IUWASH Archives - SPEK-HAM

Forum Komunikasi KPP Kabupaten Rembang

Program “Pengembangan Perubahan Perilaku bagi Masyarakat yang Berkelanjutan di 6 Kabupaten/Kota Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi.” merupakan Program kerjasama Yayasan SPEK-HAM Surakarta dengan IUWASH. Kabupaten Rembang merupakan salah satu dari 6 Kabupaten/Kota yang diintervensi. Program tersebut berlangsung dalam kurun waktu 14 bulan (Juni 2014-Agustus 2015).

Kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut adalah sebagai berikut :

Assesment.
Survey Lembaga KPP/KSM, dan Survey Rumah Tangga.
Pendampingan KPP.
Penyusunan Modul Pemicuan (bagi Master Trainer dan Masyarakat).
TOT Pemicuan Masyarakat.
Pelatihan Pemicuan bagi Masyarakat.
Penyusunan Modul Penguatan KPP (bagi Master Trainer dan Masyarakat).
TOT Penguatan KPP, dan Pelatihan Penguatan KPP.
Pertemuan KPP dengan Multistakeholder Tingkat Kabupaten.
Kampanye kesehatan tentang sanitasi melalui media banner.
KPP Award untuk 6 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah dampingan di Jawa Tengah.

Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan tersebut membuat masyarakat semakin mengerti kendala-kendala yang dihadapi oleh KPP dalam rangka menjaga dan mengembangkan sarana sanitasi tersebut, agar keberlanjutan pemanfaatan sarana sanitasi tetap berjalan. Terjadinya perubahan yang tampak di masyarakat menjadi tolok ukur dampak dari Program “Pengembangan Perubahan Perilaku bagi Masyarakat yang Berkelanjutan di 6 Kabupaten/Kota Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi.”

Masyarakat mulai sadar dan mau terlibat aktif dalam pengembangan dan optimalisasi sarana sanitasi. Hal itu dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam perawatan sarana sanitasi melalui iuran rutin bulanan ke KPP guna biaya perawatan, dan KPP mau melakukan perawatan sarana sanitasi MCK dan IPAL Komunal. KPP juga melakukan inovasi dalam pengotimalan sambungan rumah IPAL KOMUNAL dengan memanfaatkan barang-barang bekas untuk pemasangan SR baru ke IPAL KOMUNAL. Hal ini dibuktikan dengan KPP membuat bak kontrol dengan timba bekas wadah cat tembok.

Perubahan juga terjadi pada stakeholder tingkat Kabupaten Rembang, dibuktikan dengan mengadakan monitoring dan evaluasi pada IPAL MCK dan IPAL KOMUNAL USRI tahun 2012, 2013 dan 2014. Rekomendasi-rekomendasi juga diberikan oleh Tim Monev kepada KPP maupun Pemerintah Desa penerima manfaat sarana sanitasi USRI. Hal ini membuktikan bahwa ada perhatian Pemerintah dalam membimbing KPP dan Pemerintah Desa penerima manfaat sarana sanitasi USRI.

Beberapa KPP mengusulkan untuk adanya forum komunikasi KPP untuk Kabupaten Rembang. SPEK-HAM memfasilitasi KPP dalam pembentukan organisasi yang didalamnya ada KPP USRI di Kabupaten Rembang, dengan melibatkan Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang, yaitu : Bappeda, DPU bagian Kebersihan, dan BPMPKB.

Pembentukan Forum Komunikasi KPP Kabupaten Rembang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2015 di Aula DPU Kabupaten Rembang. Dalam pertemuan tersebut dihari oleh 15 KPP Kecamatan Lasem dan Kecamatan Rembang, dengan BPMPKB Kabupaten Rembang dan DPU bagian Kebersihan Kabupaten Rembang. Dalam pertemuan tersebut KPP menyampaikan beberapa kendala kepada 2 Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut. Hal tersebut ditanggapi sangat bagus, karena bersedia memfasilitasi dan menjadikan mitra pemerintah untuk program-program yang terkait dengan sanitasi, jika forum komunikasi KPP terbentuk.

Pembentukan KPP juga disertai dengan pembentukan struktur kepengurusan yang diisi oleh Ketua dan Wakil Ketua. Akan diadakan pertemuan lagi untuk melengkapi kepengurusan yang lainnya, dengan melinbatkan KPP yang lain, sekaligus membahas tentang bentuk organisasi yang menaungi KPP se-Kabupaten Rembang.

