Kesehatan Masyarakat Archives

Langkah Nyata Kolaborasi SPEK-HAM x Puskesmas Gladagsari dalam Menyelenggarakan VCT sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran HIV

Persoalan HIV di Indonesia menjadi perbincangan yang masih dianggap tabu di kalangan masyarakat. Pasalnya masyarakat kerap kali menganggap penyebaran HIV mudah disebarkan melalui interaksi face to face atau berbicara dengan ODHA. Pada kenyataannya, virus ini hanya dapat menular melalui berhubungan seksual beresiko, penggunaan jarum suntik yang sama, transfusi darah dengan ODHA, serta kehamilan.

Sebagai salah satu langkah pencegahan penyebaran HIV, SPEK-HAM berkolaborasi dengan Puskesmas Gladagsari, Kabupaten Boyolali, untuk melakukan tes VCT. Kegiatan ini merupakan pencegahan HIV yang memiliki tujuan melalui pembangunan kesadaran untuk mendapatkan informasi mengenai HIV/AIDS, mendorong perubahan perilaku (perubahan perilaku seksual beresiko menjadi perilaku seksual aman), dan meningkatkan kesadaran kritis mengenai HIV/AIDS.

Gambar 1. Petugas Mendata Peserta Door to Door

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melayani tes VCT bagi komunitas beresiko tinggi. VCT atau voluntary, counselling, and testing sendiri merupakan layanan konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan untuk membantu pencegahan, pengobatan, dan perawatan bagi ODHA (orang dengan HIV/AIDS). Kegiatan VCT juga dilaksanakan pada saat door to door yang dilaksanakan pada 9 Maret 2023 dimulai pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini dilaksanakan di 5 (lima) hotspot di wilayah Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali dengan berisikan lima petugas layanan, petugas lapangan dan koordinator lapangan dari SPEK-HAM, serta 15 populasi kunci. Populasi kunci tersebut meliputi komunitas beresiko tinggi, yakni MSM dan Transgender. Kegiatan serupa juga telah dilaksanakan pada 1 Maret 2023 lalu di lima hotspot di wilayah Kecamatan Boyolali yang terdiri dari 15 orang yakni MSM dan Transgender.

Gambar 2. VCT yang dilakukan oleh Petugas Layanan.

Door to door dimulai dengan mengelilingi wilayah hotspot serta memberikan edukasi mengenai HIV/AIDS kepada komunitas beresiko tinggi. Selanjutnya petugas layanan yang didatangi oleh lima petugas dari Puskesmas Gladagsari memberikan layanan berupa tes untuk mengetahui apakah 15 populasi kunci tersebut reaktif terhadap HIV/AIDS.

“Untuk hasilnya sendiri bisa ditunggu maksimal 20 menit ya, Kak,” ujar Anis, dokter dari Puskesmas Gladagsari. Para peserta yang berasal dari komunitas beresiko tinggi diminta menunggu hasil dari tes HIV tersebut selama maksimal 20 menit sejak darah diteteskan pada alat pendeteksi virus. Setelah menunggu sekian lamanya, diketahui seluruh peserta yang dites tersebut memiliki hasil yang negatif atau non-reaktif.

Cegah HIV Sejak Dini

Pemeriksaan HIV merupakan salah satu kegiatan rutin divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM yang dilakukan di Salatiga. Kali ini pemeriksaan dilakukan di Terminal Tingkir, Salatiga yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Salatiga, puskesmas setempat, dan SPEK-HAM dengan sasaran warga populasi kunci. Populasi kunci adalah orang-orang yang berisiko tinggi tertular karena perilaku seksual yang tidak aman, seperti hubungan seks bebas tanpa menggunakan pengaman, bertukar alat suntik yang tidak steril, dan kondisi seksual rentan lainnya. Perilaku tersebut dapat mengakibatkan timbulnya IMS (Infeksi Menular Seksual) seperti syphilis, genore, dan penyakit kelamin lainnya. Seperti yang kita tahu penularan HIV dapat terjadi melalui darah, air mani, dan air susu. Perilaku yang berisiko tinggi terkena HIV tersebut akan menyerang diri mereka dan berisiko menularkan kepada orang lain jika tidak diperiksa dan diketahui. Maka dari itu, untuk meminimalisir penularan HIV, pemeriksaan dilakukan minimal 3 bulan sekali guna mengetahui dengan siapa saja yang terdapat peluang untuk tertular.

Penyakit HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, hanya dapat dipertahankan dengan meminum obat Antiretroviral (ARV) setiap hari agar tidak menjadi parah Seorang yang mengidap penyakit ini pada tahap awal tidak menunjukkan gejala yang signifikan. Sehingga mayoritas permasalahan yang dihadapi saat pemeriksaan adalah ketidakinginan mengaku kepada keluarga atau petugas. Maka dari itu, untuk mengantisipasinya, SPEK HAM bekerja sama dengan Dinkes dan puskesmas setempat mengadakan sosialisasi sebelumnya terkait dengan HIV dan dampaknya.

Setelah sosialisasi bahayanya HIV yang diinisiasi oleh SPEK-HAM, terdapat kegiatan pemeriksaan HIV secara gratis yang dilakukan di Salatiga, seperti Terminal Tingkir, Puskesmas Tegalrejo, Puskesmas Mangunsari, RSPAW dan unit kesehatan lainnya di Salatiga. Kegiatan ini sebagai bentuk monitoring SPEK-HAM terhadap orang-orang yang rentan tertular HIV dan sebagai bentuk antisipasi penularan baru penyakit HIV. Bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Salatiga, kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan pengambilan darah sampel pasien yang nantinya akan diuji laboratorium. Setelahnya, akan dilakukan pendataan dan pengelompokan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu reaktif/non reaktif penyakit HIV. (Hanifah Aufia R_Mahasiswa UGM_Magang SPEK-HAM, September 2021)

Tingkatkan Capaian Program Penanggulangan HIV-AIDS di Salatiga, SPEK-HAM Gelar Koordinasi

Peserta dan Narasumber Berswafoto Bersama Usai Pertemuan Koordinasi Program Penanggulangan HIV- AIDS Kota Salatiga.

SPEK-HAM bersama Dinkes Kota Salatiga menyelenggarakan pertemuan koordinasi pada Selasa, 15/6 di sebuah Rumah Makan yang beralamat di Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.

Pertemuan ini membahas beberapa hal terkait program penanggulangan HIV-AIDS, diantaranya capaian program edukasi pada komunitas masyarakat dan kualitas layanan VCT baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Wahyu Hudoyono, SKM, MPH selaku Kasi Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Salatiga menyatakan bahwa pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS membutuhkan kolaborasi, kemitraan dan kerja sama yang solid dalam meningkatkan capaian baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Paparan Kerja Program HIV-AIDS DINKES Kota Salatiga oleh Kasie P2P

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kerja-kerja kita dalam penanggulangan HIV-AIDS masih terus berjalan walaupun pandemi covid-19 belum berakhir “Kita bersyukur walaupun di tengah pandemi covid-19 ini kerja-kerja kita dalam penanggulangan HIV-AIDS masih terus berlangsung baik, ini tak lepas dari peran-peran kita semua, termasuk peran SPEK-HAM”, ungkap Wahyu.

Dalam pertemuan ini dicapai komitmen bersama untuk meningkatkan kemitraan atau kerja sama yang sudah terjalin, baik dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Kemitraan dan komitmen yang terjalin dengan baik tersebut, diantaranya dalam sisi data rujukan, akses layanan dan komitmen untuk meningkatkan temuan kasus positif HIV. Sebagai informasi, peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari Dinas Kesehatan Salatiga KPA Salatiga, RSUD Kota Salatiga, Puskesmas Tegalrejo, Kalicacing, Cebongan, Sidorejo Lor, Mangunsari, Sidorejo Kidul, UPT BKPM Salatiga, KDS Salatiga dan SPEK-HAM. Henrico Fajar (Divisi Kesmas SPEK-HAM).

15 Puskesmas di Boyolali Layani IVA Tes

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan audiensi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali pada 7/9 di kantor Dinas Kesehatan Boyolali. Disampaikan sebelumnya ada 4 puskesmas yang bisa melayani IVA tes, yaitu: Puskesmas Boyolali 1, Puskesmas Karanggede, Puskesmas Nogosari, Puskesmas Ngemplak. Sementara itu ditahun 2017 ini ada penambahan 11 layanan, yaitu Puskesmas Musuk 1 dan Musuk 2, Puskesmas Sawit 1 dan Sawit 2, Puskesmas Banyudono 1, Puskesmas Simo, Puskesmas Andong, Puskesmas Ampel 1, Puskesmas Wonosegoro 1 dan Puskesmas Selo.

Sherly J. Kilapong, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, menyampaikan bahwa penambahan layanan IVA tes ini untuk merespon permintaan warga masyarakat khususnya perempuan. Masih menurut Sherly, kelima belas Puskesmas ini harapannya mampu mendekatkan akses layanan bagi perempuan pedesaan yang menurutnya masih banyak yang belum terpapar informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi.

Sementara itu Anik Sulistyowati, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari penambahan layanan IVA tes tersebut adalah tentang penggunaan alat Kreoterapi yang saat ini berjumlah 5 buah. “Penggunaan alat Kreoterapi memang belum bisa digunakan untuk tahun ini, karena butuh anggaran yang besar untuk melatih tenaga medis yang mencapai 60 juta untuk sekali kegiatan, kedepan akan kita usulkan anggarannya”, kata Anik.

Fatmawati, salah seorang kader kesehatan dari Desa Ngargosari, Kecamatan Ampel menyambut baik adanya penambahan layanan puskesmas tersebut. Dia berharap agar layanan yang diberikan puskesmas bukan hanya layanan pengobatan saja tetapi juga layanan pencegahan penyakit utamanya kesehatan reproduksi. “Saat ini kan masih banyak perempuan yang belum mendapat informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi, mudah-mudahan dengan banyaknya layanan bisa menjawab masalah ini”, ungkap Fatma.

Dalam kesempatan ini, Rahayu Purwaningsih dari SPEK-HAM menyampaikan harapannya agar sebaran layanan yang sudah ada di 15 Puskesmas bisa ditambah lagi. “Harapannya bisa dilayani di 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali, sehingga layanan dapat mendekat ke perempuan-perempuan pedesaan”, ungkap Ayu. Lebih lanjut dia menambahkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah ini adalah merupakan wujud dari tanggungjawab negara kepada warga negaranya.

Sebagai informasi, audiensi ini merupakan tindaklanjut dari kegiatan sebelumnya, yaitu riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, pembentukan Forum Peserta JKN Boyolali, Audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Forum Peserta JKN Boyolali Buka Pos Pengaduan Implementasi JKN-BPJS

Hal tersebut disepakati dalam pertemuan Forum Peserta JKN Boyolali yang dilaksanakan pada kamis (23/3) di Warung Bamboo Arum, Boyolali. Hadir dalam kegiatan ini perwakilan beberapa kecamatan yaitu Banyudono, Teras, Selo, Andong, Ampel, Sawit, Musuk, Boyolali, Sambi, Ngemplak dan perwakilan media massa.

Pos pengaduan dibentuk untuk merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan implementasi JKN-BPJS baik dilingkup masyarakat maupun layanan. Menurut Fajar Wibowo, warga Ampel, Boyolali, keluhan masyarakat terkait dengan implementasi JKN belum terwadahi dengan baik. “Forum ini harapannya menjadi wadah pengaduan berbasis masyarakat. Segala keluhan warga harus disampaikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya Dinas Kesehatan dan BPJS,” ungkap Fajar. Masih menurut Fajar, selama ini pos pengaduan yang dibentuk oleh BPJS belum menyentuh pada masyarakat tingkat bawah seperti Desa, RW, dan RT.

Penerima Aduan Berbasis Masyarakat Implementasi JKN BPJS Kab. Boyolali

NO.	NAMA	KECAMATAN	NO. TELP
1	Wiwit Sutanti	Ampel	085647400675
2	Endang	Banyudono	082138887374
3	Sumiatun	Banyudono	085647100243
4	Eti Dalyati	Musuk	081393725598
5	Mulatsih	Musuk	081548310834
6	Sutarni	Ngemplak	087812817131
7	Supartiningsih	Ngemplak	085842704332
8	Eko Bambang	Teras	085647468501
9	Sasanti	Boyolali	085728395281
10	Widodo	Boyolali	085647468501
11.	Fitri Haryani Junanto	Sawit	081548332290
12	Mawardi	Sambi	085725367803
13	Rahayu P	Andong	085642159760

Kegiatan ini juga menyoroti tentang uji coba layanan screening IVA yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Kecamatan Selo dan Kecamatan Musuk di Puskesmas Musuk pada 17 dan 28 Februari 2017. Hasilnya, dari 61 perempuan, sebanyak 15 perempuan (25%) terdeteksi mengalami kanker leher rahim stadium awal. Sementara itu sebanyak 13 perempuan terkena penyakit kelamin atau Infeksi Menular Seksual.

Dipaparkan oleh Rahayu Purwaningsih, pegiat kesehatan masyarakat dari SPEK-HAM, bahwa tidak semua layanan puskesmas di kabupaten bisa melaksanakan screening IVA dan IMS. Dikatakan Rahayu, layanan IVA tes dan IMS tes bisa diakses di Puskesmas Boyolali 1, Puskesmas Ampel 1, Puskesmas Banyudono dan RSUD. Pandanarang. ”Selain bisa melayani IVA tes dan IMS tes, keempat layanan tersebut juga bisa melayani VCT atau tes HIV,” ungkap Rahayu.

Masih menurut Rahayu, ketika diketemukan kasus kanker leher rahim stadium 2 atau 3 harus dilakukan kemoterapi sebagai langkah pengobatannya. Boyolali sudah memiliki alat untuk melakukan kemoterapi, tetapi tidak dapat digunakan karena tidak ada tenaga medis yang mampu menjalankannya. Selain itu juga karena Peraturan Bupati terkait dengan pengoperasian alat itu tak kunjung ada. “Alat tersebut tersimpan di Puskesmas Boyolali I, dokter yang sudah bersertifikat untuk menggunakan alat tersebut sekarang berdinas di Puskesmas Musuk I,” ungkap Rahayu. Dia berharap agar Perbup segera diterbitkan sehingga perempuan yang membutuhkan pengobatan bisa tertolong.

Widodo, warga Kecamatan Boyolali menyampaikan pandangannya terkait dengan kemoterapi. Menurutnya, kita harus mendesak agar alat itu bisa segera digunakan. “Kalau saya melihat data itu saja sudah miris, saya meminta ada tindaklanjut, tidak ada kata lain Perbup harus segera diterbitkan”, ujar Widodo. Masih menurut Widodo, pemerintah juga harus menjamin layanan Kespro di semua puskesmas dan rumah sakit daerah, sehingga harapannya layanan bisa merata.

Pada pertemuan kali ini juga disepakati dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali, dan menjadwalkan untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Boyolali untuk menyampaikan temuan kasus kesehatan reproduksi dan implementasi pelaksanaan JKN-BPJS.

Sebagai informasi, kegiatan pertemuan Forum Peserta JKN Boyolali ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu Riset JKN-BPJS untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan, ujicoba layanan kespro, audiensi dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes. Kegiatan ini diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan).(Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat/spekham.org)

Advokasi KIE dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan

Upaya peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu diadakan pembekalan lintas program dan lintas sektor yang terkait. Bicara pembangunan tentunya tidak lepas dari kependudukan dan kesehatan penduduk itu sendiri. Dalam kependudukan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk serta program kesehatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas masyarakat dalam peningkatan status kesehatannya maupun kualitasnya.

