktor teknis.
Peserta ToT berperan sebagai seorang trainer yang akan melatihkan metode pemicuan paska konstruksi kepada KPP dan PKK di wilayahnya. Pemahaman tersebut telah disampaikan dan dipahami dengan baik oleh peserta, walaupun di awal muncul beberapa keraguan dan kurang percaya diri. bagaimana upaya memicu masyarakat untuk mau memiliki SR ke IPAL komunal yang telah dibangunkan Program USRI. Jika saat pra konstruksi elemen pemicuan banyak menyentuh dari sisi rasa jijik, takut sakit, gengsi, faktor agama, dll maka saat paska konstruksi Program USRI ini akan lebih menekankan bagaimana upaya memicu warga yang kesulitan atau enggan membangun SR, baik itu karena keterbatasan biaya maupun kekuranganpahaman dari sisi teknis. (spekham/wijiatmi)
Desa Bangak merupakan salah satu Desa yang dialiri Sungai Pepe. Pertanian merupakan produk unggulan di Desa Bangak. Desa Bangak terdiri dari 2 Kebayanan, 14 RW dan 13 RT dengan jumlah penduduk 2985 jiwa. Dukuh yang ada di Desa Bangak, yaitu Tompen sebagai Dukuh yang dilewati Jalan Raya Bangak-Simo, Nglebu, Jetis, Manukan, dan Gabahan. Dukuh Gabahan letaknya kurang lebih 1 km ke arah utara dari Kantor Kelurahan, dipisahkan oleh sawah yang membentang luas. Berdasarkan perencanaan pembangunan jalan tol, wilayah perbatasan antara Dukuh Gabahan dengan Tompen ini akan dilintasi jalan Semarang-Solo yang pembangunannya direncanakan tahun 2014- 2015. Selain bermata pencaharian dari sektor pertanian, penduduk Desa Bangak juga berdagang, beternak, bekerja di pabrik, PNS, kantoran maupun wirausaha lainnya. Mata pencaharian paling banyak adalah sebagai pekerja buruh industri.
“Desa Bangak mempunyai kerentanan terhadap kesehatan reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan. Sudah ada beberapa kasus terkait dengan kedua hal tersebut” uangkap Ibu Wulan, Bidan Puskesmas Banyudono.
Bersama dengan Masyarakat, Lurah dan Perangkat Desa, Bidan Desa, SPEK HAM mencoba untuk melihat persoalan kesehatan apa saja yang ada di Desa Bangak. Pemetaan ini merupakan langkah awal adanya Pembangunan Kesehatan yang bertujuan untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Demi tercapainya derajat kesehatan yang tinggi, maka perempuan sebagai penerima kesehatan, anggota keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan harus berperan dalam keluarga, supaya anak tumbuh sehat sampai dewasa sebagai generasi muda. Oleh karena itu perempuan harus diberi perhatian, sebab :
Perempuan menghadapi masalah kesehatan khusus yang tidak dihadapi laki-laki berkaitan dengan fungsi reproduksinya.
Kesehatan perempuan secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung dan dilahirkan.
Kesehatan perempuan sering dilupakan dan ia hanya sebagai objek dengan mengatasnamakan ‘pembangunan´ seperti program KB, dan pengendalian jumlah penduduk.
Masalah kesehatan reproduksi perempuan sudah menjadi agenda Internasional, diantaranya Indonesia menyepakati hasil-hasil Konferensi mengenai kesehatan reproduksi dan kependudukan (Beijing dan Kairo).
Perempuan merupakan aspek paling penting disebabkan pengaruhnya pada kesehatan anak-anak. Oleh sebab itu para perempuan diberi kebebasan dalam menentukan hal yang paling baik menurut dirinya sesuai dengan kebutuhannya di mana ia sendiri yang memutuskan atas tubuhnya sendiri.
Salah satu usaha Pemerintah adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dengan cara melakukan pendidikan kesehatan yang tidak hanya didapat di bangku sekolah, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan oleh tenaga kesehatan, yang biasa disebut dengan promosi kesehatan ataupun penyuluhan kesehatan.
Mengingat tugas kita sebagai Lembaga peduli Perempuan, tugas Divisi Kesehatan Masyarakat adalah salah satunya memperkenalkan bagaimana cara hidup sehat dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi pada masyarakat. (atik fatmawati/edit :nuel/SPEK HAM)
“Kekerasan dan ancaman kekerasan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Penculikan, penjarahan, penganiayaan dan pembunuhan telah menjadi hiasan setiap hari dalam media massa. Begitu juga halnya dengan kekerasan seksual terhadap kaum perempuan, merupakan bagian dari fenomena kekerasan secara umum yang dapat dilihat sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan memiliki rentang yang amat sangat panjang, karena tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya tanda-tanda ‘kekerasan’ yang nyata, bahkan dapat terselubung dalam bahasa ‘kasih saying’ atau ‘cinta’ sekalipun. Kekerasan terhadap perempuan juga dapat dilakukan oleh perempuan yang lain, tidak semata – mata lelaki yang menjadi pelakukanya”. Itulah beberapa ungkapan yang disampaikan Wakil Walikota Surakarta Bp. DR.H. Achmad Purnomo, Apt dalam sambutanya acara seminar tersebut.
Sebelum penyampaian materi dari para narasumber, acara dimulai dengan tampilan teatrikal “Gugur Bunga” dari teater Mondroguno. Gugur Bunga dimaknai sebagai simbol keprihatinan atas semakin meningkatnya kejadian kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual dalam proses mencari keadilannya. Setelah penampilan teatrikal Mondroguno kemudian dilanjutkan dengan seminar. Dimulai presentasi Direktur SPEK-HAM Ibu Endang Listyani S,S yang menyampaikan tema “Situasi Kekerasan Seksual & Problematika Pendampingannya“. Di sampaikan kekerasan seksual dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlah serta beragam motifnya. Di dalam penaganananya juga mengalami banyak problematika, diantaranya :
Belum ada penyelesaian sistemik dan struktural, hanya seperti pemadaman kebakaran. Akar kejahatan ini tidak terlepas dari lingkaran persoalan sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan pendidikan.
Perlakuan hukum justru berpihak/melindungi pelaku dan merugikan rasa keadilan bagi korban.
Banyak kasus tidak sampai ke proses penuntutan karena hambatan kurangnya alat bukti.
Proses hukum memakan waktu lama dan berbelit-belit.
Mekanisme hukum acara pidana di Indonesia berorientasi pada perlindungan hak pelaku sebagai terdakwa/tersangka.
Belum adanya perlindungan khusus dan mekanisme pemulihan bagi korban yang disediakan oleh Negara.
Orientasi penyidik dan penuntut umum yang tidak lagi mewakili kepentingan perempuan korban.
Vonis pengadilan rendah: penerapan sanksi hukum diserahkan pada subjektivitas hakim.
Tidak ada sanksi kedinasan/disiplin yang tegas untuk memberikan efek jera.
Perempuan dewasa korban kekerasan seksual sulit mendapatkan hak-haknya melalui mekanisme hukum pidana:
Kasus perbudakan seksual (Kekerasan dalam Pacaran) à selalu ditolak pengaduannya oleh Kepolisian (dianggap suka-sama suka).
Kasus pelecehan seksual à selalu ditolak Kepolisian à kecuali jika ada/terjadi kekerasan fisik yang menyertainya.
Kasus trafficking untuk tujuan seksual à Kepolisian tidak mampu melanjutkan pengaduan korban (tidak cukupnya alat bukti, unsurnya dianggap tidak terpenuhi).
Proses hukum lama dan melelahkan, pemeriksaan menyudutkan korban, keterbatasan bukti, alasan suka sama suka/sama-sama turut menikmati. à mengkoreksi perilaku dan menyalahkan cara berbusana korban, menyalahkan korban karena datang ke tempat/rumah/kost pelaku, meragukan kesaksian korban, dan lain-lain à Aparat Penegak Hukum dan sebagian masyarakat (pengalaman dalam siaran radio).
Sering kali korban dan keluarganya tidak mendapatkan perlindungan hukum dari serangan dan ancaman pelaku à terlebih jika pelaku memiliki kewenangan/kekuasaan.
Berbeda jika korbannya anak à dapat dilaporkan hingga vonis PN.
Kasus kekerasan dalam rumah tangga terutama kasus kekerasan seksual dianggap bukan sebuah tindak kekerasan. Ketika kasus dilaporkan ke kepolisian maka upaya yang dilakukan adalah damai. Asumsi di institusi kepolisian merasa kekerasan seksual tidak bisa terjadi di dalam rumah tangga.