Struktur Organisasi Sekumpulan KPP Kabupaten Rembang

Pelindung : Bupati Rembang

Pembina :

Ketua : Muhammad ( Asal Ds Selopuro Kec. Lasem Kab. Rembang )

Wakil Ketua : Gunadi ( Asal Ds Gegunung wetan Kec. Rembang Kab. Rembang)

Sekretaris :

Bendahara :

Bid Usaha :

Bid Teknis O&P :

Bid Promkes :

Bid Sosial :

Bid SDM :

Humas :

Angotta : Semua KPP USRI Kab. Rembang

(Befry – Korwil Program IUWAH untuk Kabupaten Rembang/spekham.org)

Paguyuban KPP Kudus Bersih, Bermula dari Obrolan Kecil

Pembentukan AKSANSI Kudus Bersih berawal dari obrolan kecil di Kesekertariatan USRI. Kordinator wilayah Kudus, Anam, bersama Kepala USRI, Totok, berpikir kedepan tentang tindak lanjut pendampingan KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pengguna). Para KPP tidak mungkin akan selalu didampingi oleh pihak USRI atau SPEK-HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia) bersama IUWASH.

Totok mengatakan “Kita tidak mungkin selalu mendampingi mereka (KPP). Pasalnya kita tidak mungkin mendampingi mereka karena terkait keterbatasan waktu dalam pendampingan. Maka dari itu kita perlu wadah untuk menampung komunitas KPP se-Kabupaten Kudus.”

Tidak lama setelah obrolan itu, pembentukan komunitas KPP itu ditindaklanjuti pada pertemuan KPP se-Kabupaten Kudus di Sekertariat USRI, belakang Masjid Besar Al-Hamidiyah Melati Lor (Jalan HOS Cokro Aminoto Kudus). Selasa, 28 April 2015.

Pertemuan yang diagendakan membahas Penguatan KPP untuk strategi peningkatan sambungan rumah (SR), dan penyusunan proposal untuk advokasi pendanaan sambungan SR, serta disisipi dengan penawaran pembentukan KPP.

Pengurus KPP Desa Megawon, Kamsi, mengatakan “Saya dapat informasi paguyuban dari KPP Jepang, ketika KPP diundang ke Jakarta. Pembentukan KPP sangat penting karena KPP masing-masing desa tidak mungkin selalu didampingi dari USRI dan SPEK-HAM, maka kita perlu perkumpulan.”

Ketua KPP Desa Papringan, Bapak Ahdhori, mengatakan “Kita ini perlu adanya paguyuban, karena dalam pengelolaan IPAL dan MCK ini perlu adanya wadah untuk sharing informasi dan tukar pikiran terkait pendanaan pengelolaan/operasional maupun pengembangan saluran rumah (SR). Kita juga perlu paguyuban, dimana nantinya memperkenalkan ke dinas terkait maupun CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus, supaya kedepan kalau ada pembinaan bisa dikoordinir secara mudah.”

Terdapat 50 KPP di Kabupaten Kudus; mulai tahun 2012 sejumlah 15 KPP, tahun 2013 sejumlah 20 KPP, dan tahun 2014 sejumlah 15 KPP. Kebanyakan para KPP yang hadir dalam forum pertemuan KPP menyetujui adanya Paguyuban KPP, dan kemudian dibentuk team untuk merumuskan pembentukan Paguyuban KPP. Tahun 2012 diwakili Ketua KPP Papringan, Ahdhori. Tahun 2013 diwakili Pengurus KPP Desa Megawon, Kamsi. Tahun 2014 diwakili oleh Ketua KPP Desa Melati Lor, Bapak Budi.

Pertemuan KPP dilanjutkan dalam acara penguatan KPP yang diadakan USRI Jawa Tengah di Hotel Griptha. Acara dibuka oleh Korwil dengan agenda menyampaikan informasi tentang pengumpulan data untuk penyusunan proposal pengajuan dana untuk penambahan sambungan, sekaligus jadwal pemicuan untuk masing – masing desa. Selanjutnya tentang program-program dari Pemerintah untuk penanganan sanitasi sebagai program yang diwacanakan oleh Pemerintah yaitu program 100-0-100, yang artinya 100 % kesediaan air bersih, 0 % untuk kawasan kumuh perkotaan, 100 % akses sanitasi, dimana akses sanitasi ini terkait dengan IPAL Komunal yang ada di masing-masing desa penerima manfaat USRI. IPAL hanya untuk limbah rumah tangga, artinya limbah-limbah yang berasal dari industri maupun Home Industri tidak disarankan untuk masuk ke IPAL Komunal, karena IPAL Komunal USRI hanya didesain untuk limbah-limbah rumah tangga.

Korwil menunjukkan AD/ART KPP yang menjadikan pedoman untuk pembentukan AKSANSI Kudus. Selanjutnya dibentuklah struktur AKSANSI yang disepakati membentuk Ketua, Sekertaris, dan Bendahara. Kelengkapan struktur dibahas dilain waktu. Terpilih menjadi Ketua AKSANSI adalah Bapak Ahdhori (Papringan), Sekertaris Bapak Budi (Melati), dan Bendahara Bapak Darsono (Jepang).

