Pertemuan Stakeholder Kabupaten Brebes Catatkan Beberapa Komitmen

Pertemuan multistakeholder Kabupaten Brebes

Menindaklanjuti pertemuan pada Mei lalu yang berisi agenda rapat koordinasi untuk pelaksanan program tahun 2020, maka di bulan Juli ini dilakukan lagi pertemuan multistakeholder pada Kamis (18/7) bertempat di ruang rapat sekda Kabupaten Brebes.  Diskusi diikuti oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berbagai temuan di antaranya adalah angka kemiskinan menurun 17,17% tetapi di semua wilayah juga mengalami penurunan. Indeks kesehatan juga menurun tetapi ini juga di terjadi semua wilayah.

Pertemuan bertujuan untuk menegaskan lagi komitmen pemerintah kabupaten dalam  program penurunan angka kemiskinan dengan melibatkan warga secara aktif. Beberapa upaya pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah serta pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan dari SPEK-HAM.

Beberapa komitmen yang dijalani oleh beberapa OPD di antara lain, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam tahun anggaran 2019-2020 membangun jembatan Karang Sari, peningkatan jalan Kedungabad di rencana kerja 2020, serta peningkatan jalan Desa Wlahar menuju Desa Tegal dengan anggaran tahun 2019. Dinas Perhubungan membangun penerangan jalan di lima titik Desa Wlahar dan Pamulihan.

Dinas Perwaskim  dengan jambanisasi  100 unit, di Desa Pamulihan yang sudah dimasukkan dalam tahun anggaran 2020. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Wlahar 3 unit dari dana APBD  dan  50 unit dari APBN sebesar @17,5 jt,   Desa Pamulihan 3 unit dari APBD dan 50 unit dari APBN, Desa Cenang 3 unit dari dana APBD kabupaten.

Masih terkait dengan Dinas Perwaskim saat ini tengah mengolah lima kelurahan, pada 2018 sanitasi pembuatan jamban di Desa Pamulihan 106 unit dan sudah selesai 100%. Sedangkan tahun 2019, Desa Pamulihan mengadakan pensertifikatan tanah sejumlah 1000 bidang tanah, Desa Wlahar 600 bidang tanah.

Dinas Kesehatan dalam laporannya memaparkan terkait soal stanting belum melihat secara khusus wilayah per dusun dan masih melihat pendanaan secara keseluruhan. Dinas kesehatan hanya menyampaikan bahwa ada dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bisa diakses untuk program kesehatan ibu dan anak.

Bantuan kendaraan roda tiga dan pompa air diberikan oleh dinas pertanian, dan pernah dipinjamkan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT). Pompa air terdekat ada di Desa Mokja, sedangkan di Desa Wlahar ada empat traktor yang dipinjam oleh masyarakat. Dinas pertanian, menurut penuturan Joko, sudah melakukan kerja sama dengan SPEK-HAM untuk penambahan kawasan sereh wangi lewat e-proposal yang disediakan oleh dinas.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah melakukan kerjasama dengan SPEK-HAM untuk penambahan kawasan tanaman sereh wangi lewat e-proposal yang ada di dinas. Kemudian disetujui pada tahun 2017 ada penambahan kawasan  Watugeni dan Maju tani sebagai pengembangan lewat e-proposal bersama dinas. Tahun 2018  dana sudah turun, karena  belum siapnya lahan kemudian usulan dicoret. Di tahun 2020 akan ada lagi peluang e-proposal untuk mengusulkan  sarana pasca panen yaitu rumah penyulingan. Untuk  lokasi harus tepat seperti yang disampaikan dalam proposal. Kemudian untuk pengolahan produk hilir minyak atsiri bisa mengajukan e-proposal dengan menyampaikan jumlah kebutuhan pengolahan produk hilir.

Dinas Peternakan rencananya hendak memberikan bantuan ternak kambing,  karena disyaratkan by name by address, tidak ada kesesuaian maka belum bisa dilakukan karena  dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Sedang Dinas Koperasi telah melakukan pelatihan untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang manajemen usaha, studi banding ke Yogya untuk peningkatan UMKM pengembangan minyak atsiri. Saat ini dinas masih membuka peluang untuk kelompok tani jika butuh pelatihan bisa mengajukan proposal dengan syarat kelompok yang hendak mengakses sudah jelas keberadaannya.

Peluang datang dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang masih berkomitmen bahwa kalau ada proposal pengajuan dari bawah, akan diakomodasi namun sampai saat sekarang  proposal belum ada yang masuk sehingga tidak bisa dianggarkan.

Pada kesempatan diskusi, Nila Puspaningrum dari SPEK-HAM menceritakan tentang program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Boyolali yakni di Desa Cluntang dan Musuk tentang pengolahan mawar serta pendampingan BUMDES. Sedangkan Endang Listiyani menghimbau kepada stakeholder terkait, karena kebanyakan program yang diminta oleh masyarakat adalah pembangunan jalan dan jembatan, maka haraoannya pemerintah bisa terjun langsung melihat situasi dan kondisi real di masyarakat dan wilayah yang dibangun.

Rahayu Purwaningsih, Direktur SPEK-HAM memberikan masukan pada pertemuan tersebut dengan menyampaikan beberapa pandangan terkait lembaga donor yang selama ini mendampingi lembaganya dan berharap tidak ada kecurigaan dari pemerintah. “Jangan ada pikiran buruk bahwa LSM (NGO) hanya merecoki pemerintah. Kami berkomitmen bisa bekerja sama dalam pembangunan,”pungkasnya. (nila/red)

Share This: