Search for:

Advokasi KIE dalam Rangka Pendewasaan Usia Perkawinan

Upaya peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu diadakan pembekalan lintas program dan lintas sektor yang terkait. Bicara pembangunan tentunya tidak lepas dari kependudukan dan kesehatan penduduk itu sendiri. Dalam kependudukan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk serta program kesehatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas masyarakat dalam peningkatan status kesehatannya maupun kualitasnya.

Menyadari akan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Surakarta bekerjasama dengan SPEK-HAM Surakarta melaksanakan kegiatan pelatihan “Advokasi dan KIE dalam Rangka Pedewasaan Usia Perkawinan” di 5 kelurahan yang ada di kota Surakarta (Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Laweyan,  Kelurahan Timuran, Kelurahan Bumi dan Kelurahan Purwodiningratan) pada tahun 2017.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta yang merupakan perwakilan organisasi-organisasi yang ada di keluraha-kelurahan (PPT, WPA, KTI, GSI, Posyandu, PKK, KLA, Forum Anak, Desa Siaga, KP Ibu). Program pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan tahun 2013-2016 yang sudah dilakukan di 41 kelurahan, yang mempunyai tujuan untuk membekali para kader yang ada di 51 kelurahan guna peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan hak-hak kesehatan perempuan serta kesehatan reproduksi remaja. Mereka dibekali dengan beberapa materi yang meliputi :

  • Kesehatan Reproduksi Remaja
  • Gender dan Kespro
  • Hak Seksual Perempuan dan Hak Kespro
  • HIV dan IMS
  • Pengendalian Penduduk dan Keluraga berencana

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) kota Surakarta, ibu Ariani Indriastuti, SH dan kemudian dilanjutkan oleh Kepala-Kepala Kelurahan (5 kelurahan) dengan paparan kegiatan yang ada di kelurahan masing-masing. Dalam sambutannya, ibu Ariani selaku kepala DPPKB memperkenalkan diri bahwa DPPKB dulu dikenal dengan BAPERMAS PP, PA dan KB. Berhubung Solo dinyatakan sebagai kota terpadat di Jawa Tengah maka untuk mengefektifkan kerja, khususnya untuk isu-isu pengendalian penduduk dan KB maka dibentuklah dinas baru yang namanya Dinas Pengendalian Penduduk dan KB atau untuk lebih mudah dimengerti disingkat DPPKB.

Selain sebagai media perkenalan, ibu Aryani juga menyampaikan pesan untuk generasi muda yang diwakili oleh teman-teman KTI sebagai peserta tentang pentingnya kesehatan reproduksi di tingkat remaja dan adanya perencanaan dalam  berumah tangga, terutama untuk usia pernikahan kalau bisa sesuai dengan ketentuan, 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Upaya peningkatan partisipasi perempuan dan generasi muda di kota Surakarta di bidang kesehatan secara langsung akan dilakukan antara lain dengan pemeriksaan IVA tes guna melakukan deteksi dini kanker leher rahim serta IMS (Infeksi Menular Seksual) sebagai pintu utama masuknya virus HIV dan AIDS. Dua agenda ini diutamakan karena angka kematian yang disebabkan oleh kenker leher rahim menduduki peringkat pertama, dan penderita HIV AIDS juga didominasi oleh perempuan (ibu rumah tangga). Kegiatan ini dilakukan di 51 kelurahan yang nantinya akan diampu bersama dengan kader-kader kelurahan dengan dana anggaran dari kelurahan setempat pula, khususnya untuk isu Kespro.

Pelatihan kali ini diisi dengan materi-materi yang berkaitan dengan gender, kespro dan hak perempuan yang disampaikan oleh teman-teman dari FPL, AMPERA, JPPAS, serta SPEK-HAM. Sedangkan materi berkenaan dengan medis dibawakan oleh pihak Dinas Kesehatan; dr. Soewardji dari Puskesmas Manahan, dr. Retno dari Puskesmas Sangkrah, dan para dosen kedokteran UNS; dr. Andri dan dr. Istar. (Anthonius Danang Wijayanto/spekham.org)

Temuan Kesehatan Reproduksi sebagai Sebuah Refleksi Bersama

Pelatihan kesehatan reproduksi dilakukan oleh SPEK HAM di 14 Kelurahan di Surakarta, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan IVA, IMS dan VCT di 14 Kelurahan yang sama pada tahun 2014. Dari total 531 peserta pemeriksaan IVA, IMS dan VCT, ditemui kasus IVA positif 39, IMS 269, VCT positif 1.

Adalah menjadi rekomendasi tersendiri bagi Dinas Kesehatan dan mitra-mitranya untuk bekerja secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk lebih membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi dan juga untuk mewujudkan layanan kesehatan reproduksi yang merata di setiap wilayah, sebagai bentuk tanggungjawab Negara terhadap DSCN13951kesehatan masyarakat. Hal ini menjadi harapan masyarakat, seperti yang diungkapkan salah satu peserta dalam pertemuan Jaringan Kota, Bu Maryam “Ketika kami mulai ikut kegiatan SPEK HAM maka kami menyadari pentingnya kespro dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemeriksaan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan SPEK HAM bisa kami monitor, karena setelah selesai pemerikaan, kami langsung diberi hasilnya. Yang saat ini menjadi pertanyaan kami adalah apakah Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan tidak bisa mendampingi, mengembangkan dan mendekatkan akses layanan kepada masyarakat? Bagaimana kalau dikembangkan layanan pemeriksaan ke Solo Utara, karena kalau harus ke sangkrah itu jaraknya jauh. Ini adalah bukan tanggung jawab satu komponen tetapi tangggung jawab kita bersama. Biasanya kalaupun mengundang Legislatif merekapun tidak bisa memberi solusi. Seperti hari ini, saya lihat daftar undangannya ada dari Legislatif tapi tidak ada perwakilan yang datang. Bagaimana kalau kita membuat gerakan untuk menanggapi hal ini?

Dalam kesempatan pertemuan Jaringan Kota untuk Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dharma Wanita Kota Surakarta, 22 Desember 2014 ini, Ibu Endang dari Bapermas memberikan tanggapan “Hal tersebut bisa kita lakukan advokasi. Advokasi bisa dilakukan untuk mengubah kebijakan. Advokasi bisa dilakukan ketika kebijakan Pemerintah belum pas, belum berpihak. Dalam konteks ini kita perlu memeriksa apakah kebijakan kespro sudah tepat atau belum. Kadang-kadang kebijakan sudah tepat tetapi sinerginya yang kurang tepat. Usulan bu Efi juga bagus sekali yaitu untuk mendekatkan akses layanan ke masyarakat dengan menyediakan mobil sesuai kebutuhan. Misalnya tadi juga manahan programnya sangat bagus tetapi ketika tenaganya kurang maka pelayanannya juga kurang maksimal.”

(nuel oei/spekham.org)