Acara selanjutnya diisi oleh USRI Kudus yang disampaikan oleh Bapak Totok. Beliau menyampaikan betapa pentingnya dibentuk AKSANSI (Asosiasi KPP Sanitasi), supaya ada wadah untuk menaungi komunitas perkumpulan KPP se-Kabupaten Kudus, agar kedepan bisa menjalin komunikasi antar satu KPP dengan KPP yang lain. Selain itu juga bisa bekerja sama dalam segala bidang, termasuk bidang wirausaha untuk pengelolaan IPAL dan MCK di masing-masing desa.

Closing statement dari Korwil, sebelum acara ditutup, “Mari kita wujudkan Kudus bersih. IUWASH melalui SPEK-HAM hadir untuk menjadi mitra di masyarakat untuk mengoptimalkan sarana yang sudah ada agar bisa bermanfaat secara maksimal. Dalam proses tersebut kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat melalui KPP atau tokoh-tokoh masyarakat untuk menyiapkan data-data pendukung untuk pengajuan proposal, diantaranya yaitu denah lokasi IPAL beserta jaringan yang sudah ada dengan disertai penerima manfaatnya, dan denah jaringan untuk penambahan sambungan rumah beserta calon pemanfaat, juga RAB atau kebutuhan penambahan sambungan rumah dan jadwal pemicuan Kudus.

Tidak berhenti begitu saja, AKSANSI Kudus Bersih mengadakan pertemuan dengan stakeholder Kudus yang difasilitasi SPEK-HAM, dimana didalam acara itu didiskusi tentang Aksansi ke depan.

Direktur SPEK-HAM, Endang Listiani mengatakan “SPEK-HAM bersama IUWASH akan membantu semampunya dalam proses pembentukan AKSANSI Kudus Bersih. Kita akan mengkomunikasikan kepada AKSANSI Pusat, dengan harapan AKSANSI Kudus bisa secara resmi dalam naungan AKSANSI Pusat.”

Perwakilan DKK (Dinas Kesehatan Kudus), Rosi, mengatakan “Saya sangat senang sekali dengan adanya komunitas KPP yang diberi nama AKSANSI Kudus Bersih. Hal ini akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan air limbah, dalam menggalangkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedepan, DKK bisa diajak kerjasama melalui Puskesmas dan Bidan Desa terkait pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga bisa tercapai hidup bersih dan sehat.”

STRUKTUR AKSANSI KUDUS

Dewan Pelindung :

KEPALA BAPPEDA
KEPALA Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
KEPALA BPMPKB (BAPERMAS)
KEPALA DKK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Ketua : AHDHORI
Sekretaris : BUDI
Bendahara : DARSONO
KORDINATOR KECAMATAN :

KALIWUNGU : SUGITO (KEDUNGDOWO)

GEBOG : MARSILAH (GONDOSARI)

KOTA : ARIFIN (PURWOSARI)

BAE : UMAR (NGEMBALREJO)

JATI : KAMSI (MEGAWON)

MEJOBO : MUSTAGFIRIN (GOLANTEPUS)

BIDANG Promosi Kesehatan:

BIDANG KEMITRAAN KPP

Gotro

BIDANG USAHA DANA

Sekertariat : jln. Patimura no.23 kudus

(Khoirul Anam – Korwil Program IUWASH untuk Wilayah Kudus/spekham.org)

KPP Award 2015 Kluster Semarang Raya

Kudus – Tidak lama ini (29/07) menjadi momentum bagi pelaku sanitasi, pasalnya Yayasan SPEK-HAM Surakarta (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia) mencanangkan diakhir program “Pengembangan Perubahan Perilaku bagi Masyarakat yang Berkelanjutan di 6 Kabupaten/Kota Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi” memberikan penghargaan kepada pelaku sanitasi berupa KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pengguna) Award.

Program ini bertujuan mendukung pencapaian pembangunan sanitasi berkelanjutan, serta telah mendukung program Pemerintah yang berhubungan dengan program-program sanitasi seperti Infrastruktur Sanitasi Perkotaan Pedesaan (USRI) dan SLBM yang telah berjalan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten. Dukungan yang telah diberikan dari program ini sejak Juni 2014 hingga sekarang berupa upaya-upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan memanfaatkan mekanisme perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Direktur Yayasan SPEK-HAM Surakarta, Endang listiani mengatakan “Kontribusi program ini adalah mendukung dan mengembangkan keberlanjutan dalam program-program sanitasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Aspek keberlanjutan yang kami dorong adalah dengan membangun dan mengaktifkan kembali KPP agar mereka mampu melakukan peran dan fungsinya untuk pemicuan agar ada optimalisasi sambungan rumah pada IPAL komunal yang telah terbangun, dan upaya advokasi pendanaannya baik melalui swadaya masyarakat maupun akses dana Pemerintah Daerah.”