Menyadari akan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Surakarta bekerjasama dengan SPEK-HAM Surakarta melaksanakan kegiatan pelatihan “Advokasi dan KIE dalam Rangka Pedewasaan Usia Perkawinan” di 5 kelurahan yang ada di kota Surakarta (Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Laweyan, Kelurahan Timuran, Kelurahan Bumi dan Kelurahan Purwodiningratan) pada tahun 2017.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan organisasi-organisasi yang ada di keluraha-kelurahan (PPT, WPA, KTI, GSI, Posyandu, PKK, KLA, Forum Anak, Desa Siaga, KP Ibu). Program pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan tahun 2013-2016 yang sudah dilakukan di 41 kelurahan, yang mempunyai tujuan untuk membekali para kader yang ada di 51 kelurahan guna peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan hak-hak kesehatan perempuan serta kesehatan reproduksi remaja. Mereka dibekali dengan beberapa materi yang meliputi :

Kesehatan Reproduksi Remaja
Gender dan Kespro
Hak Seksual Perempuan dan Hak Kespro
HIV dan IMS
Pengendalian Penduduk dan Keluraga berencana

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Surakarta, ibu Ariani Indriastuti, SH dan kemudian dilanjutkan oleh Kepala-Kepala Kelurahan (5 kelurahan) dengan paparan kegiatan yang ada di kelurahan masing-masing. Dalam sambutannya, ibu Ariani selaku kepala DPPKB memperkenalkan diri bahwa DPPKB dulu dikenal dengan BAPERMAS PP, PA dan KB. Berhubung Solo dinyatakan sebagai kota terpadat di Jawa Tengah maka untuk mengefektifkan kerja, khususnya untuk isu-isu pengendalian penduduk dan KB maka dibentuklah dinas baru yang namanya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB atau untuk lebih mudah dimengerti disingkat DPPKB.

Selain sebagai media perkenalan, ibu Aryani juga menyampaikan pesan untuk generasi muda yang diwakili oleh teman-teman KTI sebagai peserta tentang pentingnya kesehatan reproduksi di tingkat remaja dan adanya perencanaan dalam berumah tangga, terutama untuk usia pernikahan kalau bisa sesuai dengan ketentuan, 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Upaya peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda di kota Surakarta di bidang kesehatan secara langsung akan dilakukan antara lain dengan pemeriksaan IVA tes guna melakukan deteksi dini kanker leher rahim serta IMS (Infeksi Menular Seksual) sebagai pintu utama masuknya virus HIV dan AIDS. Dua agenda ini diutamakan karena angka kematian yang disebabkan oleh kenker leher rahim menduduki peringkat pertama, dan penderita HIV AIDS juga didominasi oleh perempuan (ibu rumah tangga). Kegiatan ini dilakukan di 51 kelurahan yang nantinya akan diampu bersama dengan kader-kader kelurahan dengan dana anggaran dari kelurahan setempat pula, khususnya untuk isu Kespro.

Pelatihan kali ini diisi dengan materi-materi yang berkaitan dengan gender, kespro dan hak perempuan yang disampaikan oleh teman-teman dari FPL, AMPERA, JPPAS, serta SPEK-HAM. Sedangkan materi berkenaan dengan medis dibawakan oleh pihak Dinas Kesehatan; dr. Soewardji dari Puskesmas Manahan, dr. Retno dari Puskesmas Sangkrah, dan para dosen kedokteran UNS; dr. Andri dan dr. Istar. (Anthonius Danang Wijayanto/spekham.org)

BPJS Kesehatan Boyolali Janji Perbaiki Kualitas Sosialisasi

Guna meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-BPJS), SPEK-HAM dan Perwakilan Forum Warga Peduli BPJS Kabupaten Boyolali mengadakan kegiatan audiensi dengan Kepala BPJS Kesehatan Boyolali pada Rabu, 21 Desember, bertempat di kantor BPJS Kesehatan Boyolali. Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan cabang Boyolali, Diding Lukmana.

Mengawali kegiatan ini Endang Listiani, Direktur SPEK-HAM menyampaikan tujuan audiensi dilakukan, pertama untuk menjalin kerjasama yang lebih intens lagi dengan BPJS Kesehatan dan yang kedua kami akan menyampaikan hasil riset yang telah dilakukan di tahun 2016. “Sebenarnya kami sudah sering bekerjasama dengan teman-teman di BPJS Kesehatan cabang Boyolali, bersama berupaya mendorong negara secara optimal memberi perlindungan kepada perempuan khusunya tentang hak-hak kespronya,” jelas Eliest. Lebih lanjut dia menambahkan, SPEK-HAM sudah melakukan riset untuk melihat skema JKN-BPJS Kesehatan sejauh mana sudah dipahami masyarakat khususnya perempuan.

