Sabtu, 22 Februari 2014 yang lalu desa Pacing mengalami banjir akibat tanggul Dengkeng yang jebol. Banjir kali ini termasuk parah dengan tinggi sekitar sepinggang orang dewasa. Sebagai bentuk aksi solidaritas, SPEK-HAM yang sejak tahun 2006 melakukan pemberdayaan kelompok perempuan desa Pacing bekerjasama dengan bidan desa melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi penyintas banjir. Pemeriksaan/pengobatan gratis […]
Ketika mendengar kata “perkosaan”, apa yang terlintas di benak anda? Pemaksaan, ancaman, intimidasi, perampasan dan kehilangan keperawanan. Mungkin hal-hal seperti di atas sempat anda pikirkan. Kata ‘perkosaan’ memiliki beragam definisi. Oleh PBB, perkosaan didefinisikan sebagai hubungan seksual tanpa persetujuan yang sah. Sementara itu, WHO, pada tahun 2002, mendefinisikannya sebagai dipaksa secara fisik […]
Rasanya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak (sekolah) tidak ada hentinya memadati antrian kolom disurat kabar harian. Berita yang sering menjadi perhatian. Menambah oplah jualan aman di standar minimal, yang berarti dapur rumah tetap eksis. Ehm….tidak adil juga jika (hanya) melihat dari sisi itu saja. Saya yakin masih banyak wartawan bisa mencari berita yang lebih top […]
Jika dibahas hari dan saat ini akan terasa berbeda. Berita ini usang tapi masih cukup panas untuk diramaikan. Keluarnya aturan MK untuk membubarkan sekolah-sekolah yang berlabel RSBI mengingatkanku akan satu tulisan anak Klaten yang membahas tentang sekolah yang mahal. Tulisan ini ditorehkan pada tanggal 26 agustus 2012 dan akhirnya tercetak dengan tinta keberanian 3 bulan […]
Lelah rasanya beragama. Tapi ku semakin mencintaiMU. Lelah mendengar dan melihat tingkah polah sederatan manusia (apa masih pantas disebut manusia) yang berbusa-busa membela agama demi sesuatu, entah benar atau tidak. Tepian ingatan tertuju kembali kala mengisi kartu identitas, yang katanya harus tertera “agama:……”Kalau diijinkan bolehkah ku isi opsi lain yang tidak disediakan oleh sang pembuat […]
Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ternyata tak mengurangi kasus KDRT secara signifikan. Diperlukan pendekatan baru yakni kultural melalui tokoh dan komunitas agama untuk membawa perspektif baru dalam tafsir keberagamaan menanggapi persoalan ini.
Dari beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang diputus di pengadilan, sanksi hukum untuk pelaku dipandang masih rendah yakni maksimal 2 tahun. Pasalnya, pelaku tak dijerat oleh undang-undang (UU) KDRT, tetapi dikenakan pasal penganiayaan dalam KUHP. Dikatakan kriminolog dari Universitas Indonesia Purnianti, UU KDRT belum maksimal digunakan oleh semua aparat penegak hukum baik […]