“Enam wilayah yang kami intervensi telah berkomitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan sanitasi berkelanjutan. Komitmen tersebut harus terus dikuatkan bersama masyarakat, terutama KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pengguna). Berdasarkan hal inilah maka kami mengadakan Seminar Nasional dan Pemberian KPP Award dengan tema “Menggalang Keberlanjutan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Menuju 100-0-100” tegsnya.

Afandi, perwakilan PU pusat mengatakan, sanitasi menjadi salah satu perhatian Pemerintah dari pusat dan daerah. Program sanitasi sangat penting untuk masyarakat.

Manfaat dan aman

Eliest, sapaan akrab direktur SPEK-HAM mengatakan “IPAL komunal ini diyakini bisa membantu masyarakat di pemukiman padat yang tidak memiliki lahan sendiri untuk pembuangan limbah. Mereka bisa mendapatkan tempat pembuangan yang baik dan tidak perlu keluar dari rumah. Pembuangan itu sangat penting karena terkait sanitasi dan kesehatan lingkungan,” tuturnya.

“Dengan tempat pembuangan dan sanitasi pribadi semua terlindungi, terutama perempuan sangat rentan terhadap pelecehan dan kekerasan ketika memanfaatkan tempat umum, karena tempat ini bisa diakses banyak oleh orang, termasuk mereka yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya sanitasi pribadi ini, perempuan lebih aman dan terlindungi dari hal yang tidak diinginkan.” katanya.

KPP Award

Ada beberapa kriteria yang diambil sebagai pemenang KPP Award Kluster Semarang Raya selama pendampingan di masing-masing KPP baik kabupaten Kudus, Rembang, dan Semarang.

Tim Ahli SPEK-HAM, Nila Ayu mengatakan ada beberapa kriteria yang diambil dalam perhelatan KPP Award ini, diantaranya adalah berfungsinya system IPAL/MCK mix, progress optimalisasi sambungan rumah, ada pengurus, ada SK KPP, ada program kerja, iuran, upaya operasional, pertemuan rutin, usaha mandiri, keterlibatan perempuan, dan inovasi untuk keberlanjutan pengelolaan IPAL Komunal/MCK mix.

KPP Award Kluster Semarang Raya meliputi tiga wilayah kabupaten/kota; Kudus, Rembang, dan Semarang. Pemenang KPP Award ini adalah

KPP Getasrabi Kudus sebagai juara 1.
KPP Kesambi Kudus sebagai juara 2.
KPP Selopuro Rembang sebagai juara ke 3.

Acara ini sekaligus digunakan sebagai media penutupan program kerjasama SPEK-HAM dengan IUWASH-USAID periode 2014-2015. Penutupan program ini tentunya bisa membuka peluang kerjasama lainnya hingga tercapai 100-0-100 di tahun 2019.” Katanya. (Khoirul Anam – Korwil Program IUWASH Kabupaten Kudus/spekham.org)

KPP Award 2015 Kluster Solo Raya

KPP Award 2015, sebuah penghargaan yang diberikan kepada agen perubahan masyarakat, yaitu Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sanitasi sebagai wujud apresiasi atas dukungan dalam program “Pengembangan Perubahan Perilaku Masyarakat yang Berkelanjutan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi,” sekaligus sebagai penutupan program kerjasama Yayasan SPEK-HAM Surakarta dengan USAID-IUWASH periode 2014-2015.

KPP Award 2015 diberikan kepada 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ; Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Rembang. Penghargaan dibagi menjadi 2 Kluster, yaitu Kluster Solo Raya yang meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kluster Semarang Raya yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Rembang.

Penerima penghargaan KPP Award 2015 Kluster Solo Raya adalah KPP Kampung Baru Sehat, Surakarta sebagai Juara Pertama. KPP Ngudi Serasi Singopuran, Sukoharjo sebagai Juara Kedua. KPP Sehat Sentosa, Krecek, Delanggu, Klaten sebagai Juara Ketiga. Penghargaan ini didasarkan pada perubahan yang terjadi selama masa pendampingan dari SPEK-HAM.

Penyerahan KPP Award 2015 Kluster Solo Raya dilaksanakan di Hotel D’Wangsa HAP, 28 Juli 2015. Penyerahan KPP Award 2015 menjadi bagian dari workshop KPP “Menggalang Keberlanjutan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Menuju Universal Akses.”

Workshop dihadiri oleh SKPD terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA, Dinas Kesehatan, dan BAPERMAS dari 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, workshop juga dihadiri Pengurus KPP yang telah didampingi SPEK-HAM sejak Bulan Juni 2014.

Narasumber dalam workshop adalah Bapak Riza Taftani (Kementrian Pekerjaan Umum), Bapak Ir. Taufan Basuki Supardi (Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta), Ibu Endang Listiani (Direktur Yayasan SPEK-HAM Surakarta), dan Bapak Dani (AKSANSI Pusat). Diskusi panel dipandu oleh Bapak Sofyan Iskandar dari IUWASH Nasional.

Workshop ini bertujuan untuk menguatkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sanitasi berbasis masyarakat menuju 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh, 100% sanitasi yang layak. (Wahyu Pratiwi – Korwil wilayah Solo untuk Program IUWASH /Nuel Oei/spekham.org)

Dukungan Akses Sanitasi untuk Masyarakat

Program “Pengembangan Perubahan Perilaku Masyarakat yang Berkelanjutan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Mendukung Peningkatan Layanan Sanitasi” adalah program yang lebih difokuskan pada bidang sanitasi. Program ini akan mendukung program Pemerintah yang berhubungan dengan program-program sanitasi seperti Infrastruktur Sanitasi Perkotaan Pedesaan (USRI) dan SLBM yang telah berjalan di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Klaten.

Dukungan yang bisa diberikan dari program ini berupa upaya-upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan memanfaatkan mekanisme perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kontribusi program ini adalah mendukung dan mengembangkan keberlanjutan dalam program-program sanitasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

Salah satu hal yang dilakukan untuk mendukung program ini berupa kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder, dengan mengikutkan beberapa pihak dan komponen yang terlibat langsung dalam Program USRI dan atau SLBM. Kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder dilaksanakan di 2 wilayah yaitu Sukoharjo dan Klaten. Pertemuan di Sukoharjo dilaksanakan di ruang rapat BAPPEDA Sukoharjo pada tanggal 28 mei 2015. Sedang kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder di Klaten dilaksanakan di ruang rapat Kantor BAPPEDA Klaten pada tanggal 5 juni 2015, kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai selesai.

Tujuan dari Pertemuan KPP dengan multistakeholder ini adalah terjalin kerjasama antara KPP dengan multistakeholder untuk meningkatkan sarana sanitasi.

Peserta yang terlibat dalam Pertemuan KPP dengan multistakeholder ini ada 25 orang yang berasal dari unsur: Pengurus KPP, Lurah, BAPPEDA, DPU, SPEK-HAM, Dinkes, BLH, BAPPERMAS.

Kegiatan dilaksanakan satu hari dengan materi yang disampaikan adalah sebagai berikut;

Sharing hasil assessment dari SPEK-HAM.
Sharing perwakilan dari setiap lokasi IPAL/ sarana sanitasi.
Masukan dan pengarahan dari BAPPEDA.

Metode yang digunakan selama pelatihan adalah :

Ceramah,
Tanya jawab,
Curah pendapat,
Diskusi,

Kegiatan pertemuan KPP dengan multistakeholder ini menghasilkan rencana tindak lanjut yaitu akan dialokasikan pendanaan dari APBD untuk pengembangan sarana sanitasi, agar kemanfaatan maksimal.

Tantangan yang muncul dari pelaksanaan Program USRI adalah masih minimnya sosialisasi oleh fasilitator kelurahan USRI sehingga muncul pro-kontra di masyarakat. Disamping itu keterbatasan lahan yang digunakan untuk lokasi IPAL komunal juga masih banyak ditemui. Juga adanya keberatan dari warga yang rumahnya menggunakan keramik, kalau harus dibongkar dengan biaya sendiri warga keberatan, perlu musyawarah mufakat tentang biaya tehnis penyambungan, perawatan dan pemeliharaan sarana, terlebih jika didapati bangunan yang tidak berfungsi dikarenakan faktor teknis.

Pembelajaran

Leading sektor program USRI di wilayah Klaten dan Sukoharjo ini adalah Dinas PU. Dalam hal ini, pihak PU semakin memahami, berkomitmen tinggi bersama BAPPEDA, dan merasa memiliki program yang tidak sebatas sebagai “Pelaksana Program USRI dan SLBM”, sehingga PU dan BAPPEDA bersepakat untuk mengalokasikan dana pengembangan IPAL agar sarana bermanfaat secara maksimal.

Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, BLH, dan BAPERMAS membuktikan komitmennya dalam mendukung upaya pengembangan sarana sanitasi IPAL Komunal. Potensi positif ini perlu selalu dijaga dan dikawal dengan semakin mengintensifkan komunikasi dan koordinasi bersama melalui optimalisasi peran Pengurus KPP di masing-masing lokasi IPAL.