Rahayu Purwaningsih selaku Manajer Program Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM menyampaikan hasil riset yang sudah dilakukan pada tahun 2016 yang lalu. Beberapa hasil riset yang disampaikan diantaranya dari 100% responden sebanyak 86% tidak tahu kalau BPJS bisa mengkaver pemeriksaan kehamilan. 77% responden tidak tahu bahwa persalin normal di tanggung BPJS. Kemudian terkait dengan kespro remaja, ternyata 93% responden tidak tahu kalau dikaver BPJS, sementara itu sebanyak 93% responden tidak tahu layanan IMS ditanggung BPJS.

Masih menurut Ayu, layanan kesehatan reproduksi sudah disetup di sejumlah penyedia layanan, tapi belum merata dan pelayanannya juga belum maksimal. “Kami bekerja sejak tahun 2013 pada isu kespro, kami pernah melakukan kegiatan screaning IVA, IMS dan HIV untuk Ibu rumah tangga di Desa Bangak, Kecamatan Banyudono. Hasilnya sungguh mengejutkan. Sebanyak 90% positif terkena IMS,” ungkap Ayu.

Ayu menambahkan, terkait dengan layanan melahirkan dengan komplikasi, sebanyak 94% responden tidak tahu kalau dikaver BPJS. Sementara itu sebanyak 91% responden tidak tahu kalau layanan KB dikaver BPJS dan sebanyak 92% responden tidak tahu screaning untuk kanker leher rahim juga bisa dikaver BPJS.

Menanggapi temuan kasus tersebut, Kepala BPJS cabang Boyolali, Diding Lukmana mengapresiasi. Dia mengatakan bahwa hasil riset ini menjadi bahan evaluasi kita dalam melakukan sosialisasi. “Kita akan merancang bentuk sosialisasi dengan metode yang berbeda dari yang selama ini kita lakukan,” ungkap Diding. Menurutnya yang perlu menjadi perhatian adalah sosialisasi yang selama ini belum menyentuh pada semua kalangan, kita akan berusaha keras agar semua lapisan masyarakat mendapat edukasi yang baik tentang JKN-BPJS Kesehatan.

Masih menurut Diding, pihaknya akan memaksimalkan peran kader yang sudah dibentuk oleh BPJS di tingkat kecamatan untuk memberikan edukasi yang lebih masif lagi dengan sosialisasi hingga ke tingkat desa dan pada semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok perempuan.

Sebagai informasi, riset dilakukan pada periode Juni-Juli 2015 dan Maret-April 2016 di 15 Propinsi, yaitu Aceh, Maluku, NTT, NTB, Sulsel, Sulut, Lampung, Jambi, Sumbar, Sumut, DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Jateng dan Jatim.

SPEK-HAM menjadi pelaksana riset di wilayah Jawa Tengah. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Boyolali, karena wilayah ini merupakan wilayah dampingan SPEK-HAM. Selain itu diperkuat dengan data kasus HIV-AIDS sebanyak 360 (hingga bulan Juni 2016) dan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 213 kasus (akumulasi tahun 2013-2016). Angka ini masuk dalam kategori tinggi di Jateng. Riset dilakukan di 10 desa yang terbagi menjadi 2 tahap dengan melibatkan 400 orang responden perempuan usia 15-65 dan 100 orang responden yang mewakili penyedia layanan, terdiri dari jajaran direksi, dokter, bidan dan analis kesehatan.

Tujuan riset adalah mengetahui gambaran pelaksanaan skema jaminan kesehatan nasional secara rutin, baik dari perspektif pemberi pelayanan maupun pengguna pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya terkait dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.