Korban KS (perkosaan dalam rumah tangga) tidak mengakses mekanisme hukum pidana untuk menuntut hak-haknya.
Memilih mekanisme hukum perdata (PA/perceraian/pemutusan hubungan perkawinan dengan pelaku).
Kasus-kasus perbudakan seksual dan trafiking anak:
Pelaku hanya dikenai tuntutan dan hukuman dengan UUPA
Tidak menggunakan UU No. 21 /2007 tentang PTPPO.
Tidak berfungsinya gugus tugas trafiking yang ada di beberapa Kab/Kota
Tidak adanya anggaran untuk pencegahan trafiking
Sikap BP3TKI yang belum berpihak kepada korban à menganggap dugaan kasus trafiking sebagai kesalahan administrasi.
Masih terdapat hukuman yang ringan bagi kasus percobaan perkosaan dengan alasan kurangnya bukti dan hanya kekerasan fisik saja yang diproses dengan pemberian hukuman 7 bulan. Kekerasan fisik saja yang dianggap memiliki cukup bukti tetapi percobaan untuk perkosaan yang mengakibatkan trauma pada korban belum dilihat. Hal ini tentunya tidak memberi efek jera bagi pelaku dan tidak ada keadilan bagi korban. Contoh: terjadi di wilayah Boyolali.
Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik atau tokoh masyarakat masih belum secara cepat ditangani pihak kepolisian. Bahkan pihak kepolisian atau penegak hukum memiliki pandangan yang semakin menyudutkan atau mencari kesalahan korban kekerasan seksual.
UU PKDRT belum mampu melindungi kelompok rentan (perempuan dan anak di wilayah domestik).
Pembaharuan hukum tidak diikuti perbaikan pola & mekanisme
Perempuan korban KDRT justru mengalami kriminalisasi à pelapornya adalah suami atau keluarga suami.
Pemerintah Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kekerasan seksual:
UU yang ada hanya memuat beberapa bentuk kekerasan seksual à kejahatan kesusilaan.
Selanjutnya penyampaikan materi dari narasumber Komnas Perempuan yang diwakili oleh Ibu Sri Nurherwati mengambil tema “MENDORONG KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL”. Ada beberapa upaya yang dilakukan KOMNAS PEREMPUAN terhadap Pemerintah antara lain:
Merumuskan usulan tema kampanye nasional.
Menyiapkan berbagai informasi yang terkait tema.
Menyediakan desain tema yang bisa dipergunakan oleh mitra kampanye.
Menyediakan dukungan narasumber untuk mendukung kegiatan kampanye di daerah.
Menyediakan alat kampanye -terbatas- (pin, kaos, tas, kalender & buku agenda).
Mengkompilasi agenda kegiatan yang akan dipublikasikan secara meluas melalui media massa, website, facebook Komnas Perempuan dan jaringan i
Melakukan penggalangan dana (kampanye G-16) untuk mendukung kerja WCC.
Perwakilan POLDA, KomPol Sudarmono dalam materinya menyampaikan diantaranya Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat (Korban KDRT) adalah (UU KDRT):
Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (pasal.11).
Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya unsur kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
Memberikan perlindungan kepada korban;
Memberikan pertolongan darurat dan
Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (pasal. 15).
Ada sesi tanya jawab yang dimoderator oleh Eko R. Fiaryanto dari LRC-KJHAM yang dibagi menjadi dua tahap. Kemudian ditutup dengan pengumuman lomba video kreatif kampanye anti kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual. (fitrihr/spekham.org).
Untuk mendukung program ini, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pelatihan dengan peserta beberapa pihak dan komponen yang terlibat langsung dalam Program USRI. Salah satunya adalah kegiatan Training of Trainer Pemicuan Paska Konstruksi. Kegiatan ToT Solo Raya ( Kota Solo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo) ini dilakukan pada Tanggal 8 – 10 Oktober 2014. bertempat. Hotel D’Wangsa HAP Solo Jl.Brigjend Slamet Riyadi No.133 Surakarta dengan jumlah 26 orang. Tujuan dari TOT ini Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu melatih dalam Pelatihan Pemicuan Bagi Masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan peran dan fungsinya.