(Wijiatmi – Korlap Program Sanitasi IUWASH untuk wilayah Klaten dan Sukoharjo/spekham.org)

Pemicuan Kabupaten Klaten dan Sukoharjo

Pemicuan di masyarakat merupakan implementasi ToT pemicuan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan pemicuan dilakukan di 6 Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang diantaranya dilakukan di Klaten dan Sukoharjo. Pemicuan dilakukan dengan mengundang seluruh warga sekitar IPAL, baik yang sudah memiliki sambungan jaringan IPAL maupun yang belum. Tujuannya adalah agar terjadi dialog dari masyarakat, kenapa IPAL belum maksimal dalam pemasangan Sambungan Rumah (SR).

Kegiatan pemicuan dilaksanakan dengan mengundang warga secara khusus oleh Tokoh setempat ; seperti RT, RW yang bekerjasama dengan SPEK-HAM. Warga juga melakukan pemicuan secara swadaya, yang dipelopori oleh beberapa warga yang pernah mengikuti pelatihan pemicuan yang dilaksanakan oleh SPEK-HAM dan IUWASH. Kegiatan pemicuan dilakukan pada kegiatan warga, seperti pertemuan RT, RW dan PKK.

Pemicuan dilaksanakan di rumah warga, ketua RT, RW setempat, serta di Balai Desa. Waktu pemicuan dilaksanakan menyesuaikan warga ketika ada waktu longgar dan tidak ada kegiatan sosial, hal ini mengakibatkan pemicuan tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Pemicuan secara informal melalui Tokoh warga secara individu dilakukan dalam rangka membangun komitmen warga agar terbuka pikiran untuk menyambung SR.

Dalam proses pemicuan ada beberapa materi yang disampaikan antara lain:

Pengantar hasil survey SPEK-HAM.
Materi tentang
Materi tentang Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
Materi tentang Diagram F (Alur Penularan Penyakit).

Materi sebagai bahan diskusi sudah diterima sebelum hari pelaksanaan pemicuan sehingga masyarakat bisa lebih fokus dalam mencerna informasi yang disampaikan. Terjadi dialog terkait permasalahan yang selama ini muncul, serta komunikasi yang buntu terkait IPAL Komunal, seperti yang terjadi di Singopuran. Ada sekelompok orang yang merasa sakit hati karena tidak dilibatkan dalam pembangunan IPAL, sehingga dengan berbagai cara berusaha untuk menghentikan proses pengembangan IPAL Komunal. Ditambah dengan adanya permasalahan antara BKM dan KSM, sehingga warga apatis dan masa bodoh dengan IPAL. Setelah diadakan pemicuan, komunikasi yang selama ini kaku dan tertutup sedikit demi sedikit mulai terurai dan banyak warga yang berniat untuk nyambung SR. 23 Warga RT 4 RW I Purbayan sudah menyatakan siap nyambung SR dengan membubuhkan tanda tangan surat pernyataan untuk nyambung. Khusus warga RT 3, Ketua RT 3 minta kepada kami untuk melakukan cek jaringan rumah yang bisa nyambung, agar semua bisa melakukan penyambungan.

Ada beberapa permasalahan yang sekaligus merupakan tantangan antara lain :

Kabupaten Klaten

KPP belum dibentuk, seperti di daerah Gumulan, Jonggrangan, Krecek, dan Ngerangan. Di Trunuh sudah dibentuk KPP diawal program, akan tetapi belum ada serah terima dari KSM sehingga KPP bingung mau melakukan apa.
Belum ada perawatan terhadap IPAL.
Muncul permasalahan terkait IPAL, misal : bau atau mbludak, seperti yang terjadi di Trunuh. Jaringan pipa air meluap dan menimbulkan bau. Warga tidak tahu harus melapor kemana dan minta bantuan kepada siapa. Akhirnya ada 2 warga mengambil tindakan sendiri dengan menjebol pipa dan disalurkan langsung ke sungai.
Ada beberapa warga yang berminat untuk melakukan penyambungan ke IPAL tapi tidak tahu harus lapor ke siapa.
Pemahaman warga bahwa segala program yang berasal dari Pemerintah adalah gratis, sehingga IPAL belum dipahami sebagai sebuah kebutuhan oleh warga.