Rangkaian kegiatan riset, audiensi dengan BPJS-JKN untuk kesehatan reproduksi diselenggarakan SPEK-HAM bekerjasama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan (JP2K), dengan dukungan AUSAID Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyrakat SPEK-HAM )

Dinas Kesehatan Klaten Ajak SPEK-HAM Latih 25 Orang Kader Kesehatan

Guna meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pencegahan dan pengobatan HIV-AIDS secara desentralisasi hingga ke tingkat layanan primer (Puskesmas), Dinas Kesehatan Klaten mengadakan kegiatan Pelatihan Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB) dan SUFA (Strategic Use of ART) di Hotel Grand Tjokro, 7-9 September 2016. Pelatihan ini melibatkan SPEK-HAM sebagai fasilitator dan diikuti oleh 25 orang kader kesehatan yang berasal dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Jogonalan, Klaten Tengah, Bayat, Jatinom dan Delanggu.

Inayati Hasanah Evita Dewi, Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Pemberantasan Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (Kasi P2ML dan PTM) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten menyampaikan peran serta kader dalam program penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Klaten sangatlah penting. “Kader itu kan sebagai ujung tombak di masyarakat. Apapun yang terjadi, yang tahu kondisi riilnya adalah mereka. Mari kita berjihad untuk menjadi pelopor penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Klaten”, ungkap Inayati. Dia berharap agar kedepan tidak ada lagi diskriminasi bagi ODHA di tengah-tengah masyarakat.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang (kabid) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Klaten, Herry Martanto. Menurutnya, butuh peran aktif kader untuk membantu mensukseskan Program Three Zero yang digagas oleh Global Fund tersebut, yaitu tidak ada penularan baru, tidak ada kematian karena HIV-AIDS dan tidak ada diskriminasi ODHA. “Semakin banyak yang ditemukan HIV positif dan terlaporkan maka itu semakin baik, karena harapannya ada penanganan sejak dini. Kita ingin membongkar yang namanya fenomena gunung es”, ungkap Herry. Ia menambahkan bahwa jumlah kasus HIV-AIDS di Kabupaten Klaten sampai dengan bulan Juni 2016 ini mencapai 425 orang dengan rincian HIV sejumlah 247 orang, AIDS sejumlah 178 orang dan yang meninggal sejumlah 51 orang.

SPEK-HAM yang sudah 10 tahun bergelut dengan isu HIV-AIDS mempunyai peran dan tanggungjawab membantu mewujudkan LKB dan SUFA HIV-AIDS di Kabupaten Klaten. Untuk saat ini melalui Proyek Penanggulangan HIV-AIDS GF NU, SPEK-HAM melakukan penjangkauan untuk 2 populasi kunci yaitu MSM dan TGs. Sebagai informasi pada tahun 2015 SPEK-HAM juga terlibat dalam set up LKB dan SUFA di Kabupaten Boyolali dan di Kabupaten Sukoharjo di tahun 2016 ini.

Dalam pelatihan ini disampaikan beberapa materi diantaranya tentang Informasi Dasar HIV-AIDS, Eliminasi, Stigma dan Diskriminasi, Peran Tugas dan Fungsi Kader, Orientasi Perilaku Berisiko dan Aman, Komunikasi Persuasif, TOP (Temukan Obati dan Pertahankan), Teknik Analisa Situasi dan Pemetaan Persoalan Kesehatan.

Bagi kader kesehatan, setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan mampu melakukan jejaring kerja dengan pemberdayaan dan mendorong akses layanan kesehatan komprehensif. Salah seorang peserta, Rere, Kader Kesehatan dari Kecamatan Delanggu mengaku senang dengan kegiatan ini. Dia akan berusaha memberikan informasi yang sebaik-baiknya tentang HIV-AIDS kepada warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Sebagai informasi, selain SPEK-HAM, kegiatan pelatihan ini juga menggandeng LSM dari propinsi yang peduli pada persoalan HIV-AIDS yaitu Graha Mitra, Dinkes Propinsi Jateng dan perwakilan dari WHO. Peserta pelatihan bukan hanya kader saja, tetapi juga diikuti Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), Dokter, Bidan, Tenaga Medis (perawat dan petugas laboratorium). (Henrico Fajar K.W – Divisi Kesehatan Masyarakat SPEK-HAM/spekham.org)

Tag Archives: Kesehatan Masyarakat