SPEK-HAM bersama Pemerintah Desa dan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah mengadakan penyuluhan hukum tentang UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Selasa, 23/2 di Balai Desa Pundungan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. Penyuluhan hukum yang dihadiri oleh perangkat desa, ketua RT/RW dan tokoh masyarakat ini, […]
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 merupakan perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) punya asas, demikian pula Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA). Mana asas yang sama di antara keduanya ? yaitu Non Diskriminasi yang artinya perlakuan pembedaan berdasarkan jenis kelamin, usia, kelas sosial, ras, agama ,suku, bahasa, identitas. […]
Dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Gratis, SPEK-HAM melakukan penyuluhan hukum di beberapa tempat di Wilayah Klaten di bulan Maret ini, salah satunya di Kelurahan Kabupaten,Klaten Tengah. SPEK-HAM adalah salah satu dari 524 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di Indonesia. Di awal penyuluhan hukum disampaikan soal program-program yang […]
“Salah satu hambatan penuntasan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan adalah lemahnya akses korban terhadap keadilan, serta Penegak Hukum yang belum berperspektif korban.” Surakarta. Rabu, tanggal 18 Maret 2015, bertempat di Aula SDN Karangasem IV, Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat (PPKBM) melakukan Penyuluhan Hukum dengan Tema “Perwujudan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum Gratis”. Acara […]
SPEK-HAM. Karanganyar. Puluhan warga Wonorejo mengikuti acara penyuluhan hukum tentang UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan terhadap anak di Kantor Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Rabu 18 Maret 2015. Peserta penyuluhan terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan RW/RT setempat. Penyuluhan menghadirkan narasumber Fitri Haryani dari SPEK-HAM dan advokat dari Solo, […]