Kabupaten Sukoharjo

KPP belum dibentuk, seperti di Bentakan dan Mancasan. Singopuran sudah dibentuk KPP diawal program, akan tetapi belum ada serah terima dari KSM sehingga KPP bingung mau melakukan apa.
Belum ada perawatan terhadap IPAL, baik di Bentakan, Mancasan, maupun Singopuran.
Ketika muncul permasalahan terkait IPAL, misal bau. Seperti yang terjadi di Singopuran, beberapa warga yang kecewa menjadikan hal tersebut sebagai legitimasi pembenaran mereka bahwa lebih baik tidak ada IPAL karena kedepan akan menimbulkan masalah.
Pemahaman warga bahwa segala program yang berasal dari Pemerintah semua gratis, sehingga IPAL belum dipahami sebagai sebuah kebutuhan untuk hidup bersih dan sehat oleh warga.

Ada sisi positif dari Pemicuan, antara lain :

Terjadi diskusi terbuka terkait permasalahan yang muncul di masyarakat, baik permasalahan sosial maupun permasalahan teknis IPAL. Hal ini menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat kedepan untuk memperbaikinya.
Setelah mendapatkan informasi yang lengkap tentang PHBS dan manfaat IPAL, pikiran warga mulai terbuka dan memahami pentingnya untuk melakukan penyambungan SR ke IPAL Komunal.
Adanya solusi terkait dengan kendala dana untuk penyambungan.
Adanya titik terang terhadap masalah komunikasi yang selama ini buntu terkait IPAL sehingga bisa dicarikan solusi bersama.

(Wiji Atmi – Korwil Program Sanitasi untuk Wilayah Klaten dan Sukoharjo/spekham)

Pelatihan Penguatan KPP Klaten dan Sukoharjo

Pebruari 2015, penguatan KPP oleh SPEK-HAM Surakarta dilaksanakan bekerjasama dengan IUWASH. Kegiatan Pelatihan Penguatan KPP ini merupakan implementasi kegiatan Master of Trainer Penguatan KPP yang dilakukan sebelumnya. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta berkomitmen untuk mau dan mampu melakukan perawatan IPAL di wilayahnya masing-masing dengan target adanya perawatan terhadap IPAL. Bagi wilayah yang belum terbentuk KPP, mereka akan segera membentuk KPP sehingga IPAL akan terawat dan berkelanjutan, serta ada penambahan sambungan rumah baru.

Methode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah : Ceramah, Tanya jawab, Curah pendapat, Diskusi, Praktek Lapang. Praktek lapang dilakukan dengan mengunjungi Lokasi IPAL terdekat, untuk mengetahui proses operasional IPAL, apakah IPAL sudah ada perawatan atau belum, apakah IPAL sudah berfungsi dengan baik atau belum. Salah satu yang dilakukan dalam praktek lapang ini adalah membuka bak control dan jaringannya, yang dipandu oleh Mas Budi, dari Team Teknis IPAL SPEK-HAM.

Pelatihan dilakukan di dua wilayah, yaitu di wilayah Klaten dan Sukoharjo. Pelatihan di wilayah Sukoharjo bertempat di Aula Pondok pesantren Windan Makamhaji Sukoharjo dengan peserta 20 orang terdiri dari 4 perempuan dan 16 laki-laki yang berasal dari Baki dan Kartasuro. Sedangan untuk Klaten bertempat di Rumah Makan Mayar Klaten. Peserta 28 orang perempuan 9 orang dan laki-laki 19 orang. Sebagai peserta adalah dari unsur KPP, PKK, Perangkat Kelurahan, serta dari KPP non-intervensi diwakili 1-2 orang. Pelatihan Penguatan KPP untuk wilayah Klaten juga amenghadirkan peserta dari wilayah IPAL yang diintervensi yaitu : Jonggrangan, Gumulan, dan Krecek, Ngerangan dan Trunuh.

Ada permasalahan terkait KPP yaitu:

KPP sudah terbentuk akan tetapi belum berjalan yaitu KPP wilayah IPAL Trunuh.
KPP dibentuk diawal program diakui hanya sebagai syarat untuk pembuatan RKM/Rencana Kerja Masyarakat, yaitu : KPP wilayah IPAL Jonggrangan dan Gumulan.
KPP belum dibentuk, seperti di wilayah Klaten ; IPAL Ngerangan dan Krecek KPP. Untuk Sukoharjo ; wilayah IPAL Mancasan dan Bentakan KPP.

Warga di wilayah IPAL Klaten dan Sukoharjo, setelah mengikuti Pelatihan Penguatan KPP timbul kesadaran pentingnya KPP. Setelah mendapatkan materi tentang sistem operasional IPAL yang dilanjutkan dengan praktek lapang, semua peserta baik di Sukoharjo maupun di Klaten yang hadir akan melakukan tindak lanjut di wilayahnya masing-masing. Mereka akan mengumpulkan warga penyambung SR untuk melakukan sosialisasi pentingnya perawatan IPAL. Dan akan melakukan pembenahan kepengurusan KPP yang belum berjalan, serta bagi yang belum terbentuk KPP akan mengumpulkan warga SR dan membentuk pengurus KPP.

Ini membuktikan bahwa “ketika warga mendapatkan pengetahuan tentang sistem operasional IPAL secara lengkap, maka akan timbul kesadaran dari dalam diri sendiri tentang pentingnya perawatan IPAL agar berkelanjutan”. Semestinya pada waktu ada program dan setelah IPAL beroperasi, warga harus diberi pemahaman akan pentingnya perawatan IPAL secara terus menerus dan tidak hanya sekali. Pemahaman ini harus diberikan kepada warga karena IPAL beroperasi selamanya, sehingga warga mau memelihara IPAL dan jaringannya secara terus menerus. Agar IPAL menjadi lancar dan berkelanjutan, maka perlu dibentuk KPP yang memadai sesuai kebutuhan. (Wijiatmi – korwil Klaten dan Sukoharjo/spekham)

Biogas, Keluaran Bermanfaat dari IPAL Komunal

Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang kurang mendapatkan perhatian dan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Kondisi sanitasi di Indonesia masih relatif buruk dan jauh tertinggal dari sektor – sektor pembangunan lainnya.

Buruknya kondisi sanitasi ini berdampak negatif dibanyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit pada balita, turunnya daya saing maupun citra Kabupaten/Kota, hingga menurunnya perekonomian Kabupaten/Kota.

Penyebab buruknya kondisi sanitasi dikarenakan lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan.

Sejak adanya program pengadaan jambanisasi/pembuatan septic tank secara bersama, memberikan dampak berbeda di Desa Termulus, Kabupaten Kudus. Lingkungan Desa Termulus sebelum dibangun IPAL Komunal terlihat kumuh dan kotor, namun setelah adanya program pembangunan sarana sanitasi yang dibangun oleh USRI tahun 2013, lingkungan masyarakat sekitar menjadi tertata dan bersih.

Awalnya masyarakat Kesambi menolak dengan adanya pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di berbagai tempat di Desa Termulus, dengan alasan takut terkena dampak bau dari kotoran tinja, namun melalui sosialisasi pemahaman tentang manfaat IPAL dan keuntungannya kepada masyarakat Kesambi, akhirnya disepakati bangunan IPAL ditempatkan pada ujung desa, tepatnya di tengah jalan milik Desa.

Setelah terbangun IPAL dan masyarakat menyambungkan saluran pembuangan air limbah baik tinja maupun air limbah rumah tangga, masyarakat baru menyadari dan merasakan manfaat yang besar. Ada sebagian warga yang menyesal, pasalnya pada waktu pembangunan tidak ikut menyambung.

Syafiq salah satu warga mengatakan “Dulu masyarakat menolak, namun setelah mengetahui secara nyata manfaat IPAL, masyarakat berbondong-bondong menginginkan rumahnya ikut menyambung dan menyalurkan limbah dari kotoran manusia maupun limbah rumah tangga.”

Untuk pengelolaan dan perawatan, lanjut Syafiq “Hasil musyawarah semua masyarakat menyepakati adanya iuran setiap bulan sebanyak tujuh ribu rupiah. Hasil iuran tersebut digunakan untuk membayar jasa orang yang membersihkan IPAL, dengan nominal sebanyak seratus ribu. Orang tersebut membersihkan mulai dari rumah-rumah menuju saluran utama dengan kurung waktu setiap satu bulan sekali.”

Biogas

Setelah terbangun IPAL Komunal dan sambungan rumah yang mencapai 47 saluran rumah, kemudian tempat ipal komunal dimanfatkan untuk dibuat gas. Menurut Bambang selaku BKM Desa Kesambi mengatakan “Awalnya hanya untuk coba-coba, meneliti dibuat biogas. Setelah diketahui tempat IPAL komunal tersebut mengandung gas, akhirnya dibuatkan saluran sarana untuk dimanfaatkan memasak. Ketika ada pertemuan kelompok pemanfaat dan pengelola (KPP) di lokasi IPAL, biogas tersebut digunakan untuk masak-masak.

“Memang manfaat adanya IPAL Komunal itu banyak, selain buat saluran buangan limbah kotoran manusia dan limbah rumah tangga juga bisa menghasilkan biogas. Semua itu berasal dari kita, oleh kita dan untuk kita. Harapan kedepan, biogas ini bisa dikembangkan lebih baik lagi dan Pemerintah memberi support untuk pengembangan biogas ini”, harap Bambang di sela-sela waktunya istirahat. (Anam/spekham.org/dok photo : panoramio.com, mongabay.co.id)

Tag Archives: IUWASH